PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
9926805

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 964 kali ]

Situasi Terkini Papua :
 Ketiadaan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembunuhan Yawan Wayeni
Narapidana Politik Filep Karma Perlu Operasi Prostat di Jakarta

22 April 2010 (JAKARTA) – Kontras dan Imparsial bermaksud menginformasikan dua hal yang berkenaan dengan situasi terkini dari Papua, khususnya tentang kebutuhan kemanusiaan mendesak terhadap narapidana politik Filep Karma dan ketiadaan pertanggungjawaban hukum terhadap pembunuhan Yawan Wayeni. Kami menilai Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum masih saja melakukan tindakan disriminasi, stigmatisasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam gerakan mendukung kemerdekaan di Papua, termasuk para tahanan politik. Penyelesaian konflik di Papua tidak bisa diselesaikan dengan melakukan tindakan kekerasan, namun harus mengedepankan cara-cara dialog yang damai dan komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

Pertama, kami menyesalkan ketiadaan pertanggungjawaban hukum atas pembunuhan kepada Yawan Wayeni, seorang aktivis politik di Papua yang tewas ditembak pada 13 Agustus 2009 di Serui. Kami meminta Polda Papua untuk melakukan pengusutan terhadap tindakan penembakan sewenang-wenang serta penyiksaan yang menyebabkan terbunuhnya Yawan Wayeni. Seluruh pelaku dari tindakan ini harus diproses secara hukum.

Yawan Wayeni adalah anggota tim 100 yang menyerukan kemerdekaan di depan istana presiden tahun 1999. Korban juga bergabung Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua - Yapen Waropen meski tidak lagi aktif setelah terbentuknya Dewan Adat Papua. Karena aktifitasnya, ia dicurigai sebagai aktifis penggerak TPN/OPM maka Korban masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua. Anak korban yang masih pelajar SMP di Serui sering mendapatkan teror oleh anggota Polisi/TNI yang mencari tahu keberadaan Korban.

Berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Agustus 2009 terjadi  operasi penyisiran yang dilakukan oleh Brimob Polda Papua dalam rangka menindaklanjuti operasi gabungan dari Polres Kepulauan Yapen dan TNI Komp Rajawali untuk mencari keberadaan kelompok OPM, 11 Juli 2009. Pada saat itu, korban sedang berburu kaskus dihutan Mantembu yang terdeteksi oleh Brimob Polda Papua. Karena bermaksud untuk menyelamatkan istri dan anaknya yang masih kecil, korban kembali ke gubuk namun saat itu telah terjadi pengepungan. Saat akan mengamankan diri, korban ditembak dibagian betis sebelah kiri.

Berdasarkan keterangan istri korban, mereka kemudian dipisahkan. Istri dan anak korban diamankan ditempat yang terpisah dengan korban. Saat itu, istri korban menyaksikan korban diikat di kedua tangan dan kaki kemudian diikatkan di sebuah kayu. Korban dipaksa untuk berteriak papua merdeka oleh para pelaku, yang diduga anggota Brimob Polda Papua. Salah seorang pelaku menikam korban dengan sangkur di perut bagian tengah dan mengakibatkan perut korban robek ke bagian bawah sehingga usus korban terbuai keluar (foto dan video terlampir). Dalam kondisi tersebut, korban dipaksa untuk di-BAP lalu diarak keliling kampung Montembu oleh anggota brimob yang bersenjata lars panjang.

Pada malam hari, keluarga baru mendapat kabar bahwa korban dibunuh dan saat itu berada di RS Serui. Keluarga kemudian mencari keberadaan korban. Setelah ditemukan mayatnya di RS Serui pada malam itu juga keluarga korban memutuskan untuk memakamkan korban.
Kedua, kami juga menyesalkan berlarut-larutnya penanganan kesehatan terhadap Filep Karma, seorang narapidana politik yang mengalami sakit berat sejak setahun terakhir. Kami mendesak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penanganan serius untuk guna mendapatkan operasi prostat di rumah sakit PGI Cikini Jakarta, sesuai rekomendasi resmi dari Direktur RSUD Jayapura, tahun lalu. Tindakan kemanusiaan ini harus segera dilakukan, karena kondisi Karma tidak semakin membaik.

Filep Karma adalah narapidana politik yang dipenjara sejak 1 Desember 2004 karena memimpn sebuah demontrasi damai, mengecam program otonomi khusus Papua. Karma dihukum 15 tahun penjara oleh pengadilan Jayapura karena dianggap melakukan perbuatan makar.

Pada 5 Agustus 2009, dalam penjara Abepura, merasa kesulitan dan kesakitan untuk buang air kecil. Dia minta izin agar bisa berobat di rumah sakit Jayapura namun tak diizinkan oleh kalapas Abepura, Anthonius Ayorbaba. Laporan media akhirnya membuat Ayorbaba memberi izin Karma masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, di daerah Dok Dua, pada 18 Agustus 2009. Dia berada di ruang gawat darurat selama tiga malam. Selama sebulan, para dokter Dok Dua melakukan diagnosa serta perawatan Filep Karma. Mereka menemukan bahwa terjadi pembengkakan pada saluran kencing Filep Karma (foto terlampir).

Pada 5 Oktober 2009, direktur RSUD Jayapura dr. J. Maurits Okoseray, MARS mengeluarkan surat kepada asuransi, minta agar pasien Filep Karma bisa dilakukan operasi di Bagian Spesialis Urologi RS PGI Cikini – Jakarta. Pada November 2009, rumah sakit memberikan medical record Filep Karma kepada Kalapas Abepura, namun kalapas tak mengizinkan Karma berobat di Jakarta dengan alasan pemerintah tak ada dana untuk membayar transportasi, baik kepada Karma maupun petugas penjara, serta pengobatan di Jakarta. Dia hanya beristirahat dan melakukan terapi ringan di rumah sakit Dok Dua. Pihak keluarga juga bolak-balik mengupayakan perpindahan Filep Karma dari Jayapura ke Jakarta agar bisa operasi. Mereka gagal mendapatkan izin.

Departemen Hukum dan HAM beralasan lain lagi. Karma harus pindah dulu dari penjara Abepura ke penjara Cipinang. Beberapa pertemuan sudah diadakan antara SKPHP dengan pihak Kalapas maupun kepala wilayah Nasaruddin Bunas. Hingga April 2010, Filep Karma terbaring di rumah sakit Dok Dua, menunggu izin pemerintah Indonesia agar dia bisa berobat di Jakarta.

Pada Maret 2010, sekelompok LSM Jayapura, yang tergabung dalam Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua, melakukan kampanye pengumpulan dana untuk Filep Karma. Sesuai keperluan biaya operasi, mereka mengumpulkan Rp 100 juta untuk Filep Karma. Padahal UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggungjawab atas kesehatan semua narapidana dalam berbagai penjara Indonesia.

Demikian hal ini kami sampaikan.  Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 22 April 2010.
KONTRAS dan IMPARSIAL

Informasi lebih lanjut:
Usman Hamid, Koordianator KontraS
Al Araf, Direktur Program Imparsial
Oslan Purba, Sekretaris Federasi KontraS
Andreas Harsono, Human Rights Watch



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.242.112.71
Komentar
email
 
 
   
Situasi Terkini Papua : Ketiadaan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembunuhan Yawan Wayeni Narapidana Politik Filep Karma Perlu Operasi Prostat di Jakarta
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM