Surat Terbuka bagi Menteri Hukum dan HAM untuk Penanganan Isu-isu Prioritas tentang Hak Asasi Manusia
Melalui surat ini, KontraS bermaksud memberikan masukan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait beberapa isu prioritas tentang hak asasi manusia yang harus menjadi perhatian Kementrian Hukum dan HAM dalam sisa waktu pemerintahan Presiden SBY-Boediono. Perlu diketahui bahwa dalam periode kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM sebelumnya, terdapat banyak misleading dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Kami berharap Menteri Hukum dan HAM dapat menjadikan masukan tentang isu-isu prioritas HAM ini untuk menjadi perhatian dalam menjalankan tugas. detail 03 Nov 2011
Surat Keterangan Status Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa;
Kewajiban Negara Melakukan Pencarian Korban dan Memberikan Kepastian Hukum
Pemberian Surat Keterangan Status Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa adalah langkah baik yang dilakukan oleh Komnas HAM di tengah absennya akuntabilitas negara terhadap kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998. Surat Keterangan ini adalah kebutuhan keluarga korban yang disampaikan kepada Komnas HAM sebagai lembaga negara yang telah melakukan penyelidikan pro justisia untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998. Surat Keterangan Status Korban Penghilangan Paksa dibutuhkan karena ketidakjelasan nasib, kondisi dan keberadaan korban tidak saja membuat korban harus menanggung beban psikis, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada ketidakjelasan status hukum korban penghilangan paksa. Sementara itu keluarga korban baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial masyarakat dan warga negara membutuhkan kepastian tentang status keluarganya yang dihilangkan untuk mengurus hal-hal yang bersifat kekeluargaan, keperdataan dan soal-soal hukum terkait lainnya. detail
BERITA
21 Jan 2012
SBY Bicara HAM, KontraS: Ini Penghindaran Dari Tanggung Jawab
KontraS menilai pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2012 tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab. detail21 Jan 2012
SBY Bicara HAM, KontraS: Ini Penghindaran dari Tanggung Jawab
KontraS menilai pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2012 tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab. SBY terkesan membiarkan oknum yang melakukan pelanggaran HAM tersebut. detail
AKSI-AKSI
17 Jan 2012
"Menuntut Komnas HAM keluarkan laporan penyelidikan kasus 1965"
Selasa, (17/01), KontraS bersama korban peristiwa tragedi 1965/1966 dan perwakilan korban pelanggaran HAM masa lalu serta jaringan mendatangi Komnas HAM untuk melakukan aksi demonstrasi. Aksi ini diikuti oleh Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR KROB), Yayasan Penelitian Korban Pembantaian 1965 (YPKP 65), Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKAPRI), Paguyuban Mei 1998, Peace Women Across the Globe Indonesia (PWAG), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). detail
17 Jan 2012