PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
12640967

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 3113 kali ]

Presiden harus Penuhi Tuntutan warga Korban Lumpur Lapindo

Koalisi untuk Keadilan Korban Lapindo sangat menyayangkan masih belum tuntasnya penanggulangan luapan lumpur Lapindo. Hingga hari ini, seitar 1364 berkas belum mendapatkan pembayaran 20 persen jual beli aset, sedikitnya 7500 berkas atau sekiatar 68 persen yang belum mendapatkan sisanya. Sementara 800 hektare area padat penghuni telah terkena luberan lumpur yang mengandung berbagai zat beracun.

Sedikitnya sudah 4 orang warga korban Lapindo meninggal dunia akibat menghirup gas beracun dari lumpur Lapindo. Data-data di rumah sakit dan pusatt kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa penderita Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) meningkat drastis sejak tahun 2006. Di  Puskesmas Porong saja, angka penderita ISPA naik dari 20 ribu menjadi 46 ribu.

Pemerintahan SBY JK tidak boleh membiarkan konsidi ini memburuk. Keadaan itu mencerminkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak secara serius mengelola dampak lumpur, sehingga lumpur terus meluas dan dampak kesehatan lingkungan terhadap warga tidak ditangani. Langkah merevisi Peraturan Presiden No. 48 dengan Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 juga tak mampu banyak mengubah keadaan atau menghentikan semburan lumpur.

Presiden SBY harus lebih cermat. Dalam pidato kenegaraaannya, Presiden memberi kesan bahwa persoalan ganti urgi bagi kjorban Lapondo telah beres. Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan fakta sebaliknya. Sedikitnya 7500 KK korban belum memperoleh pelunasan 80 persen, meskipun telah jatuh tempo menurut Perpres 14/2007. sejauh ini belum ada evaluasi terhadap pelaksanaan Perpres No.14/2007 tersebut.

Presiden SBY harus lebih tegas. Berkali-kali warga menuntut tindakan tegas Presiden. Kali ini, Jum’at (29/8) lalum sekitar 20 perwakilan korban Lapindo mendatangi Jakarta menuntut ketegasan Presiden SBY. Mereka telah melayangkan surat untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden dan belum mendapatkan respon.

Kami meminta Presiden memenugi tuntutan warga yang kini henkdak kembali ke Jawa Timur untuk :

  1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perpres No. 14/2007 terkait dengan pemenuhan ganti rugi yang belum terealisasi.
  2. memberikan penanganan layak dengan memasukkan korban Lapindo yang selama ini berada di luar peta terdampak dalam perolehan ganti rugi yang sama seperti dalam peta terdampak.
  3. Memberikan jaminan sosial penggantian kerugian material.
  4. Memberikan jaminan kesehatan yang layak.
  5. Memeberikan jaminan keamanan dan keselamatan korban.
  6. Terus mengupayakan secara maksimal menutup/mematikan semburan lumpur.

 

Demikian pernyataan ini disampaikan.

Koalisi Keadilan Korban Lumpur Lapindo
Ciliwung Merdeka, Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), GMLL (Gerakan Menutup Lumpur Lapindo), HRWG (Human Rights Working Group). ICEL ( Indonesian Center for Enviromental Law), Imparsial, Institut Hijau Indonesia, Jaringan Relawan Kemanusiaan, Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), Kontras, Lapis Budaya Indonesia, LBH Masyarakat, LHKI (Lembaga Hukum dan HAM Keadilan Indonesia), PKMI (Pergerakan Kaum Muda Indonesia), Pulih, Satu Dunia, UPC (Urban Poor Consortium), Uplink, Wahana Interaksi, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yappika, Yayasan Air Putih, Yayasan Tifa.   



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.211.180.175
Komentar
email
 
 
   
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM