Untitled Document
Cari
Sumber
 

Untitled Document
Berita
MASYARAKAT BERHAK TAHU DUDUK SOAL KASUS PRIOK
Sumber: KOMPAS Tanggal:24 Sep 2001

Jakarta, Kompas
Kesepakatan untuk berdamai (islah) antara mantan Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya Jenderal (Purn) Try Sutrisno dengan para korban dan keluarga korban Peristiwa Tanjung Priok tidak boleh menghambat proses hukum kasus ini. Adanya islah tersebut harus menjadi tantangan bagi Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priok. Publik berhak mengetahui duduk soal kasus Priok melalui sebuah proses yang adil dan
fair.

"Kalau orang mau berdamai itu sah-sah saja. Tetapi soal penegakan hukum adalah hak publik, bukan semata-mata hak mereka yang melakukan islah. Karena itu penegakan hukum tidak boleh berhenti. memang dikhawatirkan adanya islah akan mengganggu kelancaran di persidangan nanti. Para saksi bisa saja tidak bersedia memberi keterangan di pengadilan dengan alasan sudah tidak ada masalah lagi. Dalam hal ini perlu usaha keras pemerintah terutama Kejaksaan Agung untuk
mengungkap kasus ini," kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (22/9).

Hal itu dikatakan Hendardi ketika diminta komentarnya soal islah antara Try dan para korban dan keluarga korban Peristiwa Tanjung Priok. Dalam islah tanggal 18 September lalu, Try dan para korban serta keluarga korban Peristiwa Tanjung Priok minta kepada Jaksa Agung MA Rachman untuk tidak mengumumkan nama para tersangka kasus Priok dan juga menghentikan kasus ini dengan alasan untuk kepentingan publik. (Kompas, 21/9)

Menurut Hendardi, para pelaku islah tersebut tidak bisa minta kasus Priok dihentikan dengan mengatasnamakan kepentingan publik. Justru demi kepentingan publik, kasus pelanggaran HAM Priok harus diungkap. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa 12 September 1984 yang telah menewaskan ratusan orang tersebut. Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada publik hendaknya tidak memperhatikan permintaan para pelaku islah
tersebut.

"Setiap bangsa, masyarakat membutuhkan jalan sejarahnya bisa diungkap, diselesaikan secara benar dan tuntas. Usaha-usaha privat semacam itu (islah) tidak bisa menutup hak publik untuk mengetahui sejarah bangsanya. Karena itu supaya pengungkapan kasus ini dapat berjalan lancar, harus ada tindakan proaktif dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga penyelidik, misalnya dengan melakukan investigasi dalam kasus Priok. Saya tidak yakin semua orang Priok
setuju islah," kata Hendardi.

Secara terpisah, adik almarhum Amir Biki, Beny Biki, keikutsertaan sebagian anggota keluarganya dalam islah tersebut tidak akan mempengaruhi pendiriannya bahwa kasus pelanggaran HAM Priok harus diungkap. Proses hukum harus ditegakkan dan tidak boleh berhenti hanya karena ada sebagian korban dan keluarga korban Priok menganggap masalah ini sudah selesai.

Beny minta agar Kejagung tetap berjalan pada koridor hukum dalam menangani kasus Priok. Diharapkan, dalam waktu dekat ini nama para tersangka kasus Priok dapat segera diumumkan dan kasusnya segera dilimpahkan ke pengadilan HAM.

Lepas tangan
Dihubungi terpisah, Koordinator Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkesan mau lepas tangan dalam penyelesaian kasus Tanjung Priok yang melibatkan mantan panglimanya Try Sutrisno. Ucapan Kepala Pusat Penerangan Marsekal Muda Graito Usodo yang mengatakan TNI hanya menjadi fasilitator dan mediator perdamaian (islah) antara Try Sutrisno dan korban Tanjung Priok tanpa ada kaitan sebagai institusi sangat tidak proporsional.

"Apa yang disebutkan Kapuspen TNI tersebut sangat kurang proporsional. Kasus Tanjung Priok itu adalah hasil kerja TNI yang bertindak sebagai institusi. Lalu ketika diadakan perdamaian, mereka hanya mengaku sebagai fasilitator atau mediator. Sangat kuat kesan mereka mau mengatakan, kejadian itu terlepas dari tanggung jawab TNI sebagai institusi. Lalu hubungan antara TNI dengan Try Sutrisno dikatakan sebagai hubungan emosional, bukan struktural, bagaimana
ini," ucap Usman yang dihubungi Minggu menanggapi islah Try Sutrisno dengan korban Tanjung Priok di Mabes TNI Cilangkap, Jumat pekan lalu.

Usman menambahkan, islah yang dilakukan Try Sutrisno yang lalu sangat sumir dan tidak jelas maknanya, sama dengan islah pertama di Masjid Sunda Kelapa 7 Maret 2001. Pertama tidak ada pengakuan bersalah dari Try Sutrisno selaku Panglima Kodam Jaya waktu itu. Lalu tidak jelas siapa yang diposisikan sebagai pelaku dan siapa yang korban. "Pelakunya tidak mengaku salah, tapi dilakukan perdamaian dengan mengatakan saling memaafkan. Islah macam apa itu?" ungkap
Usman.

Islah yang dilakukan di Mabes TNI Cilangkap, kata Usman sebenarnya jelas menggambarkan institusi TNI masih menjunjung tinggi spirit of the corps dengan pemaknaan yang salah. (sah/ika)


TRAGEDI TANJUNG PRIOK 1984

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821