PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
29727973

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 7256 kali ]

Kritisi Terhadap Hak Pilih Dan Memilih TNI/Polri

Rancangan Undang-undang Politik yang baru akan digunakan sebagai landasan bagi pelaksanaan Pemilu 2004, kembali memuat ‘kepentingan-kepentingan' yang dapat membahayakan masyarakat sipil di Indonesia. beberapa point dalam RUUU politik tersebut dengan jelas mencamtumkan bahwa seorang anggota TNI/Polri dipilih menjdai wakil rakyat. Pencalonan anggota tersebut dilakukan dengan mendapat persetujuan atasannya dan didukung dengan sejumlah warga di daerah yang diwakilinya serta ketentuan bahwa anggota yang dicalonkan tersebut minimal 3 tahun menjadi warga tersebut.

Hak lain yang dimilik TNI/Polri adalah hak untuk turut serta memilih (Wakil Rakyat) dalam Pemilu. Perdebtan yang muncul mengenai hal tersebut sampai sejauh ini tidak memberikan suatu kontribusi bagi pematangan RUU tersebut, melainkan hanya dalam rangka penguatan tawar menawar posisi politik kalangan TNI/Polri dan politisi/birokrat sipil dengan mengatasnamakan HAM dan Perkembangan Demokrasi.

Kedudukan dan peran Lambaga TNI/Polri masih belum pada posisi ideal dalam konteks sebuah negara demokratis. TNI/Polri masih melakukan tindakan pembangkangan terhadap kekuatan sipil dan hukum di Indonesia yang dalam konteks politik bisa diindikasikan sebagai bukti kembalinya peran politik mereka. Pembentukan Kodam Iskandar Muda yang dipaksakan, penunjukan Syafrie Samsoeddin yang terlibat dalam tragedi Mei sebagai Kapuspen TNI, pembentukan Pangkolaops di Ambon, serta penolakan pemanggilan oleh KPP HAM TSS merupakan beberapa bukti resistensi Militer (TNI/Polri) di Indonesia.

Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah posisi konstitusional TNI/Polri di DPR yang berakhir sampai 2004 dan di MPR sampai 2009 dan penjelasan TAP MPR No. VII tahun 2000 yang melarang TNI/Polri terlibat dalam kegiatan politik.

Menyikapi hal-hal tersebut yang mengindikasikan adanya upaya untuk menarik kembali TNI/Polri dalam kegiatan politk, Kontras memandang bahwa :

1.  Negara adalah lembag yang bertujuan mulia untuk menghormati, menjamin dan memenuhi hak-hak warganya yang dalam merealisasikan tujuan tersebut dibantu oleh aparatur(TNI/Polri) dengan fungsi-fungsinya. Aparatur tersebut yang menjalankan misi suci tersebut dengan bekal hak, kewenangan dan alat kerja sesuai dengan mandat masyarakat. Inilah yang dinamakan Hak Azasi bagi Aparatur.

2.  Agar kepemimpinan negara tidak menjadi sentralistis, kaku dan abuse of power, maka diadakan pemilihan umum secara periodik, dimana masyarakat memilih partai politik yang dipercaya untuk memperbaharui komitmen dan tujuan bersama masyarakat. Perubahan kepemimpinan nasional tidak dengan serta merta merubah struktur aparatur yang membantu, karena loyalitas yang dituntut kepada aparatur (TNI/Polri) diberikan kepada rakyat, bukan kepada golongan/partai tertentu.

3.  Keberpihakan terhadap partai /golongan (dengan menggunakan hak memilih) akan membuat profesionalitas aparatur (TNI/Polri) hilang, karena salah satu ciri profeionalitas adalah netrality (tidak berpihak).

4.  Memposisikan sebgai “anggota partai atau orang yang dilayak dipilh” (hak dipilih) merupakan salah satu bentuk penyimpangan berdasarkan rumusan di atas dimana sebagai aparatur TNI/Polri semestinya konsisten pada perannya dan tidak memasuki wilayah peran kalangan sipil. Dalih adanya dukungan dari masyarakat setempat – melalui “peran sospol di tingkatan Komando Teritorial”, cuti selam dicalonkan dan selama bertugas tak lain merupakan sebuah topeng atas bentuk-bentuk militerisasi.

5.  Demokratisasi yang dijadikan alasan yang mendukung RUU ini tidak dengan serta merta memberikan hak pilih atau memilih kepada TNI/Polri. pada dasarnya demokratisasi tetap mempunyai batasan-batasan seperti supremasi sipil. Termasuk supremasi sipil atas militer (bukan militer “menjadi” sipil, lalu menjadi militer lagi setelah tidak mewakili rakyatnya).

6.  Perumusan RUU tersebut dengan memasukan TNI/Polri sebagai subyek langsung yang terlibat dalam Pemilu (dipilih/memilih) merupakan sebuah penentangan terhadap struktur hukum yang lebih tinggi, yaitu TAP MPR yang mencantumkan bahwa TNI/Polri tidak boleh berpolitik.

Oleh sebab kerancuan dan perkembangan RUU tersebut yang akan membahayakan proses transisi ini, Kontras menyatakan :

1.  Pemberian hak-hak memilih dan dipilih bagi TNI/Polri tidak tepat. Sejauh ini terhadap tugas-tugas harian yang menjadi mandatnya TNI/Polri masih jauh dari profesionalitas (yang membutuhkan kenetralan), masih bias memandang visi masyarakat sipil dan masih kerap melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat sipil.

2.  TNI/Polri harus kembali menjalankan peran idealnya berkaitan dengan fungsi keamanan dan pertahanan serta mengupayakan pengembangan kemampuan dan pendidikan agar dapat bekerja lebih profesional.

3.  Tindakan penting lainnya bagi TNI/Polri adalah mengakhiri segala bentuk tindakan-tindakan kontra-demokrasi berupa penghapusan konsep teritorial, penghentian segala bentuk pembangkangan terhadap hukum dan HAM (terutama yang terkait dengan masa lalu).

Jakarta , 18 Juni 2002

 

Presidium Koordinatoriat
Badan Pekerja

Ori Rahman
Koordinator



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.145.252.85
Komentar
email
 
 
   
DATA MONITORING
BUKU

BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES

[download]
Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin

PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM