PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
25582713

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 1319 kali ]

Empat Tahun Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)
Pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste:
Sebuah Rekomendasi Tanpa Implementasi

Empat tahun telah berlalu (15 Juli 2008-15 Juli 2012) pasca dikeluarkannya Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, namun hingga kini belum ada satupun kesepakatan rekomendasi yang dijalankan oleh kedua negara. Sebagai pengingat, komisi negara independen ini telah mengeluarkan 7 rekomendasi utama, baik yang terkait langsung dengan proses akuntabilitas reformasi lembaga-lembaga keamanan- yang nantinya akan memengaruhi proses penegakan hukum atas praktik pelanggaran HAM yang berat di masa lalu-, pembentukan Komisi untuk Orang-Orang Hilang, pengakuan dan permintaan maaf kenegaraan oleh kedua belah negara, hingga agenda-agenda rekonsiliasi jangka panjang antara Indonesia dan Timor Leste lainnya.

KontraS memandang lambannya implementasi selama 4 tahun tersebut adalah wujud pengingkaran hukum dan politik kedua belah negara. Meski agenda reformasi sektor keamanan (RSK) di Indonesia telah dilakukan lebih dari 1 dekade, namun ruang akuntabilitas kerap luput dari hukum dan publik. Rekomendasi-rekomendasi lain yang mendesak untuk direalisasikan seperti agenda pengakuan dan permintaan maaf, termasuk pembentukan Komisi untuk Orang-Orang Hilang menjadi keniscayaan yang sulit untuk diwujudkan sepanjang tidak ada kemauan politik (political will) di antara kedua belah kepala pemerintahan.

Adalah mutlak bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan agenda pengakuan dan permintaan maaf resmi kenegaraan, sebagai perwujudan komitmen atas agenda kebenaran dan rekonsiliasi untuk kasus Timor Leste. Agenda ini bahkan bisa mendorong upaya pengakuan serupa pada konteks kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya yang terjadi di Indonesia. Tentu saja tanpa melupakan agenda keadilan yang menjadi kesatuan dengan konsep keadilan transisi yang diakui negara-negara demokraktik lainnya.

Namun sayangnya, sikap acuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas 7 rekomendasi utama Laporan Akhir KKP mengindikasikan pada rendahnya kemauan politik Indonesia dalam menuntaskan persoalan serius masa lalu yang telah terjadi di Timor Leste. Sikap acuh ini bahkan sempat disinggung oleh delegasi Timor Leste dalam Sidang 2nd Cycle Universal Periodic Review 23 Mei silam. Secara khusus Timor Leste mengingatkan Indonesia untuk segera mengakhiri periode impunitas dengan mempercepat pembentukan Komisi untuk Orang-Orang Hilang berdasarkan Laporan Akhir KKP.

Selain itu, di lain sisi, masyarakat sipil Indonesia juga menanti langkah politik yang akan diambil presiden terpilih Timor Leste Taur Matan Ruak, dalam mendorong rekomendasi dan mempercepat upaya-upaya pemulihan hak-hak korban. Langkah politik Taur Matan Ruak pada isu KKP menjadi penting dan strategis. Mengingat Taur Matan Ruak merupakan salahsatu pihak yang memiliki latar belakang yang kuat pada sejarah sosial-politik Timor Leste, baik di masa lalu, kini dan nanti.

KontraS menilai konsep kebenaran, persahabatan dan rekonsiliasi yang telah diusung dalam Laporan Akhir KKP harus selaras dengan tuntutan riil dari komunitas korban dan keluarga korban, khususnya pada nilai-nilai keadilan dan jaminan ketidakberulangan di masa depan. Proses hukum atas pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tetap harus dilanjutkan karena KKP tidak merekomendasikan amnesti ataupun rehabilitasi kepada siapapun. Sejalan dengan rekomendasi KKP, kami tetap mendesak kepada Pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk segera melakukan langkah-langkah yang konkret, sebagai berikut:

  1. Segera membentuk Komisi untuk Orang-Orang Hilang termasuk di dalamnya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga korban atas kejelasan keluarganya yang hingga kini masih hilang
  2. Bersama-sama mendorong berjalannya proses hukum atas sejumlah pelaku kejahatan kemanusiaan di Timor-Timur untuk menghindari praktik impunitas atas nama rekonsiliasi dan persahabatan
  3. Memberikan pemulihan kepada korban dan keluarganya sesuai dengan isi ketentuan rekomendasi Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Pemerintah Indonesia dan Republik Demokraktik Timor Leste

Jakarta, 16 Juli 2012
Badan Pekerja,

Indria Fernida, SH.
Wakil I Koordinator



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.227.171.163
Komentar
email
 
 
   
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM