PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
12816683

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 8651 kali ]

11 Tahun Pemisahan Polri dari ABRI/TNI
PRIORITASKAN PENGAWASAN EKSTERNAL POLRI

Tanggal 1 April 1999 adalah momen penting dalam pemisahan Polri dari ABRI atau TNI. Pemisahan adalah keharusan reformasi yang bertujuan untuk menghapus norma, watak dan praktik militerisme dalam tubuh kepolisian (demiliterisasi). Warisan militerisme pada sistem organisasi kepolisian yang dievaluasi ialah mencakup budaya perilaku atau watak kekerasan, birokrasi yang tertutup, sampai pola relasi atasan bawahan yang sentralistik.

Berdasarkan evaluasi 11 tahun, pencapaian tujuan agenda pemisahan Polri dari TNI lebih banyak terjadi di wilayah normatif, yakni perumusan aturan-aturan legal baru. Sementara praktiknya, militerisme tetap terjaga dalam tindakan konkret kepolisian.

Pertama, reformasi normatif terlihat pada pengesahan produk legislasi seperti Keputusan Presiden BJ. Habibie Nomor 89 Tahun 2000 untuk memisahkan struktur dan peran TNI – Polri, lalu dikuatkan oleh TAP MPR VI/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilanjutkan oleh TAP MPR VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara RI. Peran TNI dan Polri diatur secara operasional melalui UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Bahkan secara tersirat pemisahan peran TNI dan Polri masuk dalam konstitusi UUD 45 (Amandemen II) pada Bab XII Pasal 30 ayat 3 dan 4. Sayang, pemisahan TNI-Polri tak dijadikan landasan untuk menuntaskan agenda reformasi sektor keamanan lain.

Kedua, watak militeristik masih tampak dalam praktik-praktik pemberantasan kejahatan, dengan menerapkan doktrin musuh terhadap target maupun melegitimasikan kematian musuh. Misalnya, cara eksekusi langsung tembak mati di tempat dalam menindak pelaku-pelaku teroris di Temanggung sampai dengan yang terakhir di Aceh.

Ketiga, pola interaksi atasan bawahan yang sentralistik menjauhkan Polri dari mekanisme kontrol internal yang efektif seperti terjadi pada kasus Susno Duadji. Akibatnya, sistem kerja kepolisian selalu gagal mencegah kecenderungan meningkatnya perilaku-perilaku penyalahgunaan wewenang kepolisian yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian, baik di dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam skala besar. Contoh kasus terakhir yang menarik adalah skandal kasus pajak dan pencucian uang pegawai Direktorat Pajak Gayus Tambunan yang sempat diungkit oleh Susno Duadji, melibatkan beberapa nama jenderal polisi yang diduga kuat terlibat sebagai makelar kasus.

Keempat, penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah seperti terlihat pada konflik anggota Polri dengan TNI. Dari pemantauan kami, misalnya sejak tahun 2005 s/d 2009, tercatat pelbagai insiden perkelahian aparat kepolisian dan militer. Umumnya insiden ini dipicu soal sepele, seperti kesalahpahaman, urusan asmara, atau pelampiasan dendam yang bisa berujung pada perang antar institusi di tingkat lokal. Perseteruan ini nyaris terjadi di semua wilayah propinsi, terutama pada titik-titik rawan konflik seperti di Aceh, Ambon, Maluku Utara, dan Papua.

Antara lain lihat kasus-kasus bentrokan aparat TNI dan Polri di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; perkelahian antara aparat TNI AU dengan anggota Polantas di Padang akibat urusan SIM dan STNK; Pemukulan seorang anggota Polres Nabire oleh beberapa oknum TNI AD tanpa alasan yang jelas; Selain adu jotos, oknum aparat TNI maupun kepolisian pun tidak canggung untuk menggunakan senjata api dalam perkelahiannya, seperti dalam kasus yang terjadi di Bekasi.

Kelima, sulitnya menghapus budaya militerisme dalam kepolisian juga disebabkan oleh ketidakseriusan pembuat kebijakan, yakni Pemerintah dan DPR. Sesuai TAP MPR di atas perlu dilakukan revisi sistem peradilan militer. Dalam rencana revisi ini telah ditentukan bahwa segala tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI harus diselesaikan lewat mekanisme peradilan sipil umum. Ini artinya Polri menjadi pihak penyelidik dan penyidik suatu tindak pidana bila dilakukan oleh anggota TNI. Sejauh ini dalam rapat dengar pendapat di muka Pansus DPR yang lalu tentang Revisi Peradilan Militer terjadi kebuntuan. Kapolri sendiri telah menyatakan bahwa Polri siap untuk melaksanakan mandat tersebut meski diperlukan beberapa tahun transisi. Sayangnya, Pemerintah dan DPR tidak tegas terhadap sikap TNI lewat pihak Dephan masih menyatakan keberatan akan revisi tersebut dan kukuh pada kompromi yang janggal bahwa penyelidikan dan penyidikan tetap dilakukan oleh TNI dengan berbagai alasan. Ini jelas menunjukkan suatu sikap anti reformasi, tidak percaya terhadap Polri, dan tidak patuh terhadap undang-undang.

Melihat catatan-catatan di atas, agenda reformasi keamanan tak sekadar dilakukan untuk menata ulang institusi internal dan reformasi legislasi semata, namun lebih jauh terdapat banyak agenda penting lainnya yang bisa digiatkan untuk mengubah wajah TNI-Polri yang masih kerap melakukan tindak penyalahgunaan kekuasaan.

Jakarta, 31 April 2010

 

Kontras, Imparsial, IDSPS, Praxis, Propatria, KontraS Aceh, P2D, ICJR



 
  Bookmark and Share  
 
Komentar:
Nama :Hendra Fadli Tanggal: 01 Apr 2010
Dahsyat,saya udah baca berkali-kali release ini tapi belum menemukan subtansi tentang pengawasan eksternal,eksplisitkah...?

 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.167.75.155
Komentar
email
 
 
   
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM