korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
BERITA      
 
Kontras Pertanyakan Proses Hukum Anggota Tim Mawar
Sumber: KORANTEMPO.COM Tanggal:16 Mei 2007

Ada yang naik pangkat dan menduduki posisi penting.

JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan proses hukum yang dilakukan pengadilan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam Tim Mawar. "Kami akan meminta klarifikasi resmi kepada Mahkamah Agung dan Oditur Jenderal untuk mengetahui proses hukum terhadap para anggota Tim Mawar. Untuk memperjelas pertanggung jawaban negara," kata Usman Hamid dari Kontras kepada Tempo kemarin.

Tidak mengherankan jika Usman menjadi bertanya-tanya. Sejumlah anggota Tim Mawar yang sudah divonis bersalah dan dikenai sanksi pemecatan ternyata saat ini sudah naik pangkat dan menduduki jabatan penting. Untung Budi Harto dan F.S. Multhazar, misalnya. Keduanya sudah menyandang pangkat letnan kolonel. Untung menduduki posisi Kepala Staf Korem 151 Binaiya, sedangkan Multhazar Komandan Kodim Jepara.

Nama Tim Mawar mencuat setelah kasus penculikan terhadap aktivis prodemokrasi muncul ke permukaan pada 1998. Sebelas anggota Tim Mawar, yang juga merupakan prajurit Kopassus, divonis bersalah oleh Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta pada 1999.

Berdasarkan putusan Nomor 25-16/K-AD/MMT-II/IV 1999, mereka dijatuhi hukuman penjara 1-2 tahun. Bahkan lima orang di antaranya dikenai sanksi tambahan berupa pemecatan. Kelimanya adalah Kapten Bambang Kristiono, Kapten F.S. Multhazar, Kapten Nugroho Sulistyo, Kapten Yulius Selvanus, dan Kapten Untung Budi Harto.

Sedangkan enam lainnya yang tidak dikenai pemecatan adalah Kapten Dadang Hendra Yuda, Kapten Djaka Budi Utama, Kapten Fauka Noor Farid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi.

Komandan Pusat Polisi Militer Hendardji Supandji mengelak ketika diminta tanggapannya. "Sebaiknya dikonfirmasi ke Kababinkum TNI. Kami hanya menyidik, mengolah, dan melimpahkan," ujar Hendardji kepada Tempo. Sedangkan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) Mabes TNI Laksda Henry Willem juga setali tiga uang. "Tanyakan kepada Puspen," ujar Henry.

Hakim Agung Bidang Pengadilan Milter Timor Manurung menyatakan tak mengetahui dan menangani kasus para perwira anggota Tim Mawar Kopassus tersebut. Dia mengaku tidak mengikuti proses pengajuan banding terhadap para perwira tersebut. "Itu zaman sebelum saya. Saya belum masuk Mahkamah Agung tahun 2000. Saya tidak mengikuti dan tahu persis tentang proses kasus itu," ujarnya kepada Tempo.

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengatakan sanksi hukum terhadap anggota Tim Mawar tetap berjalan. Buktinya karier para pelaku terhambat selama beberapa tahun. "Kalau sudah diputus hukumannya kan sudah melaksanakan hukumannya. Jadi perlakuannya sama dengan yang lain. Kariernya ada yang terhambat beberapa tahun dan itu sudah dihitung," kata Panglima. Dian yuliastuti | Badriah | Mochtar Toewe | Sohirin

 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org