...

  tombol_talangsari.gif
Untitled Document
WARGA TALANGSARI KEMBALI DATANGI KOMNAS HAM
Sumber: KOMPAS Tanggal:05 Feb 2003

Jakarta, Kompas
    Untuk kedelapan kalinya sejak tahun 2001, warga Talangsari, Way
Jepara, Lampung, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM). Mereka mempertanyakan kelanjutan kerja Komisi
Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM atas kasus pembunuhan warga
Talangsari yang dilakukan anggota Korem Garuda Hitam Lampung pimpinan
AM Hendropriyono (sekarang Kepala Badan Intelijen Negara) 7 Februari
1989.
    Jumlah korban tewas dalam kasus Jemaah Warsidi di Talangsari
masih juga tidak jelas. Versi pemerintah (militer) menyebut 30
korban, sedangkan masyarakat mengatakan 280 orang.
    Azwar Kayli, salah seorang korban, mengungkapkan, kedatangan
mereka kali ini adalah untuk yang terakhir kali. Bila Komnas HAM
tetap tidak bersikap tegas, mereka tidak percaya lagi kepada lembaga
itu.
    "Kami jauh-jauh datang dari Lampung hanya meminta agar suara kami
didengar," ujarnya.
    Jayus, juga salah seorang korban, menambahkan, setiap mereka
menginginkan penyelesaian hukum, maka intimidasi dari pihak militer
Lampung semakin besar. Jayus menyatakan sanggup menghadirkan saksi-
saksi yang pernah diintimidasi militer bila Komnas HAM bersedia turun
ke lokasi.
    Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (Kontras), keluarga korban mulai mendatangi Komnas HAM pada
25 Mei 2001 menuntut pembentukan KPP HAM Peristiwa Talangsari
Lampung. Dari beberapa pertemuan, Komnas HAM akhirnya membentuk KPP
yang diketuai Koesparmono Irsan lewat pleno 5 Juni 2002.
    Namun, setelah satu setengah tahun, Koesparmono tidak membuat
kemajuan berarti. Bahkan, susunan anggota KPP tidak pernah diumumkan
kepada masyarakat.
    Menurut Fikri yasin dari Komite Solidaritas Masyarakat Lampung
yang ikut mendampingi korban, pada bulan September 2002, mereka
kembali mendatangi Komnas HAM yang telah dipimpin Abdul Hakim Garuda
Nusantara. Waktu itu, Abdul Hakim berjanji akan mengungkap kasus
Talangsari dalam tempo tiga bulan. Namun setelah waktu tiga bulan
berlalu, kasus ini belum juga jelas.
    Anggota Komnas HAM, MM Billah, yang menerima warga Selasa kemarin
menyatakan, penanganan kasus Talangsari memang sempat terhenti di
Komnas sewaktu kepemimpinan Djoko Soegianto. Masalahnya, sikap korban
terpecah menjadi dua. Ada pihak yang menuntut penyelesaian hukum,
tetapi ada pihak yang merasa kasus ini sudah selesai karena
Hendropriyono sudah melakukan islah dengan korban.
    Watoni Nurdin dari LBH Lampung menyanggah, pecahnya suara korban
Talangsari bukan alasan Komnas HAM menghentikan penyelidikan.
Persoalan hukum adalah hak korban dan tidak bisa dihentikan siapa
pun, termasuk korban lain yang sudah menerima perdamaian dengan
pelaku. MM Billah akhirnya berjanji membawa kasus ini dalam pleno
Komnas Februari ini.
    Hambali dari Kontras meminta Komnas tidak mengikutsertakan lagi
Koesparmono Irsan. Alasannya, Koesparmono terbukti memiliki
integritas dan kapabilitas buruk dalam memimpin KPP. (SAH)

 

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564|Fax: 021-3926821|Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: Pemelihara@kontras.org

...