Poso Kembali Membara, Kalla Diminta Bertanggung Jawab

Laporan: Zul Sikumbang

Jakarta, Rakyat Merdeka. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Pokja Poso seperti Kontras, PBHI, HRWG dan Imparsial, menilai pemerintah gagal dalam menyelesaikan konflik di Poso, Sulawesi Tengah.

Pokja Poso meminta kegagalan menyelesaikan konflik di Posi karena pemerintah tak memiliki konsep jelas. Langkah pemerintah konflik di Poso selalu menutup mata adanya keterlibatan aparat dalam konflik. Bahkan, hal itu menjadi hambatan untuk penyelesaikan konflik ini.

“Ini merupakan bukti kegagalan presiden dalam menangani Poso,” kata Indria Fornida, anggota Pokja Poso dalam jumpa pers di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, siang tadi (23/1).

Sementara itu, Agus Salim, tim advokasi PLTA dan Sutet Sulteng menilai Jusuf Kalla adalah biang kerok semua masalah di Poso. Ia mengungkapkan, ada skenario besar untuk tetap memelihara konflik di Poso. Apalagi akan ada megaproyek PLTA Sulewana, di Danau Poso.

Sebab itu, Agus meminta Jusuf Kalla bertanggung jawab ada terus membaranya konflik di Poso, baik secara pribadi maupun sebagai wakil presiden. Lebih jauh, dia mendesak Jusuf Kalla bersama SBY mundur karena dinilai gagal.

Ia meminta JK bertanggung jawab erhadap Poso secara pribadi mau-un sebagai wapres. Ia harus mundur bersama SBY.

Pada kesempatan, Pokja Poso menyesalkan jatuhnya 13 warga sipil dan seorang dalam penyergapan terhadap DPO kasus Poso yang dilakukan Polda Sulteng.

Peristiwa tewasnya warga sipil dan polisi dalam kejadian itu tak lepas dari adanya maklumat tembak di tempat yang diperintahkan Kapolda Sulteng Brigjen Badroedin Haiti

Maklumat itu jelas menimbulkan masalah. Sementara Mabes Polri tak pernah mengeluarkan instruksi tembak di tempat. Pokja Poso mempertanyakan dasar perintah hukum tembak di tempat yang dikeluarkan kapolda.

Menurut Pokja, kewenangan yang dimiliki Polri tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum walaupun secara teknis bisa dibenarkan. imi