Untitled Document
Cari
Sumber
 

Untitled Document
Siaran Pers

Siaran Pers

Nomor : 21/SP-KontraS/VIII/04

Tentang

"Putusan Pengadilan Priok Tidak Sesuai Sifat Seriusnya Kejahatan Priok"

 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai usainya persidangan tingkat pertama Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok, bukanlah akhir dari upaya memperoleh kebenaran dan keadilan bagi korban khususnya. Persidangan ini malah menimbulkan beberapa persoalan krusial yang harus dikoreksi baik prosesnya, keputusan maupun dalam rangka meletakan posisi pertanggungjawaban sesungguhnya yang tak tersentuh oleh pengadilan.

Beberapa masalah krusial dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM ad hoc untuk Tanjung Priok, antara lain :

  1. Dalam putusan bebas terhadap terdakwa Pranowo dan Sriyanto, Hakim menyatakan kebenaran faktual dalam pembuktian dipersidangan tidak terungkap. Alasannya, karena banyak saksi korban Islah yang diperiksa mencabut BAP dan merubah kesaksian. Hakim tidak berusaha mencegah kebohongan para saksi yang telah Islah tersebut. Padahal kesaksiannya cenderung meniadakan kesalahan para terdakwa, bahkan membebankan kesalahan pada masyarakat/korban sendiri dan meminta agar terdakwa dibebaskan. Hakim memanjakan saksi korban Islah yang menyampaikan keterangan palsu dengan menjadikannya sebagai pertimbangan. Padahal yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan pencabutan keterangan/pengakuan (BAP) tidak dapat diterima karena pencabutan itu tidak beralasan atau tidak dapat dimengerti. Dan akibatnya, putusan Hakim justru memperparah keterbelahan diantara korban.
  2. Dalam pemenuhan hak-hak korban lewat kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Hakim perkara Butar Butar dan Sutrisno Mascung memutuskan kompensasi korban. Anehnya , pemberian kompensasi itu dengan pertimbangan bahwa para terdakwa tidak mampu dan ketika peristiwa berstatus aparatur negara .

Akan tetapi tidak ada satupun putusan Hakim yang memberikan rehabilitasi kepada korban yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan saat peristiwa. Padahal penting bagi korban mengakhiri stigma negatif sebagai mantan narapidana, yang juga berpengaruh ketika korban menjalani hidupnya.

Pada putusan perkara Butar Butar, Hakim menyatakan bahwa korban dan ahli warisnya barhak atas kompensasi, namun Hakim tidak menjelaskan siapa saja yang temasuk korban/ahli waris. Hakim juga tidak meminta JPU atau instansi yang berwenang untuk mengklarifikasi korban dan kerugiannya.

Pada putusan terdakwa Sutrisno Mascung dkk. Hakim memberikan kompensasi terhadap 13 korban dari 15 korban yang telah mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung. Namun nilai kompensasi yang diputuskan oleh Hakim tidak rasional standar menghitung maupun besarannya. Padahal dalam usulan kapada Jaksa Agung, kai telah mendasarkan perhitungan kerugian dengan standar yang merujuk jurisprudensi putusan pengadilan yang telah ada. Alasan Hakim memberi kompensasi ini juga menunjukkan menimbulkan beberapa problem :

  1. Hakim mengurangi jumlah korban yang mengajukan kompensasi dari 15 menjadi 13 dengan alasan bahwa 2 korban lainnya tidak termasuk dalam daftar korban yang diajukan oleh Yayasan Penerus Bangsa (YPB). Padahal YPB didirikan oleh para pelaku dan korban yang Islah. Artinya kredibilitas dan legitimasi lembaga itu sepatutnya diragukan, bukan justru menjadi bahan pertimbangan putusan.
  2. Hakim tidak cermat dalam mengabulkan 13 korban atas kompensasi atas dasar surat yang KontraS ajukan kepada Jaksa Agung bahwa 15 korban belum pernah menerima uang Islah dari pihak ketiga maupun pelaku. Padahal dalam suratnya KontraS ke Jaksa Agung perihal kompensasi, KontraS tidak pernah menyatakan hal itu. Yang juga aneh, pemberian uang/barang yang diberikan pelaku/institusi pelaku maupun pihak ketiga baik akibat adanya Islah maupun alasan lain dinyatakan Hakim sebagai restitusi. Pernyataan Hakim ini secara implisit mengakui adanya pelaku selain dari para terdakwa yang diajukan. Karena restitusi merupakan kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku. Oleh karena itu harus ada terdakwa baru dalam perkara Priok.
  3. Hakim seharusnya tidak menjadikan pemberian uang/barang oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai bentuk restitusi. Karena restitusi harus didasarkan pada putusan pengadilan bukan mekanisme luar hukum. Apalagi pemberian uang/barang dari pelaku dan pihak ketiga itu patut diduga sebagai kelanjutan dari kejahatan untuk mengaburkan fakta dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok. Seharusnya, Hakim memutuskan bahwa semua korban/ahli waris kasus Tanjung Priok berhak atas kompensasi. Dan selanjutnya memerintahkan JPU atau instansi lain untuk melakukan klarifikasi dan penghitungan terhadap kerugian para korban. Hal ini penting agar hak-hak korban dapat dipenuhi dan tidak dikurangi oleh negara atau pelaku dalam keadaan apapun.
  4. Pengadilan Priok belum sepenuhnya memeriksa pihak-pihak lain yang harus bertanggungjawab atas peristiwa itu. Karena para terdakwa yang diperiksa, bukan pengambil keputusan atas tindak kejahatan yang meluas dalam perkara Priok. Upaya untuk mensukseskan asas tunggal Pancasila ini diikuti dengan tindakan sistematis untuk memberangus pihak-pihak yang menentang kebijakan tersebut.

Jakarta, 24 Agustus 2004

Badan Pekerja

Usman Hamid
Koordinator


TRAGEDI TANJUNG PRIOK 1984

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821