korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
AKSI-AKSI    
 

23 Mei 2011

13 Tahun Reformasi, Apa Harapan untuk Papua?

Senin (23/5/11), bertempat di kantornya, Jl. Borobudur 14 Menteng, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar diskusi publik bertajuk "13 Tahun Reformasi, Apa Harapan Untuk Papua?". Hadir sebagai pembicara, Septer Manufandu (Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua), Ridha Saleh (Komisioner Komnas HAM),  Paskalis Kosai (Ketua Kaukus Papua) dan Haris Azhar (Koordinator KontraS).

Signal Blegur, MC sekaligus Moderator, memulai acara pada 13.00 WIB dengan memberi kesempatan kepada Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM untuk memberikan sambutannya. Setelah itu para pembicara bergantian memaparkan pendapatnya mengenai apa yang didapat Papua dari Reformasi yang telah berjalan 13 tahun.

Sefter Manufandu menyampaikan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) di Papua merupakan salah satu wujud pengakuan pemerintah Indonesia atas kegagalan membangun Papua sebelumnya. Otsus diharapkan bisa menjadi solusi atas semua problem Papua, termasuk konflik. Namun, Otsus ternyata tak berjalan semestinya karena ada beberapa hal yang sangat menggangu. Yang pertama, stigma-stigma negatif yang disematkan kepada rakyat Papua, seperti separatisme, rakyat Papua tak bisa dipercaya dan lainnya. Kedua, Indeks pembangunan manusia Papua yang tertinggal jauh dari daerah lain, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Sampai 13 tahun berjalannya reformasi, Sefter melanjutkan, pelanggaran HAM di Papua terus terjadi, baik aspek Sipil Politik (Sipol) ataupun Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob). Di bidang Sipol; extra judicial killing, penyiksaan dan penganiayaan yang menggunakan alat negara masih terjadi. Pun, kebebasan berekspresi; demonstrasi yang bertujuan mengeritik kebijakan yang tak berpihak kepada Papua sering dianggap makar hanya gara-gara para demonstran mengatakan lebih baik merdeka daripada menderita. Di aspek Ekosob, Kemiskinan masih menjadi hal yang masih belum terpenuhi.

Menurut Sefter, tujuan UU Otsus sangat jelas namun yang terjadi di lapangan jauh dari harapan. Hal itu karena pemerintah melulu menggunakan pendekatan operas militer dalam menyelesaikan masalah. Uang yang banyak dari Otsus tak menjamin konflik bisa segera diakhiri. Maka "Penyelesaian konflik politik di Papua adalah prasyarat bagi penegakan HAM di sana," tegas Sefter.

Ridha Saleh menyambung, masalah Papua memang rumit. Kerap kali kepentingan orang-orang yang di Jakarta tidak ketemu dengan harapan rakyat Papua. Banyak proyek yang diberikan Papua melalui Otsus namun yang lahir bukan kemakmuran melainkan kesenjangan. "Kalau rakyat Papua tetap dijadikan proyek maka masalah tidak akan pernah selesai" katanya.

Selain itu, menurut Ridha, kelompok-kelompok yang menyuarakan kemerdekaan harus dilihat sebagai suatu yang penting karena kelompok ini militan dan gerakannya massif. Kelompok ini sangat berpengaruh negatif dalam program-program pemerintah. Maka kelompok inilah yang harus diajak bicara. "Elit politik dan tokoh Gereja sudah sering diajak bicara, tapi mengapa kelompok ini tidak," tanya Ridha. 

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah. Seperti dalam kasus Puncak jaya, walaupun pelakunya (TNI) hanya disidangkan di pengadilan militer, hal ini sangat terasa oleh rakyat Papua. Mereka merasa mendapat sesuatu karena pelaku pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua bisa diadiali. "hal-hal seperti inilah yang mesti diperlihatkan," katanya.

Sementara, Paskalis Kosai mengatakan, persoalan Papua harus dilihat akarnya. Setelah 40 tahun, Indonesia tidak tahu akar masalah mengapa Papua terus bergejolak. Ada sesuatu yang disembunyikan, tidak di angkat. Dalam sejarah, sejak tahun 1963 (setelah integrasi) sudah mulai tumbuh gerakan-gerakan yang tidak senang dengan integrasi. Sayang, gerakan tersebut selalu dihadapi dengan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM.  Setelah Reformasi banyak rakyat Papua bicara, menuntut hak, lalu lahirlah Otsus dengan tujuan merekonsiliasi permasalahan. Nyatanya, Otsus tak berjalan baik karena pemerintah tidak menjalankan amanat Otsus dengan sungguh-sungguh.

Pembicara terakhir, Haris Azhar memaparkan temuan-temuan KontraS terkait konflik di Papua, antara lain; munculnya konflik di Papua ternyata berimbas pada peningkatan operasi-operasi militer di sana. Inilah yang membuat konflik tak bisa berhenti. Selain itu, politik di Papua merupakan imbas dari politik di Jakarta. "Jadi, jika ada situasi yang buruk di Papua, maka harus ada yang diperbaiki di Jakarta," ujar Haris.

Setelah itu, Moderator memberikan kesempatan Bambang Darmono, mantan Setjen Dewan Ketahanan nasional (Wantanas) untuk bicara. Pertama dia mengklarifikasi bahwa dia belum ditujuk Presiden menjadi ketua pelaksana Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), namun ditugasi Wapres untuk menyusun struktur UP4B. Dia menekankan pentinganya pendekatan Non-Militer. Pendekatan security harus diubah menjadi pendekatan kemakmuran. Baginya, persoalan Papua adalah Politis, penyelesaian lewat pendekatan ekonomi dan budaya itu baik, namun yang tetap harus dipentingakan adalah penyelesaian dengan pendekatan politik.

Setelah itu, sesi tanya jawab dibuka, ada tiga penanya yang kebetulan merupakan anak-anak muda Papua. Pada intinya mereka menyatakan bahwa program-program pemerintah yang diamanatkan undang-undang seperti Otsus misalnya terbukti gagal menyejahterakan rakyat bahkan memperdalam kesenjangan. Oleh karena itu mereka mempertanyakan UP4B yang digagas pemerintah.

Bambang Darmono yang didaulat maju pun menjawab bahwa menyelesaikan masalah bangsa haruslah menggunakan pemikiran-pemikiran yang konstruktif demi  pembangunan bangsa. Tidak ada satu bangsa pun yang berhasil menyelesaikan masalahnya dengan ujung bayonet. UP4B adalah salah satu upaya pemerintah menyelelesaikan masalah Papua dengan pendekatan pembagunan.

Sefter dan Ridha menambahi, UP4B harus dijadikan alat pembentuk kepercayaan antara pemerintah dengan rakyat Papua. Jika tidak UP4B akan sia-sia. Selain itu menurut Ridha, harus ada Pra dialog atau konsultasi publik sebelum dialog atau UP4B dilaksanakan. Dialog ini berguna untuk mengenalkan program pemerintah kepada Rakayat Papua yang terlajur sakit hati dan melihat negatif semua program yang ditawarkan. "intinya harus ada affirmative action yang diempirikkan," ujarnya.


 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org