PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
9808816

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 3392 kali ]

“MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003”
(Negara Bertanggung Jawab atas
Kasus Wasior 2001 dan Wamena berdarah,
4 April 2003).

Kronologi Singkat

Peristiwa Wamena, 4 April 2003 pukul 01.00 WP. Sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini menewaskankan 2 anggota Kodim yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Parajurit Ruben Kana (Penjaga gudang senjata) dan 1 orang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pujuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri telah melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbukan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.

Tempat-tempat yang menjadi titik penyisiran yakni: Desa Wamena Kota, Desa Sinakma, Bilume-Assologaima, Woma, Kampung Honai lama, Napua, Walaik, Moragame-Pyamid, Ibele, Ilekma, Kwiyawage –Tiom, Hilume desa Okilik, Kikumo, Walesi Kecamatan Assologaima dan beberapa kampung di sebelah Kwiyawage yaitu: Luarem, Wupaga, Nenggeyagin, Gegeya, Mume dan Timine.

Juli 2004 Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan Projusticia atas dugaan adanya kejahatan terhadap Kemanusiaan untuk kasus Wamena, 4 April 2003. Kasus tersebut dilaporkan setelah terbunuhnya 9 orang, serta 38 orang, selain itu terjadi pula pemindaan secara paksa terhadap Penduduk 25 Kampung. Pada pemindahan paksa ini 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Komnas juga menemukan pemaksaan penanda tanganan surat pernyataan, serta perusakan fasilitas umum, (gereja, Poliklinik, Gedung Sekolah mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Proses hukum atas kasus ttersebut hingga saat ini mandek. Terjadi tarik ulur antar Komnas HAM dan Kejaksaan Agung Ri dengan alasan-alasan formalis-normatik, tanpa mempertimbangkan betapa kesalnya para korban menonton sandiwara peradilan di Indonesia dalam kondisi mereka yang kian terpuruk, sambil sambil mengharapkan keadilan yang tak kujung datang. Sementara para tersangka terus menikmati hidupnya, mendapat kehormatan sebagai pahlawan, menerima kenaikan pangkat dan promosi jabatan tanpa tersentuh hukum.

 

 Negara Indonesia yang notabene adalah Negara ham tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam penegakan HAM yang berimplikasi kepada tidak adanya pemenuhan rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya. Contoh: Kasus Abepura 7 Desember 2000 dalam amar putusannya Hakim telah membebaskan para pelaku , tanpa memberikan hak-hak korban (Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi) merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara. Nasib yang sama juga telah dialami oleh korban Kasus Wamena dan Wasior hingga kini penanganan hukum tidak jelas.

Kabupaten Jayawijaya dan Kota Wamena ini sudah berulangkali menjadi tempat dimana terjadinya peristiwa kekerasan dimaksud. Sebut saja tiga peristiwa besar yang secara khusus akan tetap di ingat oleh masyarakat Pegunungan tengah Wamena dari generasi ke generasi sebagai peristiwa yang sangat mengerikan dan meninggalkan bekas luka, traumatig dalam hati masyarakat, yaitu: Peristiwa 1977, peristiwa Wamena, 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003.

Beberapa kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua yakni: Biak berdarah, 6 Juli 1998; Abepura berdarah, 7 desember 2000;  Wasior berarah, 13 Juni 2001; Wamena berdarah, 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003; Penculikan dan Pembunuhan Theys Hiyo Eluway serta penghilangan Sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001 dan kasus Abepura 16 Maret 2006. dari sejumlah kasus Pelanggaran HAM berat tersebut diatas hannya Abepura, 7 Desember 2000, telah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar 2005.
Setiap kasus Kejahatan HAM yang terjadi, aparat keamanan (TNI-Polri) selalu menjadi aktor utamanya. Dimana nilai-nilai hak asasi manusia dan Demokrasi dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Negara.

Atas dasar uraian singkat diatas maka, kami Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua mendesak Kepada:

  1. Kejaksaan Agung dan Komnas HAM agar segera melakukan koordinasi yang baik untuk mendorong kemajuan yang berarti bagi proses hukum kasus Wamena dan Wasior dan hentikan sandiwara lempar-melempar berkas kasus sebagai langka memperkokoh lingkaran impunitas.
  2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, DPRP, Komnas HAM Daerah Papua dan Majelis Rakyat Papua agar segera mengambil langka nyata untuk mendorong kasus ini ke Pengadilan HAM dan mengevaluasi seluruh kejahatan Negara di Tanah Papua
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Gubernur untuk segera membuat perda dan perdasi tentang hak-hak  reparasi dan perlindungan bagi Korban Kejahatan HAM di Tanah Papua.
  4. Segera membentuk Pengadilan HAM di Papua

 

Demikian tuntutan kami dan atas nama SKPHP, mengucapkan terimakasih!

 

 Jayapura, 04 April 2010

 

Peneas Lokbere
Koordinator Umum, SKPHP



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.82.22.63
Komentar
email
 
 
   
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM