korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
SIARAN PERS    
   
 
 

Klarifikasi dan Informasi tentang Proses Pengadilan Tim Mawar

KontraS bersama dengan keluarga Korban Penghilangan Paksa mempertanyakan kepada Mahkamah Agung tentang proses hukum terhadap 11 orang anggota Tim Mawar, yang diadili untuk kasus penculikan aktivis 1997/1998 pada tahun 1999 lalu. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa beberapa orang terdakwa yang dipecat justru mendapatkan promosi dan menempati jabatan strategis dalam lingkungan TNI. Mereka adalah :
1. Letkol. Fausani Syahrial Multhazar, Komandan Kodim 0719 Jepara
2. Letkol. Untung Budi Harto, Komandan Kodim 1504 Ambon
3. Letkol. Dadang Hendra Yuda, Komandan Kodim 0801 Pacitan
4. Letkol. Djaka Budi Utama, Komandan Yonif 115 Macan Lauser

Pada 6 April 1999 Mahmilti II Jakarta dengan ketua Kolonel CHK Sutanto memutuskan 11 orang terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan kepada 9 orang aktivis pro demokrasi. Dalam putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 dinyatakan bahwa para terdakwa dipidana 1 tahun hingga 1 tahun 10 bulan penjara serta pemecatan kepada 5 orang terdakwa (terlampir).

Dalam proses tersebut, para terdakwa yang dipecat mengajukan banding di tingkat Mahkamah Tinggi Militer. Namun tidak ada informasi lebih lanjut tentang perkembangannya

Pasca putusan di Mahkamah Militer 1999 lalu, keluarga korban dan KontraS telah mengirimkan surat secara resmi untuk meminta dokumen copy putusan tingkat pertama dan banding. Keluarga korban dan KontraS juga telah mengajukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Militer untuk mempertanyakan perkembangan kasus ini. Namun tidak pernah ada respon yang positif dari Mahkamah Militer. 

Sejak awal, kami melihat memang tidak ada upaya yang cukup serius untuk membuka fakta peristiwa ini. Pengadilan telah memutus rantai pertanggungjawaban komando para pelaku serta tidak menjelaskan fakta keberadaan dan nasib korban yang masih hilang. Selain itu, kami juga melihat ketiadaan akses terhadap peradilan (access to justice) dalam proses peradilan militer ini.

Bagi kami korban dan keluarga korban khususnya, informasi ini mengejutkan, karena muncul di tengah proses pemeriksaan peristiwa pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM dan Jaksa Agung. Oleh karena itu, demi proses hukum yang terbuka dan fair (unfair trial) serta ketersediaan informasi peradilan (access to justice) untuk keluarga korban, maka kami mengajukan klarifikasi dan informasi kepada Mahkamah Agung atas perkembangan kasus ini.

 

Jakarta, 22 Mei 2007
KontraS, Korban serta anggota keluarga Korban


Lampiran:

Putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999:
1. Mayor Inf Bambang Kristiono (Komandan Tim Mawar) – dipidana 1 tahun 10 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD
2. Kapten Inf  Fausani Syahrial Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar) -1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD
3. Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi - 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD
4. Kapten Inf Yuius Selvanus - 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD
5. Kapten Inf Untung Budi Harto - 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD
6. Kapten Inf Dadang Hendra Yuda – 1 tahun 4 bulan
7. Kapten Inf Djaka Budi Utama – 1 tahun 4 bulan
8. Kapten Inf Fauka Noor Farid – 1 tahun 4 bulan
9. Serka Sunaryo - 1 tahun
10. Serka Sigit Sugianto - 1 tahun
11. Sertu Sukadi -1 tahun

Surat Klarifikasi dan Informasi tentang Proses Pengadilan Tim Mawar
Surat Klarifikasi kepada Panglima TNI tentang Penempatan Jabatan Strategis Anggota Tim Mawar

  Baca siaran pers terbaru:
Surat Terbuka Korban Pelanggaran HAM Berat kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019, Ir. H. Joko Widodo >>
Mendorong Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; Membentuk Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat >>
16 Tahun Pencabutan Status Daerah Operasi Militer di Aceh Keadilan Bagi Korban dan Pengungkapan Kebenaran Masih Nihil >>
Menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; KPU Sengaja Abai dan Tidak Cermat Terhadap Jejak Rekam Capres [Pelanggar HAM] >>
 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org