PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
10512409

Untitled Document
Undang Undang
 

Kompilasi Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya
yang Relevan dengan Isu HAM

Ketentuan

Tentang

Keterangan

Tahun 1945

Undang Undang Dasar 1945

 

Tahun 1999

Amandemen I Undang Undang Dasar 1945

 

Tahun 2000

Amandemen II Undang Undang Dasar 1945

 

Tahun 2001

Amandemen III Undang Undang Dasar 1945

 

Tahun 2002

Amandemen IV Undang Undang Dasar 1945

 

 

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

 

TAP MPR XVII Tahun 1998

Hak Asasi Manusia (HAM)

 

TAP MPR V Tahun 1999

Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional

 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Hak Asasi Manusia (HAM)

 

Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004

Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Tahun 2004-2009

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1Tahun 1999 Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Sudah diganti dengan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

 

Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2002

Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Ketentuan Pelaksana UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM

Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2002

Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Ketentuan Pelaksana UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 065 /PUU-II/2004

Judicial Review oleh Abilio Jose Osorio Soares tentang asas retroaktif  pada UU 26/2000

 

Undang-Undang No. 27 Tahun 2004

Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR)

Dibatalkan oleh Putusan MK No.006/PUU-IV/2006

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Perlindungan Anak

 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

 

Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2005

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

 

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999

Pers

 

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002

Penyiaran

 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Perlindungan Konsumen

 

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999

Hubungan Luar Negeri

 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000

Perjanjian Internasional

 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002

Pertahanan Negara

 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003

Anti Terorisme

 

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004

Tentara Nasional Indonesia

 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004

Perubahan Atas UU 2/1986  Tentang Peradilan Umum

 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986

Peradilan Umum

Direvisi oleh UU 8/2004

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

Kekuasaan Kehakiman

 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

Perubahan Atas UU 14/1985 Tentang Mahkamah Agung

 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Mahkamah Agung

Direvisi oleh UU 5/2004

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004

Kejaksaan Republik Indonesia

 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004

Komisi Yudisial

 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003

Mahkamah Konstitusi

 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002

Grasi

 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003

Advokat

 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005

Pengesahan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights (ICESCR)

 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005

Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)

 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998

Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (CAT)

 

Undang-Undang No. 29 Tahun 1999

Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)

 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984

Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women (CEDAW)

 

Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990

Pengesahan Convention on the Rights of the Child (CRC)

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban  
Peraturan Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi informasi  
Peraturan Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Pelayanan Informasi Publik  
Peraturan Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Pengumpulan dan Pengolahan Informasi  
Peraturan Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Sengketa Informasi  
Peraturan Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Sistem Online  
Revisi Peraturan Kapolri No 24 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2010 Pelayanan Informasi  
Peraturan Kapolri No 16 tahun 2010 Tata cara Pelayanan Informasi di lingkangan Kepolisian Rerpublik Indonesia  
PERPRES NO 32 TAHUN 2011 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025  
LAMPIRAN PERPRES NO 32 TAHUN 2011 BAB I 1 - 12
BAB II 13 - 31 rev
BAB III A Sumatera 32 - 63
BAB III B Jawa 64 - 91
BAB III C Kalimantan 92 - 117
BAB III D Sulawes 118 -138
BAB III E Bali 139 -158
BAB III F Papua 159 - 181
BAB IV 182 - 187.
BAB V 188 - 206
 

^ kembali keatas

 
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM