Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2085 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 139 Next All

Penembakan Lubuk Linggau, Potret Brutalitas Aparat Polri di Lapangan
Tgl terbit: Rabu, 19 April 2017
Di tengah pesta pilkada putaran kedua serempak hari ini (19/04), peristiwa penembakan satu keluarga di dalam mobil di Lubuklinggau, Sumatera Selatan adalah cacat hukum yang harus diprotes keras dan diarahkan kepada Kapolri. Dari banyak sumber media yang kami pantau, penembakan brutal ini seakan dibenarkan oleh Kapolres Lubkulinggau AKBP Hajat Mabrur, ketika 1 mobil sedan Honda City yang berisi 7 orang keluarga tidak mau berhenti pada pemeriksaan razia kendaraan bermotor pada Selasa 18 April 2017. Dari penembakan tersebut, 1 orang tewas akibat luka tembak disekujur tubuhnya.
Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017) Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017)
Tgl terbit: Selasa, 11 April 2017
Pada catatan KontraS yang diluncurkan jelang peringatan 14 tahun hari perlawanan hukuman mati sedunia bulan Oktober 2016, KontraS telah mencatat bahwa setidaknya terdapat 35 kasus vonis hukuman mati. Dua puluh lima di antaranya jatuh pada kejahatan narkotika, dan 10 kasus lainnya masuk pada kasus pembunuhan dan kejahatan seksual. Sebaran lokasi berada di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Bulan-bulan seperti April dan Maret. Beberapa kasus hukuman mati yang mencolok seperti Yusman Telaumbanua, Teja Harsoyo (terkait kasus impor pil MDMA 1,2 juta Fredi Budiman), dan kejanggalan eksekusi mati yang terjadi pada Juli 2016 silam.
Surat Terbuka: Presiden Jokowi Menyikapi Pengabaian Negara Terhadap Nasib Petani dan Kelestarian Pegunungan Kendeng Demi Investasi Semen Surat Terbuka: Presiden Jokowi Menyikapi Pengabaian Negara Terhadap Nasib Petani dan Kelestarian Pegunungan Kendeng Demi Investasi Semen
Tgl terbit: Senin, 03 April 2017
Pegunungan Kendeng merupakan kawasan ekosistem karst yang esensial dan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karakter hidrogeologi karst sangat unik, memiliki lapisan tanah tipis dan potensial karena hampir sepanjang waktu dapat menyimpan air dalam jumlah yang melimpah, sehingga menjadi sumber air yang memenuhi kebutuhan warga khususnya petani di Jawa Tengah. Namun masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng menjadi rentan dan terancam dampak bencana ekologis antara lain berupa pencemaran air tanah, banjir, dan kekeringan akibat pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Pegunungan Kendeng.
Wiranto Mangkir dari Panggilan Ombudsman RI: Pengingkaran terhadap Hukum
Tgl terbit: Jumat, 31 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menyayangkan sikap Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang kembali mangkir dari panggilan Ombudsman RI guna memberikan keterangan terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sikap Wiranto tersebut menunjukkan adanya bentuk pembangkangan terhadap hukum dan pelecehan terhadap lembaga negara serta ketiadaan itikad baik untuk bertanggungjawab terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ketidakhadiran Wiranto dalam panggilan Ombudsman RI tersebut berakibat pada penundaaan proses pelaporan masyarakat. Lebih jauh, hal ini berdampak pada penundaan pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Kasus Kekerasan di Taliabu: Cermin Konflik Sumber Daya Alam Yang Terus Berulang
Tgl terbit: Kamis, 30 Maret 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Negara untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat Kab. Kepulauan Taliabu, Maluku Utara dan menyelesaikan persoalan konflik Sumber Daya Alam (SDA) yang diakibatkan oleh aktivitas usaha pertambangan milik perusahaan hingga merugikan masyarakat setempat.
Hari Kebenaran Internasional: Menunggu Kebenaran dan Keadilan dari tangan Presiden Joko Widodo Hari Kebenaran Internasional: Menunggu Kebenaran dan Keadilan dari tangan Presiden Joko Widodo
Tgl terbit: Kamis, 23 Maret 2017
Tanggal 24 Maret, diperingati sebagai hari Internasional Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang berat. Hak atas kebenaran merupakan hak korban dan masyarakat untuk mengetahui seputar peristiwa yang telah terjadi, pihak yang bertanggungjawab, dan jaminan untuk menghindari keberulangan kejadian serupa dimasa kini dan yang akan datang. Upaya pencarian kebenaran ini adalah upaya melekat dari akuntabilitas negarayang harus dilakukan. Upaya ini sifatnya tidak linier menunggu upaya resmi yang lain. Namun upaya mencari kebenaran adalah upaya utama yang tidak bisa ditunda oleh sebuah Negara yang sempat mengalami praktik otoritarianisme.
Perpanjangan Operasi Tinombala 2017: Minimnya Koreksi dan Akuntabilitas Pemberantasan Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 17 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal di Sulawesi Tengah menyoroti dan menyayangkan agenda perpanjangan Operasi Tinombala hingga Juli 2017 yang disampaikan melalui Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Unggung Cahyono pada hari Selasa, 14 Maret 2017 pada saat melakukan agenda evaluasi Operasi Tinombala di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Perpanjangan ini disampaikan oleh Unggung Cahyono berdasarkan permintaan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen (Pol) Rudi Sufahriadi agar dapat mencari dan menangkap 9 (sembilan) orang sisa dari kelompok teroris Santoso. Alasan perpanjangan masa operasi selama 3 bulan ? yang seharusnya telah berakhir pada tanggal 3 April 2017 mendatang ? juga dilakukan untuk memberikan rasa aman warga masyarakat di Poso.
Siaran Pers Jelang 19 Tahun KontraS: Tantangan Hak Asasi Manusia Ternyata Adalah Negara Belum Dewasa Siaran Pers Jelang 19 Tahun KontraS: Tantangan Hak Asasi Manusia Ternyata Adalah Negara Belum Dewasa
Tgl terbit: Selasa, 14 Maret 2017
Kondisi HAM di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Gerakan HAM saat ini menghadapi tantangan lebih sulit salah satunya karena negara masih terus permisif terhadap pelaku pelanggaran HAM, hanya merespons pelanggaran HAM secara artifisial dan pasif bahkan hanya demi keuntungan populisme semata; Negara terus memberikan privilege kepada para pelanggar HAM baik individu?individu maupun korporasi
Minim Koreksi, Angka Penyiksaan Aparat Terus Bertambah Minim Koreksi, Angka Penyiksaan Aparat Terus Bertambah
Tgl terbit: Senin, 13 Maret 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sejak tahun 2010 secara konsisten terus mengeluarkan catatan publik terkait praktik - praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang terjadi di Indonesia. Angka praktik - praktik penyiksaan tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan bahwa sebenarnya tidak banyak perubahan maupun koreksi yang terjadi di institusi penegak hukum untuk mencegah terjadi penyiksaan. Selain pola ? pola yang digunakan untuk melakukan penyiksaan masih relatif sama, penanganan kasusnya pun seringkali mengalami kendala untuk dapat diteruskan pada proses pidana dan hanya lebih mengedepankan sanksi etik semata.
Mendesak Polda Maluku Utara Hentikan Kekerasan dan Penangkapan terhadap Warga Desa Lingkar Tambang di Taliabu, Maluku Utara
Tgl terbit: Selasa, 07 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Kapolda Maluku Utara untuk menghentikan segala tindakan represif anggotanya terhadap warga Desa Lingkar Tambang, Taliabu ? Maluku Utara. Kami sangat menyayangkan tindakan aparat Polri yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga yang sedang melakukan aksi damai. Pada kasus ini, setidaknya mengakibatkan beberapa warga terluka akibat penganiayaan oleh polisi, beberapa rumah dan kendaraan warga dirusak, dan 16 orang warga ditangkap.
 Pertemuan Aktivis HAM dengan Sekretaris Kabinet: Membahas Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Pertemuan Aktivis HAM dengan Sekretaris Kabinet: Membahas Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2017
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh Pemerintah. Prinsip penyelesaiannya harus sesuai dengan amanat konstitusi, peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo sebagaimana telah dikemukakan dalam Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, dan dalam pidato-pidatonya pada peringatan hari HAM se-dunia. Agenda ini penting untuk menyembuh luka bangsa dengan harkat dan martabat agar beban bangsa ini tidak terus diwariskan kepada generasi selanjutnya.
Yati Andriyani Koordinator Baru Kontras, Melanjutkan Tongkat Estafet Kerja-Kerja HAM dan Demokrasi Bersama Para Korban Yati Andriyani Koordinator Baru Kontras, Melanjutkan Tongkat Estafet Kerja-Kerja HAM dan Demokrasi Bersama Para Korban
Tgl terbit: Jumat, 24 Februari 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengukuhkan Yati Andriyani sebagai Koordinator untuk periode 2017-2020 pada Rapat Umum Anggota, tanggal 18 Februari 2017. Yati Andriyani menggantikan Haris Azhar yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator KontraS selama dua periode (2010-2016).
Hentikan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup di Bali! Hentikan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup di Bali!
Tgl terbit: Kamis, 23 Februari 2017
Jakarta- Intimidasi, kriminalisasi, dan bentuk teror lain yang dihadapi Rakyat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa kerap terjadi sejak mereka menyatakan penolakan secara terbuka terhadap rencana PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk mereklamasi Teluk Benoa. Perobekan baliho, sebaran fitnah, bahkan usaha-usaha kriminalisasi warga penolak reklamasi di Bali pun terjadi.
Batalkan Dewan Kerukunan Nasional: Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kepresidenan Batalkan Dewan Kerukunan Nasional: Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kepresidenan
Tgl terbit: Sabtu, 18 Februari 2017
KontraS, Setara Institute, YLBHI, Imparsial, Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua bersama Korban dan aktivis 1998 menilai bahwa wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu secara musyawarah yang diinisiasi oleh Menkopolhukam Wiranto sejak awal 2017 terus berkembang, konsep dan draf Perpres (Peraturan Presiden) yang dibuat secara tertutup oleh Wiranto sudah diserahkan ke Istana Presiden.
Putusan PTUN Melegalkan Tindakan Kejahatan Negara Menyembunyikan atau Menghilangkan Dengan Sengaja Dokumen TPF Munir Putusan PTUN Melegalkan Tindakan Kejahatan Negara Menyembunyikan atau Menghilangkan Dengan Sengaja Dokumen TPF Munir
Tgl terbit: Kamis, 16 Februari 2017
Atas nama keadilan, keyakinan akan kebenaran dan hak konstitusi, kami berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) bahwa dokumen Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Meninggalnya Munir merupakan informasi publik dan oleh karenanya pemerintah wajib mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org