PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
10488624

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 5739 kali ]

EVALUASI PENEGAKAN HAM
Catatan Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal HAM
Jakarta, Desember 2008

Evaluasi ini didasarkan pada ukuran platform nasional tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM. Kerangka implementasi platform ini adalah 1) ratifikasi konvensi internasional; 2) penguatan institusi dan harmonisasi aturan hukum nasional; 3) penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat; serta 4) penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

1. Ratifikasi Hukum HAM Internasional

Peringatan Hari HAM Sedunia ke-60 ini juga menjadi momentum baik untuk merefleksikan politik ratifikasi Pemerintah RI. Sejak dideklarasikan DUHAM 10 Desember 1948, proliferasi instrumen HAM internasional berkembang begitu pesat. DUHAM yang adalah instrumen non-binding telah menjelma menjadi 8 instrumen HAM utama internasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para Negara Pihak. Hingga 2008 ini nampak terlihat Pemerintah RI begitu progresif meratifikasi instrumen-instrumen tersebut (sudah 6 dari 8 instrumen HAM pokok). Namun promosi, perlindungan, dan pemenuhan HAM tidak berhenti pada proses ratifikasi. Setiap Negara Pihak memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan legislasi, yudisial dan administrasi. 

Sejauh ini Pemerintah RI telah meratifikasi 6 instrumen HAM internasional utama yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW (1984), Konvensi Hak-Hak Anak/CRC (1990),  Konvensi Anti Penyiksaan/CAT (1998), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/ICERD (1999), Kovenan Hak-Hak Sipil-Politik/ICCPR (2005), dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/ICESCR (2005). Namun demikian, proses ratifikasi tersebut tidaklah berjalan mulus begitu saja. Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dilakukan setelah berbagai dugaan penyiksaan yang terjadi di sekitar proses jajak pendapat Timor Timur 1999 menjadi bahan tekanan komunitas internasional. Demikian pula untuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) dilakukan setelah dunia internasional mengecam dugaan terjadinya kekerasan rasial pada peristiwa Kerusuhan Mei ’98. Sementara itu ratifikasi kovenan kembar –yang seharusnya sudah dilakukan pada tahun 2004- baru dilakukan setelah terjadi Perjanjian Damai Helsinki.¹

Tabel
Instrumen HAM Utama Internasional yang Sudah Diratifikasi Pemerintah RI


Nama Instrumen Internasional

Pengesahan/
Berlaku

Ratifikasi oleh RI

Keterangan

Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/ICERD

21 Des 1965/
4 Jan 1969

25 Jun 1999

Ratifikasi dengan UU No. 29/1999.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR

6 Des 1966/
23 Mar 1976

30 Sep 2005

Ratifikasi dengan UU No.12/2005.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/ICESCR

16 Des 1966/
3 Jan 1976

30 Sep 2005

Ratifikasi dengan UU No.11/2005.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW

18 Des 1979/
3 Sep 1981

13 Sep 1984

Ratifikasi dengan UU No. 7/1984.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan  atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia/CAT

10 Des 1984/
26 Jun 1987

28  Okt 1998

Ratifikasi dengan UU No. 5/1998.

Konvensi Hak-Hak Anak/CRC

20 Nov 1989/
2 Sep 1990

5 Sep1990

Ratifikasi dengan Keppres No. 36/1990.

Sumber: Data olahan Litbang KontraS

Tabel
Status Deklarasi atau Reservasi Pemerintah RI dalam Mekanisme Treaty Bodies


Instrumen

Deklarasi

Reservasi

Keterangan

Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/ICERD

 

-----

Pasal 22; Indonesia tidak mengakui mekanisme perselisihan antar negara dibawa ke ICJ (International Court of Justice). Hanya bisa berlaku bila mendapat persetujuan kedua  pihak.

Indonesia tidak melakukan deklarasi terhadap Pasal 14, yang berarti tidak mengakui berlakunya mekanisme pengaduan individu ke Komite.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR

Pasal 1; “hak untuk menentukan nasib sendiri” tidak bisa diartikan sebagai upaya disintegrasi wilayah suatu negara yang berdaulat.

 

-----

 

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/ICESCR

Pasal 1; “hak untuk menentukan nasib sendiri” tidak bisa diartikan sebagai upaya disintegrasi wilayah suatu negara yang berdaulat.

 

-----

 

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW

 

-----

Pasal 29; Indonesia tidak mengakui mekanisme perselisihan antar negara dibawa ke ICJ (International Court of Justice). Hanya bisa berlaku bila mendapat persetujuan kedua  pihak.

 

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan  atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia/CAT

Pasal 20; Indonesia hanya mengakui kewenangan Komite untuk melakukan mekanisme penyelidikan (inquiry) sejauh tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara

Pasal 30; Indonesia tidak mengakui mekanisme perselisihan antar negara dibawa ke ICJ (International Court of Justice). Hanya bisa berlaku bila mendapat persetujuan kedua  pihak.

Indonesia tidak melakukan deklarasi terhadap Pasal 22, yang berarti tidak  mengakui berlakunya mekanisme pengaduan individu ke Komite.

Konvensi Hak-Hak Anak/CRC

 

-----

Pasal 1-54; Indonesia tidak menerima kewajibannya di bawah CRC sejauh di luar batasan konstitusional (UUD ’45) dan Indonesia hanya menerima kewajibannya sejauh tertulis di dalam Konstitusi. Khusus untuk pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22, dan 29 CRC, Pemerintah RI hanya menerapkannya sejauh sesuai dengan Konstitusi.

Reservasi sapu jagat oleh Pemerintah RI ini mendapat keberatan (objection) dari beberapa negara; Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, Prortugal, dan Swedia.

Sumber: Data olahan Litbang KontraS


Meski secara kuantitas telah cukup banyak instrumen internasional yang diratifikasi, Pemerintah RI juga masih memiliki ‘berhutang’ ratifikasi seperti yang menjadi komitmennya sendiri dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009. ² Hingga di akhir tahun 2008 Pemerintah RI belum juga meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional penting: Statuta Roma akan Pengadilan Pidana International (yang seharusnya diratifikasi pada 2008), Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota-anggota Keluarganya (seharusnya diratifikasi pada 2005), Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (seharusnya diratifikasi tahun 2007), Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (seharusnya diratifikasi pada 2008), dan Protokol Opsional CEDAW (seharusnya diratifikasi pada 2005).

Penting untuk dicatat adalah seluruh instrumen HAM internasional yang berlaku tersebut secara otomatis telah menjadi hukum positif Indonesia melalui proses ratifikasi. Menurut UU No. 39/1999 Pasal 7 (2): “Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.” Sayangnya lagi pasca ratifikasi Pemerintah RI atau DPR tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin seseorang yang hak asasinya dilanggar mendapatkan effective remedy (pemulihan hak-haknya; hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi). Jadi terkesan ratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional utama tersebut terkesan sekedar bersifat aksesoris.

2. Penguatan Institusi dan Harmonisasi Peraturan Perundangan

Satu tahun terakhir masa kerja pemerintahan Presiden SBY dan JK terkait dengan reformasi dan penguatan institusi negara belum menunjukan perkembangan yang signifikan. Masih terjadi ketidaksinkronan beberapa peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lain, serta inefektivitas lembaga-lembaga hukum dan HAM. Akibatnya timbul berbagai persoalan HAM.

--» Kewenangan,  fungsi, peran dan kedudukan lembaga Negara masih kerap bertabrakan.
Hal ini terjadi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, atau yang terjadi dalam sektor Keamanan antara hukum pidana umum (KUHP-KUHAP) dan hukum pidana militer (KUHPM-UU Peradilan Militer). Dalam banyak kasus, terjadi tarik menarik pembagian peran penyeleggaran negara khususnya dalam kewenangan rekrutmen dan pengawasan suatu lembaga negara ketika terkait masalah hukum.

--» Peraturan bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.
Hal ini tampak jelas dalam pemberlakuan perda syariah, keuangan daerah, pertambangan dan beberapa peraturan lainnya. Pemberlakukan UU Pornografi dan Pornoaksi yang kontroversial menjadi contoh jelas menjadi bagian peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi dan prinsip hak asasi manusia. Belum lagi ditambah banyaknya peraturan di tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan minim kritisi dari masyarakat.  Setidaknya di tahun 2008, terdapat lebih dari 3.000 peraturan daerah atau perda tentang pajak dan retribusi di  kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang terindikasi bermasalah atau  bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari jumlah tersebut, baru 973 buah perda yang dibatalkan dan 250 perda lainnya dalam proses dibatalkan.

--» Efektifitas lembaga Negara dalam HAM tidak maksimal.
Setelah setahun kepengurusan baru komisioner Komnas HAM, institusi ini masih terjebak pada lambannya respon atas kasus yang seharusnya cepat untuk ditangani dengan tetap memberikan porsi penuh kepada kepentingan korban pelanggaran HAM. Komnas HAM juga kian gamang menentukan sikap atas prinsip-prinsip HAM yang universal, seperti ketidakjelasan atas sikapnya mengenai hukuman mati. Sementara LPSK, yang mandat bekerjanya didasarkan pada UU No. 13 Tahun 2006 menjadi lembaga baru harapan korban pelanggaran HAM untuk memenuhi pemulihan yang selama ini jauh dari harapan. Lembaga ini  bertugas untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban. Meski DPR telah memilih 7 (tujuh) komisioner yang telah dilantik Presiden, namun LPSK belum dapat bekerja efektif. Lembaga Negara yang baru ini sulit melaksanakan mandat tugas dan tanggungjawabnya karena pemerintah belum memberikan dukungan administratif sehingga lembaga ini untuk sementara masih berkantor diinstitusi negara lainnya dan tentunya menghambat kinerja dan mobilitas lembaga ini.

3. Penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat

Penyelesaian konflik selama tahun 2008 masih cenderung mengesampingkan hak-hak dasar para korban, termasuk dalam berbagai inisiatif penyelesaian konflik di beberapa wilayah konflik. Di samping itu masih terjadi pelanggaran HAM yang paling mendasar, yaitu pelaksanaan hukuman mati dan berbagai peristiwa pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu berbagai peristiwa kekerasan yang lahir dari pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya juga masih terus berlangsung. Masih berlangsungnya peristiwa-peristiwa ini menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah untuk menjalankan konstitusi dan menghormati prinsip-prinsip HAM yang universal.

--» Penyelesaian konflik bersenjata di Aceh
Tiga tahun paska Mou Helsinki, banyak yang berubah di Aceh. Kehidupan telah berjalan normal. Jauh dari desing peluru dan erang kesakitan seperti ketika Aceh  4 tahun sebelumnya menjadi ajang kekerasan aparat negara (TNI/Polri) dan GAM di sisi lain.

Pemimpin pemerintahan sipil Aceh telah dihasilkan dari pilkada yang demokratis. Pihak yang dahulu berkonflik telah berkomitmen untuk membangun Aceh yang beradab. Ketika pendiri GAM Hasan Tiro dalam kesempatannya ‘mudik’ ke Aceh dengan jelas berpesan rakyat Aceh untuk menjaga perdamaian dan siap berkorban untuk perdamaian. Perdamaian merupakan harapan tertinggi rakyat Aceh. Karena hanya dengan itu mereka tidak lagi menjadi korban kekerasan, bebas dari ketakutan, dan dapat menjalani hidup selayaknya warga negara di negara merdeka.

Namun harapan itu tidak terbatas pada perdamaian yang dikalkulasi dari kompensasi politik ekonomi bagi mereka yang berkonflik. Damai ini juga harus menyentuh kepentingan korban pelanggaran HAM ketika konflik berlangsung. Sejauh ini menyangkut kepentingan korban sekalipun telah tertuang dalam MoU Helsinki untuk dibentuknya pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sayangnya hingga 3 tahun berjalan dua institusi tersebut belum juga terbentuk di Aceh. Komitmen para pihak yang merumuskan MoU ini masih terus di uji. Mereka harus menjawab apakah keberadaan pasal-pasal tentang HAM dan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu merupakan cita-cita bersama atau sekedar ornamen dalam kesepakatan Helsinki tersebut.

Tiga  tahun pasca damai, paling tidak KontraS Aceh telah mencatat sebanyak 38 kali pembongkaran kuburan korban konflik, inisiatif keluarga korban orang hilang, bukan dalam konteks penyidikan yang harus menjadi tugas aparatur negara.  Sepanjang tahun 2005 s/d July 2008 KontraS Aceh mencatat telah terjadi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) kali aksi demonstrasi korban konflik yang menuntut agar hak-haknya dipenuhi oleh Negara.
 
Dan 3 tahun sejak damai berlangsung, KontraS Aceh juga masih menemukan sekurang-kurangnya 219 kasus (event) tindak kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 397 orang. Kekerasan ini dilakukan oleh berbagai pihak yang di duga memiliki keterkaitan sejarah sebagai actor konflik kekerasan di masa lalu. Salah satu peristiwa itu yaitu insiden Atu Lintang, 5 dari 6 orang anggota Komite Peralihan Aceh tewas akibat penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang masih terkait dengan konflik di masa lalu.

TNI di Aceh masih kerap bertindak seolah status darurat militer tidak pernah dicabut. TNI melakukan jalankan fungsi polisional berupa penyidikan yang bukan menjadi kewenangannya (kasus penembankan anggota Pomdam Iskandar Muda).  Disisi lain pemerintahan sipil (Bupati dan DPRK Aceh Barat) mengalami distorintasi ketika memperlakukan TNI dan Polri selayaknya kesatrian dongeng pengantar tidur yang masih mendapat bonus (uang 40 juta rupiah) atas pekerjaan yang sudah seharusnya menjadi tanggungjawabnya (menangkap perampok).
 
Tiga tahun mestinya sudah cukup untuk membiarkan keluarga orang hilang mencari sendiri jejak anggota keluarganya. Juga waktu yang cukup untuk mengevaluasi dan mendesain ulang konsep reintegrasi, serta pemulihan terhadap korban konflik yang sesuai dengan kebutuhan korban dan tepat sasaran. Komitmen yang tinggi dari para elit sipil Aceh dan Pemerintah Pusat bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh harus terlihat terang. Bila tidak, basa-basi politik ini hanya akan menjadi gurauan anak masa depan.

--» Penyelesaian kasus Timor-Timur (KKP: Kebenaran Menggantung Keadilan)
Komisi Kebenaran dan Persabatan yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam laporannya kepada kedua pemerintahan menyatakan kesimpulan adanya pola keterlibatan atas kekerasan yang terorganisir yang menyebabkan kejahatan kemanusiaan terjadi. Sekalipun KKP semula dimandatkan untuk membersihkan nama-nama pelaku, lewat amnesti dan rehabilitasi nama-nama pelaku, namun akhirnya tidak menjalankan mandatnya untuk menyediakan amnesti bagi para pelaku.

Dalam rekomendasi,  KKP menganggap pentingnya pemajuan budaya akuntabilitas dalam institusi-institusi negara, demi mencegah dan menghukum pelanggaran hukum dan HAM. Namun tentu itu tidak cukup, karena laporan ini tidak menyebut satu pun nama orang yang perlu dimintai tanggungjawab pidananya atas kejahatan serius ini.

Di sisi lain, banyak kalangan menilai bahwa laporan ini hanya overshadow (bayangan) laporan sebelumnya yang berarti pengulangan, sementara tuntutan utama dari masyarakat adalah keadilan dan akuntabilitas, tanggungjawab individual pelaku di muka pengadilan serta reparasi yang pantas untuk para korban. KKP memang telah mengakhiri tugasnya. Namun kewajiban negara bagi pemenuhan hak-hak korban belum berakhir karena belum juga pernah dimulai. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste harus menempatkan keadilan korban pada posisi tertinggi dari kebenaran dan persahabatan yang dibangun. Sehingga perjuangan korban tak perlu lagi terbebani oleh upaya internasionalisasi yang cenderung memandang sebelah mata komitmen kedua negara atas peristiwa kelam Timor Timur dahulu.

--» Papua: Perlindungan HAM perlu perhatian ekstra
Pengibaran bendara Bintang Kejora masih terus menjadi terjadi di tanah Papua. Bendera ini masih menjadi simbol bagi pengakuan dan perlakuan yang lebih baik bagi rakyat Papua. Pengibaran bendera yang dimaknai separatisme oleh aparat TNI/Polri, sesungguhnya merupakan ekspresi dari ke frustasian dari jauhnya harapan menjalani hidup yang lebih baik di tanah sendiri. Pemerintahan yang korup, sumber daya alam berlimpah hanya jadi perahan “orang asing”, sementara mereka hanya menjadi penonton dan ‘penikmat’ dari kehancuran alam yang terjadi. Belum lagi tindakan aparat TNI/Polri yang mengamankan investasi itu telah berlaku selayaknya pengamanan swasta dibanding aparat negara.

Dalam catatan Kontras, sepanjang tahun 2008 telah terjadi 4 peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua, yaitu di Sentani, Wamena, Manokwari dan Fak-fak. Pada 16 Oktober pengibaran bendera Bintang Kejora di Yogyakarta, Kamis (16/10), adalah bentuk dukungan pada kemerdekaan Papua. Simbol tersebut dikibarkan bersamaan dengan digelarnya acara International Parliementer for West Papua di London, Inggris. Pada 19 Juli 2008 lalu, terjadi  pengibaran bendera Bintang Kejora di Fak-fak, Papua. Aparat kepolisian hanya menjamin para tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak mendapatkan tindakan penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam proses pemeriksaan.

KontraS melihat masih bergolaknya berbagai peristiwa politik di Papua tak lepas dari belum terselesaikannya permasalahan secara komprensif. UU No. 21 tahun 2001. Yang sedianya menjadi sandaran hukum untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial, hukum dan politik di Papua masih belum cukup. Mandat menyelesaikan permasalahan HAM di Papua belum dapat diatasi karena hingga saat ini pengadilan HAM dan KKR di Papua belum terbentuk.

KontraS terus mendorong dikedepankannya dialog antara pemerintah, masyarakat Papua dan OPM untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian berbagai permasalahan di Tanah Papua. Pengalaman penyelesaian konflik di Aceh melalui Perjanjian Damai hendaknya menjadi semangat untuk mencari jalan keluar terbaik untuk keadilan bagi masyarakat Papua. Tanpa pendekatan itu, upaya internasionalisasi atas Papau rasanya sulit diredam.

--» Pelaksanaan hukuman mati
Persoalan HAM yang paling menonjol di tahun 2008 adalah eksekusi mati terhadap 10 orang narapidana pembunuhan berencana, narkoba dan terorisme. Angka ini merupakan rekor tertinggi untuk praktek eksekusi pasca Orde Baru. Apalagi Pemerintah telah mengumumkan 2 orang terpidana mati juga akan dihukum di akhir tahun ini.

Pelaksanaan hukuman mati ini merupakan pelanggaran hak manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, yang juga merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Penerapan hukuman mati terhadap tiga orang terpidana mati terdakwa bom Bali I, yaitu Amrozi, Muklas dan Imam Samudra jelas menunjukkan ketidakefektivitas penerapan hukuman mati. Efek penjeraan yang selama ini menjadi alasan pemberlakuan hukuman mati justru meradikalisir kelompok-kelompok ekstrem tertentu.

Di tengah kontroversi ini, Pemerintah semestinya mengambil kebijakan politik strategis untuk melakukan penghentian (moratorium) universal bagi hukuman mati, sebagai bagian dari penghormatan HAM. Hal ini sesuai dengan semangat arus global dunia untuk meninggalkan praktek hukuman mati yang telah ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB pada Desember 2007.

--» Kebebasan beragama
Tahun ini kekerasan yang berdasarkan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya terhadap kelompok minoritas semakin marak. Lahirnya SKB tiga menteri yang melarang aktivitas organisasi Jamaah Ahmadiyah menjadi pemicu lahirnya kekerasan oleh kelompok-kelompok garis keras. Indonesia telah menjadi ladang subur tempat penyemaian bibit-bibit tindakan diskriminasi, khususnya dalam hak berketuhanan. Negara telah melanggar konstitusi, yang memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia.
Lahirnya SKB Tiga Menteri yang menindaklanjuti Fatwa MUI tidak hanya berpotensi untuk membatasi kebebasan sipil tetapi juga membatasi ruang dialog kehidupan sosial di tengah masyarakat. Kekerasan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan yang terjadi di Monas, pada 1 Juni 2008 menjadi puncak kekerasan yang selama ini berlangsung. Tindakan cepat kepolisian menindak para pelaku merupakan langkah positif pemerintah dan diharapkan dapat membuat efek penjeraan terhadap kelompok-kelompok kekerasan yang bisa melakukan tindakan hakim sendiri.

--» Kekerasan berbasis pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya
Perjuangan untuk menegakkan sebuah kondisi masyarakat yang memiliki kepekaan terhadap hak asasi manusia (HAM) mengalami stagnasi berkepanjangan. KontraS mencatat Negara tidak banyak melakukan melakukan terobosan-terobosan kebijakan berperspektif kemanusiaan. Tolak ukurnya adalah dengan semakin meningkatnya angka konflik kekerasan khususnya yang melibatkan sengketa-sengketa kepentingan ekonomi, sumber daya alam dan tren pilihan hak berspiritualitas di tengah masyarakat.

Sejak tahun 2003 gelombang konflik mutakhir (sophisticated conflicts) terpicu di beberapa titik yang tersebar di luar lokus utama konflik sosial, seperti Aceh, Ambon-Maluku, Poso dan Papua. Dinamika konflik makin berkembang seiring dengan reformasi politik pembangunan yang mulai menyentuh ranah komunitas sosial di Indonesia. Pertanyaan besar di sini adalah, apakah konflik menjadi penghambat utama dari implementasi jangka panjang pembangunan, ataukah pembangunan itu sendiri yang mereplikasi wujudnya dalam bentuk produk-produk sosial yang tidak memiliki kepekaan dalam menangkap perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, yang pada akhirnya melahirkan gejolak konflik horizontal.

Protes hadir meluas, tidak saja merespon berbagai aksi tindak kekerasan yang tidak saja dimonopoli unsur militer, namun gugatan untuk memenuhi hak-hak yang melekat dalam politik kewargaan juga menjadi suatu hal yang tidak terelakan kehadirannya, seperti angka kemiskinan dan pengangguran yang tidak kunjung surut, kerusakan alam yang sudah tidak tertanggulangi; menjadi rangkaian panjang kesalahan dalam merancang desain besar kebijakan sistem ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan Indonesia.

Dalam catatan KontraS, kekerasan tak selalu didominasi oleh unsur aparatus hukum. Korporasi bisnis baik yang melibatkan unsur TNI dan bisnis ekonomi secara langsung terlibat dalam berbagai sengketa kepemilikan lahan di beberapa wilayah Indonesia. Terjadinya pelanggaran HAM akibat sengketa tersebut tampak pada kasus-kasus kekerasan di Alastlogo, kekerasan di Pakkawa Sulawesi Selatan, kekerasan di Bohotokong Sulawesi Tengah.  Di samping itu, belum tampak keseriusan Pemerintahan SBY dan JK untuk dalam menyelesaikan persoalan dampak lumpur serta proses ganti rugi yang dialamatkan kepada Bakrie Group yang telah berlangsung selama 3 tahun.

4. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu impunitas

Tahun ini tak tampak jelas inisiatifpositif negara untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun Pemerintah telah mengesahkan dua peraturan perundang-undangan penyelesaain kasus pelanggaran HAM, jauh sejak tahun 1999 dan 2006; UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, namun prakteknya kedua UU ini terbentur oleh kendala politis yang cukup kuat.  Sepanjang 10 tahun, Silang sengkarut berlalu lalang antara Legislatif (Dewan Perwakilan rakyat), Eksekutif (Presiden, Menteri, Komnas HAM) dan Yudikatif (Jaksa Agung, Pengadilan HAM). Perdebatan yang ada berujung dengan ”lempar tanggungjawab”   tak berkesudahan sampai dengan menjelang akhir 2008; tahun di mana menjelang pergantian kekuasaan, yaitu Pemilu 2009.

Penyidikan Jaksa Agung RI untuk kasus pelanggaran HAM di Trisakti 1998, Semanggi I998, Semanggi II 1999, Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998, Talangsari 1989 terhambat secara politis maupun yuridis, termasuk minimnya dukungan politik dari eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR RI), yang menjadi faktor penentu proses penyidikan. Perdebatan hukum berkenaan dengan  azas retroaktif  dan kebutuhan pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu (pasal 43 UU No.26 tahun 2000) inilah yang menjadi jembatan politik penolakan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Sementara itu, DPR dengan kewenangan politik yang dimiliknya justru melakukan ”depolitisasi” dengan menjadikan mekanisme dan alat kelengkapan dewan; Badan Musyawarah (BAMUS), Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan (RAPIM), Panitia Khusus(Pansus) untuk melakukan transaksi politik (voting) apakah sebuah kasus pelanggaran HAM dapat didorong untuk dituntaskan atau tidak.

Sementara itu, antara Presiden dengan kabinet dan para pembantunya tidak terjadi harmonisasi langkah dalam menyikapi penyelesaian silang sengkarut diatas. Kesediaan Presiden menemui KontraS dengan Korban pelanggaran HAM masa lalu, tidak ditindakditindaklanjuti dengan membangun kesepahaman dan kordinasi dalam internal pemerintah. Jaksa Agung tetap dengan penolakan penyidikan, Menteri Pertahanan dengan ”dukungan” penolakan sejumlah anggota/purnawiran TNI/POLRI terhadap panggilan Komnas HAM, Menteri Hukum dan HAM; tidak terganggu dengan terhambatnya implementasi instrumen HAM: UU 26/2000 dan PP No 44 Tahun 2008 tentang reparasi dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pendapat hukum tentang putusan politik DPR yang harus mendasakan pada hasil penyelidikan Komnas HAM dan Penyidikan Jaksa Agung (putusan Judical Review pasal 43 ayat 2 beserta penjelasannya)

Di tengah kondisi ini, Mahkamah Agung juga menolak gugatan kompensasi restitusi dan rehabilitasi para korban pelanggaran HAM di Tanjung Priok 1984. Penolakan ini melengkapi pengabaian negara bagi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang semestinya  integrated dengan hak atas kebenaran serta keadilan.

Situasi diatas memunculkan ketidakpercayaan politik (political distrust)baik dalam lembaga negara maupun korban dan masyarakat sipil lebih luas, hal ini dapat mengancam pengabaian penyelesaian kasus pelanggaran HAM  masa lalu secara terus menerus. Pembentukan dan proses kerja Panitia Khusus DPR RI (Pansus) untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa diahir tahun 2008 kiranya menjadi gambaran nyata betapa garis tipis antara kemauan politik dan depolitisasi negara dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM sulit untuk dibedakan. Duduk bersama untuk satu sikap politik bersama antara legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam menyikapi silang sengkarut diatas adalah langkah elegant  yang seharusnya ditempuh. Sehingga Hak Asasi Manusia berdiri diatas benar-benar berdiri diatas nilai kemanusiaan-nya yang universal.

KESIMPULAN

1. Tahun 2008 adalah momentum tahun terakhir yang kehilangan pengaruhnya untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu dalam kerangka transisi demokrasi. Tahun depan, semua sibuk berebut kekuasaan. Di tahun ini sempat terbuka jendela peluang. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir kewenangan DPR untuk membuat ‘dugaan’ seperti kasus Trisakti-Semanggi. Kedua, pembentukan Pansus DPR RI untuk kasus penghilangan secara paksa aktivis 1997/98. Ketiga, pertemuan korban dengan petinggi negara seperti Presiden, Menkopolhukkam, Menhukham, Seskab, Mensesneg, Menlu, Menhan.

Sayang, sebagai incumbent, upaya pemerintah SBY dan juga DPR merespon kasus pelanggaran HAM berat dinilai demi pencitraan politik Pemilu 2009, atau melemahkan lawan politik yang terkait pelanggaran HAM berat. Kecurigaan ini bisa hilang jika penegak hukum dan menteri pembantu SBY bersikap tegas-profesional. Hingga akhir tahun, tak ada kemajuan.

Padahal penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu haruslah didasarkan dengan konsep melihat kembali kebenaran dari masa lalu. Yakni melihat kebenaran itu kembali, lalu meletakannya dalam perspektif masa depan. Ini adalah hal yang sangat penting bagi masa depan.

2. Tahun 2008 adalah tahun pergeseran aspirasi HAM dari politik redistribusi ke politik rekognisi. Substansi HAM yang mengutamakan politik keadilan, kesetaraan serta kemajemukan sebagai perjuangan kepentingan mendasar bagi kemaslahatan umum digunakan sebagai politik antagonisme identitas. Akibatnya, mengerosi aspirasi ketidakadilan distribusi ekonomi, seperti kesejahteraan buruh dalam hubungan dengan pemodal, petani dengan pemilik tanah dalam kerangka reforma agraria atau masalah kaum miskin dengan pembangunan, termasuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat era Soeharto. Masalah-masalah yang melatarbelakangi reformasi 1998 ini mulai tenggelam dalam ruang sub-ketaksadaran reformasi, yakni dimulai pasca serangan 11 September 2001 di AS yang berdampak negatif di berbagai negara.

3. Tahun 2008 adalah tahun prematurisasi Pemilu nasional. Sebagian menteri pun ikut iklan politik. Mereka mengiklankan kinerja departemennya sambil menyisipkan sosok-nya sebagai iklan politik. Seolah tidak mau ketinggalan atau kalah start dengan partai/kandidat lain. Iklan ini jelas ditujukan bagi kepentingan politik. Keberhasilan departemen tak bisa ditunjukkan lewat iklan yang penuh make up, melainkan pada tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani. Masalah utamanya bukan pada apakah wacana ini akan membawa Indonesia  menjadi negara teokratis (negara agama). Tetapi kecenderungan ini telah secara perlahan mengerosi kualitas demokrasi kebebasan fundamental. HAM yang semula bertumpu pada prinsip “bebas dari ketakutan” (freedom from fear) menjadi “takut akan kebebasan” (fear of freedoms).

PROYEKSI HAM 2009

Sebagai penutup catatan hari HAM ke-60, kami memproyeksikan bahwa ke depan, khususnya tahun 2009 akan menjadi tahun politik, yakni politik elektoral. Dengan sudut pandang ini, maka memandang HAM di tahun depan bisa menjadi ramalan yang sangat politis. HAM ada di tengah pusaran politik perebutan kekuasaan legislatif serta eksekutif. Hasilnya akan menentukan hitam putihnya perlindungan HAM.

Lebih jauh lagi, tahun 2009 adalah tahun resesi ekonomi dunia. Maka HAM juga ada dalam ketegangan antara peralihan kekuasaan domestik serta krisis keuangan dunia, krisis atas pangan, air bersih dan sumber-sumber energi yang dampaknya bisa memicu konflik berkepanjangan. Hasil sirkulasi politik Pemilu akan menentukan apa Indonesia mampu menghadapi dampak resesi dunia.
Jakarta, 9 Desember 2008


¹ Dalam Perjanjian Damai Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dengan GAM, poin (2.1.) Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik dan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
² RAN HAM 2004-2009 ini didasari oleh Keppres No. 40/2004.



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.196.252.72
Komentar
email
 
 
   
EVALUASI PENEGAKAN HAM<br> Catatan Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal HAM
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM