PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
8613027

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 1488 kali ]

"Kekerasan yang Berurat Berakar di Tubuh TNI"

Kami mengucapkan selamat hari jadi kepada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-66. Di hari jadi yang istimewa ini, KontraS kembali mengapresiasi upaya-upaya yang telah ditempuh TNI untuk meneguhkan kredibilitas, profesionalisme dan supremasi sipil melalui berbagai langkah yang dilakukan, baik melalui arena legislasi maupun institusional. Namun demikian catatan kealpaan akuntablitas dan sendatan reformasi TNI masih perlu terus didorong dan dikawal, seperti persoalan; Kekerasan (anggota) TNI, Konflik lahan dengan warga sipil, tindakan politis (terhadap) TNI dan akuntabilitas koreksi atas kekerasan TNI.

Catatan di bawah ini disusun berdasarkan hasil kerja pemantauan-investigasi KontraS, khususnya terhadap sejumlah kasus kekerasan yang menonjol, melibatkan unsur TNI di dalamnya dan mendapat perhatian publik luas. Selain itu, KontraS juga menyisipkan perkembangan kebijakan internal dan rencana DPR untuk membuat serangkaian produk legislasi keamanan nasional, yang tentu saja melibatkan unsur TNI di dalamnya.

Akuntabilitas internal TNI bisa diukur dari kuantifikasi jumlah kasus pelanggaran HAM dan jumlah korban selama setahun terakhir. Tiga hal yang paling menonjol adalah kasus-kasus kekerasan dengan penyiksaan; konflik lahan dengan menggunakan kekerasan dan operasi keamanan TNI terutama di Papua.

1. Kekerasan

KontraS mencatat sepanjang bulan Juli hingga awal bulan September 2011, setidaknya terjadi 8 peristiwa kekerasan dan penembakan di Papua; menelan korban jiwa tewas 23 orang diantaranya ; 22 warga sipil (salah satunya perempuan), korban luka-luka 18 orang yang terdiri dari delapan personel TNI dan 10 warga sipil dengan komposisi lima laki-laki, dua perempuan, dan tiga anak-anak. Peristiwa kekerasan kemanusiaan ini terjadi bukan karena murni isu Papua Barat merdeka, tetapi juga karena kepentingan politik pemilukada serta kriminalitas situasi yang tidak menginginkan kondisi Papua tenang dan damai. Praktik buruk penyiksaan juga terjadi di Atambua pada medio Maret 2011 yang berujung pada kematian Charles Mali (13 Maret 2011),

Sementara kekerasan lain adalah penyelesaian dan kekerasan atas konflik lahan, seperti yang terjadi di Kebumen dan daerah warga lainnya serta pengosongan rumah para keluarga purnawirawan TNI. Kekerasan di konflik lahan di Kebumen memuncak hingga terjadi insiden penembakan pada tanggal 16 April 2011. Setidaknya 7 orang warga telah ditetapkan sebagai tersangka, 6 diantaranya ditahan dan 1 orang masih di luar tahanan. Peristiwa ini merupakan pengulangan dari peristiwa sebelumnya sebelumnya di Alas Tlogo (Jawa Timur) yang hingga kini juga belum berakhir dengan baik. Warga masyarakat di Alas Tlogo mengalami pembatasan akses (jalan) akibat pemblokiran jalan oleh TNI. Di Rumpin Bogor pun demikian, warga pernah mengalami teror ketika TNI AU terbang rendah di atas pemukiman warga. Sampai Oktober 2011 ini hampir semua kasus konflik lahan ini belum ada yang penyelesaian yang baik.

Hal serupa dengan “pengusiran” keluarga purnawirawan TNI. Pengusiran rumah dinas yang gencar dilakukan oleh TNI didasari pada instruksi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro untuk melakukan inventarisasi terhadap aset TNI berupa tanah dan bangunan, kemudian ditambah dengan ST Kasad No 1409 untuk melakukan penertiban terhadap rumah dinas. Kedua kebijakan tersebut justru semakin meningkatkan konflik di banyak lokasi. Sejak Desember tahun lalu pengosongan rumah dinas memang gencar dilaksanakan. Di Jakarta Timur, tentara mengosongkan rumah purnawirawan di Jalan Oto Iskandar Dinata, Cililitan Besar; Berlan, Matraman; dan Bulak Rantai, Kramat Jati.

Demikian pula dalam isu Ahmadiyah. TNI AD terutama KODAM Siliwangi mengelar operasi Sajadah untuk memanggil paksa, melakukan pendataan, melarang aktivitas peribadatan, menadatangani surat perjanjian pelarangan Sholat jumat, memaksa sejumlah Jamaah Ahmadiyah untuk mengucapkan dua kalimat Syahadat, mensosialisasikan isi SKB 3 Menteri, melakukan pemanggilan paksa untuk melakukan pertobatan di depan publik, bujukan untuk meninggalkan aliran Ahmadiyah dengan sejumlah tawaran uang, hingga teror dan intimidasi lainnya. Intensitas ini amat terlihat di sejumlah kota di Jawa Barat, seperti di Subang, Ciareuteun, Cimanggu, Cibinong, Sukabumi, Majalengka dan Bogor. Aktor-aktor TNI yang terlibat antara lain berasal dari Daramil, Dandim, Babinsa, hingga anggota TNI AD Kodam Siliwangi.

Dari catatan di atas, diketahui bahwa aktivitas yang berujung pada tindak penyiksaan dan penganiayaan menjadi salahsatu  pendekatan dominan yang diterapkan. Dalam kasus yang terjadi di Papua, atau yang menimpa Charles Mali (Nusa Tenggara) aktivitas penyiksaan amat menonjol. Selain itu, kegiatan teror, ancaman, paksaan hingga berupaya untuk memberikan sejumlah uang kerohiman kepada keluarga Gurning dalam kasus sengketa aset dan rumah dinas juga harus mendapat perhatian kita semua.

Peristiwa kekerasan brutal yang terjadi di Kebumen juga menunjukkan adanya arogansi TNI dalam menyikapi aksi protes warga (termasuk penangkapan sewenang-wenang tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan). Arogansi ini menjadi lebar ketika aparat kepolisian cenderung membiarkan aksi kekerasan brutal tersebut. Operasi masif yang dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Barat, menunjukkan adanya keterlibatan TNI untuk mengurusi urusan kepercayaan dan keyakinan individu. Bahkan juga urusan ketertiban sipil di DKI Jakarta ketika Pangdam Jaya memberikan komentar soal “perlunya kaum transgender” untuk dibersihkan dari Jakarta untuk membuat nyaman turis. Tindakan atau pernyataan-pernyataan Panglima Daerah militer masih menunjukkan sikap genit pada situasi kehidupan sipil.

2. Hukum dan Legislasi

Dari sisi hukum ada kencenderungan lama yang terus dipraktikkan, yaitu TNI selalu menerapkan “hukum”-nya sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan diatas. Dalam kasus Kebumen, aparat lokal TNI melakukan patroli keamanan paska bentrokan. Demikian juga dalam kasus penyiksaan Charles Mali melalui Pengadilan Militer atau demikian pula dalam kasus video YouTube di Papua. Padahal mekanisme-mekanisme ini cenderung tertutup karena semua entitas peradilannya merupakan anggota militer. Dalam kasus penyiksaan, KUHPM dan Peradilan Militer tidak memiliki yurisdiksi delik “penyiksaan”. Di sisi lain merespon hal ini justru ada perkembangan menarik dimana Panglima TNI mengeluarkan Peraturan Panglima (Perpang) Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (27 September 2010). Peraturan Panglima ini merupakan rujukan internal yang bisa digunakan untuk melengkapi mekanisme internal lainnya, dalam hal ini adalah mekanisme Peradilan Militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997). Dalam Peraturan Panglima dimasukkan seperangkat norma hak asasi manusia termasuk memberikan rambu-rambu khusus yang melarang kepada seluruh entitas TNI untuk melakukan tindakan penyiksaan dalam aktivitasnya. Namun demikian, mekanisme internal ini belum tersosialisasikan dengan maksimal, khususnya di jajaran prajurit TNI. Akan lebih baik jika sosialisasi mekanisme ini tetap dilakukan, seiring menuntaskan beberapa kasus yang masuk dalam kategori tindak indispliner prajurit TNI, namun diduga kuat memiliki kuatan penyiksaan dan atau tindakan kejam lainnya.

Pihak TNI harus memahami bahwa kegagalan menghukum tindakan-tindakan pelanggaran HAM secara akuntabel, selain akan memperburuk citra TNI, tidak akan membuat pihak korban dan keluarga korban pelanggaran ham berhenti mencari keadilan. Hal ini sebagaimana yang terlihat pada korban-korban pelanggaran HAM di Aceh. 11 warga Aceh yang melakukan gugatan ke Pengadilan Federal Distrik Columbia untuk memperoleh kompensasi melalui Alien Torts Claims Act (ATCA), Torture Victims Protection Act (TVPA) dan hukum kebiasaan untuk klaim kerugian akibat kematian yang diakibatkan kelalaian, penganiayaan, dan penahanan sewenang-wenang. Tindakan kekerasan dan kerugian tersebut dilakukan oleh sejumlah anggota TNI yang mendapatkan bayaran atau dukungan dari Exxon Mobile.

Namun demikian kehadiran Perpang ini tidak mengurangi urgensi untuk mendorong perbaikan peradilan militer. Penataan peradilan militer adalah utang dalam agenda penuntasan reformasi hukum dibidang sektor keamanan. Agenda reformasi sektor keamanan ini juga terkait dengan RUU Keamanan Nasional. Idealnya RUU Keamanan Nasional bisa menjadi payung hukum untuk menentukan arah kebijakan keamanan nasional serta pembagian tugas TNI, Polri dan institusi lainnya dalam menghadapi ancaman nasional. Namun sayangnya, dari rancangan yang ada saat ini DPR tidak memberikan gambaran pembagian tugas yang jelas. Rancangan yang ada justru menganggap semua persoalan bisa menjadi ancaman keamanan nasional dan semua masalah direspon oleh institusi-institusi seperti TNI dan Polri. Hal ini justru akan membentur institusi tersebut mengingat masing-masingnya memiliki Tugas Pokok dan Fungsinya. Cara berpikir seperti ini justru memberikan tiket gratis buat TNI untuk masuk dalam soal-soal keamanan nasional. Tanpa UU Keamanan Nasional saja TNI sudah masuk ke dalam BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Demikian pula dengan RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS). RUU ini memberikan porsi TNI untuk terlibat masuk kedalam penanganan konflik sosial. Pada bagian penetapan status keadaan konflik, perlu ditinjau ulang karena terlihat tidak harmonis dengan UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No 34/2004 tentang TNI. Bahayanya, kedua RUU ini memberikan wewenang kepada TNI (dan Polri) berada di bawah pemerintahan daerah terutama dalam penanganan situasi darurat.

 

3. Politik  
Politisasi TNI terlihat dari hal yang fenomenal dalam setahun terakhir. Pertama, terpilihnya Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Kepemimpinan Goerge Toisutta, selama menjadi Panglima TNI AD. Khusus untuk kepemimimpinan Toisutta, KontraS mencatat adanya peningkatan kekerasan di bawah era Toisutta. Sebut saja model penangan konflik lahan, termasuk dalam pengambil alihan rumah keluarga purnawirawan TNI. Toisutta juga terlibat dalam kompetisi perebutan ketua PSSI, bahkan hingga penggunaan kekerasan dan intimidasi.
Sementara dalam soal pemilihan KSAD, dalam catatan KontraS, Pramono Edhy Wibowo bukanlah yang terbaik. Sayangnya pihak Presiden dan Panglia TNI tidak memberikan penjelasan kepada publik untuk menjawab “kenapa Pramono Edhy yang terpilih.” Terlebih-lebih dia adalah adik Ipar dari Presiden SBY.

Rekomendasi

Sebagai penutup, KontraS tetap mendorong institusi TNI untuk tunduk pada supremasi sipil dan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh yakni: hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Utamanya adalah membangun kebiasaan untuk tidak berpolitik dan tidak masuk merecoki ranah sipil. Hukum bisa digunakan sebagai alat membangun ukuran tersebut. Penting bagi DPR dan Pemerintah Kementerian Pertahanan untuk segera mendorong amandemen UU Peradilan Militer dan memastikan RUU yang ada dan dibahas untuk tidak memaksakan TNI berada memegang pekerjaan di luar tupoksinya.

Khusus Panglima TNI, harus segera mensosialisasikan Peraturan Panglima Nomor 73/IX/2010 yang berisi tentang ketentuan internal yang melarang setiap prajurit TNI untuk melakukan tindak penyiksaan dan tindakan kejam lainnya di lingkungan TNI. Hal ini penting dilakukan, mengingat pada beberapa kasus di beberapa wilayah di Indonesia, tindak penyiksaan masih kerap dilakukan. Khususnya untuk mengorek informasi dari pihak-pihak yang diduga mengancam keamanan nasional. Termasuk juga di wilayah yang masih memiliki tingkat intensitas konflik yang tinggi, seperti di Papua.

Panglima TNI dan Panglima Kesatuan, juga harus memberikan instruksi yang jelas kepada setiap jajarannya, untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa TNI tidak tidak bisa terlibat pada aktivitas politik, keamanan (tanpa terlebih diputuskan oleh rekomendasi politik antara DPR dan Presiden), sebagaimana yang mencolok terjadi pada kasus Operasi Sajadah.

Jakarta, 2 Oktober 2011

 

Haris Azhar, MA
Koordinator KontraS



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.234.217.247
Komentar
email
 
 
   
"Kekerasan yang Berurat Berakar di Tubuh TNI"
BUKU


Laporan Penilaian Pelaksanaan Akses Informasi Publik di 5 Komisi Negara


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


TrendHam Maret - April 2013
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM