PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
13542502

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 13062 kali ]

Versi Inggris

POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM

Kami merasa kecewa terhadap DPR dan Jaksa Agung yang untuk yang kesekian kalinya gagal mencari jalan keluar bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kami melihat Rapat Kerja Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI pada 29 Januari 2006 berjalan sia-sia dan tanpa itikad baik. Untuk kesekian kalinya mereka saling tuding dalam menyelesaikan kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Trisakti, Semanggi I dan II serta kerusuhan Mei 1998.

Di sisi lain, kami menilai Presiden SBY masih diam dan tak berusaha mengambil sikap. Padahal Komnas HAM telah menyurati Presiden, memberitahukan hambatan-hambatan maupun hasil dari penyelidikan. Minimal, Presiden SBY memeriksa keterangan Jurubicara Presiden dan Mensesneg yang mengesankan tak pemah ada surat dari Komnas HAM, untuk selanjutnya berbicara!

Kami mengingatkan bahwa penegakan HAM adalah tanggungjawab konstitusional utama dari Pemerintah. Presiden bertanggungjawab atas kejelasan nasib dan keberadaan korban yang masih hilang.

Kami meminta seluruh elit negara yang tengah berdebat tentang UUD 1945 agar jntrospeksi diri. Debat Presiden, MA, MPR, DPR mengenai UUD 1945, telah lari dari esensi kenegaraan yang utama dan fundamental. Seharusnya debat itu juga diarahkan pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Bukan semata debat teknis dan politik yang elitis.

Mengenai polemik Pasal 43 UU Pengadilan HAM, kami sudah berkali-kali mengingatkan bahwa fungsi Jaksa Agung ada dua, penyidik dan penuntut. Jaksa Agung memang tidak bisa membawa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ke pengadilan HAM. Tapi itu ada di tahap penuntutan. Saat ini Jaksa Agung masih penyidik, belum penuntut. Karena itu wajib menyidik laporan Komnas HAM. Jika penyidikan selesai, dan Jaksa Agung hendak melakukan penuntutan, baru DPR merekomendasikan pengadilan HAM ad hoc. Dengan begitu, alasannya lebih masuk akal.

Permintaan JA agar DPR lebih dulu mengusulkan pengadilan ad hoc HAM sebelum JA menyidik, sama saja dengan meminta DPR kembali masuk ke ranah hukum. JA seharusnya berpegang teguh pada hukum yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk menentukan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat. Sebab bukan tidak mungkin kasus penculikan aktivis 1997/1998 akan bemasib seperti kasus Trisakti Semanggi. Terhambat karena DPR masuk ke ranah hukum dan menganulir penyelidikan Komnas HAM.

Kami memandang Negara dengan seluruh perangkat insitusinya telah dengan sengaja dan sistematis mengabaikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Fenomena ini menunjukkan ketiadaan itikad baik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Terhadap polemik ini, sudah saatnya Presiden bertindak! ,

Jakarta, 30 Januari 2007
Kontras, Ikohi, FKKM, Paguyuban Mei 1998, IKAPRI


We are very disappointed that DPR (House of Representative/Parliement) and Supreme Prosecutor failed to address the resolution of past human right violations. We are witnessing that meeting between Supreme Prosecutor and Third Commission of House of Representative on 29 January 2006 gone in vain, without political will to resolve the past human right abuse. Since the beginning, they just point each other’s lack of initiative to resolve the activists disappearances in 1997/1998, Trisakti, Semanggi I and II case, and May riot

Susilo Bambang Yudhoyono as president still keeps silence and tries to wash his hand out of this problem. Despite National Human Right Commission has sent letter that attached report from the investigative process, President’s spokeperson and secretary denied such letter. SBY should check whether their said statement are true or false. And of course, he should speak publicly about his opinion in these matters.

We emphasize that government should uphold, promote and protect human rights. Human rights are the constitutional obligation of the government. Furthermore, president should hold responsible to the truth on the fate and whereabouts of the disappeared and on the progress and results of the investigation.

We urge that all political elite that’s now in heated debate on 1945 Constitution to see themselves. Debate among President, Supreme Court, MPR (People’s Assembly) and House of Representative is not productive in term that the debate had dismissed from its root. The debate heads nowhere. No conclusion drawn from the debate for the resolution of human right abuse in the past.

Recently there is debate about article 43 on Human Right Court regulation. We have said that Supreme Prosecutor should function in inquiry and indictment process. Supreme Court in Indonesia could not prosecute past human right violation to the human right court. But Supreme Court could provide indictment during the process. Presently, Supreme Court is still inquiring, not in prosecuting/indicting. Then it’s mandatory for Supreme Court to inquiry National Human
Right Commission’s report. After Supreme Prosecutor finishes their inquiry, they should provide indictment. At that point, House of Representative will present recommendation to establish adhoc Human Rigth Court.

Request of the Supreme Prosecutor that House of Representative should initiate adhoc human right court first is an illogical suggestion regarding that Supreme Prosecutor asks the house of representative entering legal/judicative authority. Supreme Prosecutor should stand firm on the legal mechanism where National Human Right Commissions has an authority to decide whether cases are gross human right violation or not. It’s not possible that 1997/1998 disappearance case will end up like Semanggi dan Trisakti cases. Those cases are annulled by House of Representative.

In that term, Indonesia government have intentionally and sistematically denied the justice for the victim and family of the victims. Finally we urge the government of Indonesia, particularly President Susilo Bambang Yudhoyono to take steps to ensure the justice for the victim,. We urge the president to take necessary measures without delay.

Jakarta, 30 Januari 2007

The Commission for Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
Indonesian Association of Families of the Disappeared (Ikohi)

 
  Bookmark and Share  
 
Komentar:
Nama :zulfi Tanggal: 28 Apr 2009
nama saya zulfi saya dari smp 6 surabaya mau mencari tugas pelanggaran HAM di suruh oleh guru saya di sekolah. Mungkin bapak / ibu bisa membantu mencarikan saya masalah / topik yang pas untuk tugas saya. makasiah sebelumnya

Nama :priscylla singgamui Tanggal: 20 Mar 2009
saya merasa senang karena bisa mengetahi kasus-kasus pelanggaran ham yang dulu terjadi sebelum saya lahir di dunia ini dan saya selalu doakan mudah-mudahan di negara kita indonesia tidak ada lagi kasus-kasus lagi yang melibatkan ham.terima kasih #GBU#

 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.234.74.85
Komentar
email
 
 
   
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM