Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 183 Hasil Pencarian

Paradigma "Konflik Separatisme" Harus Ditinggalkan,Demi Keadilan Bagi Rakyat Papua
Tgl terbit: Rabu, 15 Juli 2009
Kami menyatakan prihatin atas meningkatnya kembali eskalasi kekerasan di Papua, khususnya yang terjadi di wilayah Keerom, Nabire, Paniai, Wamena, Kabupaten Yapen hingga rentetan penembakan di wilayah Timika. Rangkaian kekerasan ini telah menimbulkan korban tewas di kalangan warga sipil dan aparat keamanan. Karena itu Pemerintah harus sungguh-sungguh mengungkap rangkaian kekerasan ini mengingat konteks waktu terjadinya menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan presiden, 8 Juli 2009.
"Aksi Sosial - Solidaritas Tiga Rambu dan TVS ke JSKK"
Tgl terbit: Senin, 25 Mei 2009
Mengawali Konser Bulanan Iwan Fals & Band bulan Mei 2009 dengan judul "Panji Panji Demokrasi" pada tanggal 30 Mei 2009 (pk 15.15 - 17.45) di PanggungKita, Leuwinanggung, diadakan Aksi Sosial. Judul konser tersebut dipilih dalam rangka turut memperingati Hari Reformasi yang jatuh pada tanggal 21 Mei. Tidak salah jika pilihan jatuh kepada Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) yang merupakan komunitas keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk keluarga korban pada peristiwa Reformasi Mei 1998.
EVALUASI PENEGAKAN HAM
Catatan Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal HAM

Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2008
Evaluasi ini didasarkan pada ukuran platform nasional tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM. Kerangka implementasi platform ini adalah 1) ratifikasi konvensi internasional; 2) penguatan institusi dan harmonisasi aturan hukum nasional; 3) penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat; serta 4) penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Memahami Pemolisian; Buku Pegangan Para Aktivis HAM
Tgl terbit: Jumat, 07 November 2008
Dalam konteks penegakan HAM, Polisi memiliki peran yang unik. Di satu pihak sebagai agen utama penjaga keamanan, penegak hukum, pelayanan warga; dengan kata lain Polisi adalah pelindung hak asasi manusia (human rights protector). Namun pengalaman juga menunjukan suatu paradoks Polisi sebagai salah satu pelanggar HAM (human rights violator). Berbagai riset organisasi HAM menunjukan, praktek penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga penyalahgunaan senjata api masih menjadi kegiatan rutin aparat kepolisian, baik di tingkat global maupun di Indonesia, baik berskala sistematis maupun spontanitas, baik itu direncanakan sebagai kebijakan institusi maupun sebagai ekspresi perilaku individual anggotanya.
Statement Bersama Penyerahan Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2008
Minggu ini laporan bilateral Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) akan diserahkan kepada Presiden Indonesia dan Timor-Leste. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan kemanusiaan terjadi dimana kelompok militia dan militer Indonesia, polisi dan pemerintah sipil bertanggungjawab secara institusional. Laporan tersebut seharusnya dipublikasikan segera mungkin dan tidak berupaya untuk menyerahkan tanggungjawab kejahatan di tahun 1999 dan sebelumnya.
10 Tahun Statuta Roma; Indonesia Harus Ratifikasi ICC
Tgl terbit: Rabu, 25 Juni 2008
Koalisi masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, yang merupakan kumpulan organisasi masyarkat sipil yang mengkampanyekan ratifikasi dan implementasi ICC (International Criminal Court) pada tahun 2008 ini. Selain karena sdah dicanangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009, ratifikasi ICC pada tahun ini akan menjadi ukuran keseriusan Indonesia dalam rejim keadilan internasional dan menghentikan impunitas.
FREE TIBET: No Human Rights, No Olympics FREE TIBET: No Human Rights, No Olympics
Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Hari ini tanggal 22 April 2008, pemerintah Indonesia secara resmi menyambut dan mengarak Obor Olimpiade. Kami sangat menghargai upaya pemerintah kita menyambut obor tersebut, namun kami memiliki sikap yang berbeda terhadap simbol pesta olah raga dunia itu. Sebab sampai detik ini, penguasa China masih mengingkari janjinya untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusianya menjelang Olimpiade. Rakyat Tibet masih menghadapi penindasan dari rejim komunis China. Bahkan Obor Olimpiade dipaksakan akan melewati wilayah Tibet yang itu berarti tidak mengindahkan perasaan rakyat di sana.
Rencana Bantuan Militer AS kepada Militer Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2008
Kami mempertanyakan kembali komitmen politik pemerintah Amerika Serikat terhadap Reformasi Sektor Keamanan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, terkait dengan permintaan Presiden George W. Bush untuk meningkatkan Anggara Bantuan Bilateral tahun 2009 menjadi 186 Juta Dolar dimana 16 juta Dolar diperuntukkan untuk pembiayaan militer Indonesia. (Jakarta Post, 4 Februari 2008).
Penyiksaan 3 Pegawai Kajati Aceh Kepolisian Harus Bersih dari Penyiksaan
Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2008
Penyiksaan yang dilakukan aparat polisi Poltabes Banda Aceh terhadap 3 pegawai kantor Kejati (Kejaksaan Tinggi) Aceh pada tanggal 19 Januari 2007 sekitar pukul 23.30 WIB sangat memperihatinkan. Ke-3 pegawai Kejati tersebut adalah Agus Dewi (staf intelijen), Fauzi Fuadi dan Susanto (staf Pidsus). Ironisnya, penyiksaan dengan cara pemukulan tersebut terjadi di ruang Reskrim kantor Poltabes Banda Aceh dan menurut keterangan korban penyiksaan berlangsung sekitar 30 menit. Penyiksaan tersebut mengakibatkan Agus Dewi mengalami luka di pelipis kanan dan kepala
Indonesian Government Will Sign the United Nations Convention Protecting Persons from Enforced Disappearances
Tgl terbit: Selasa, 30 Oktober 2007
October 29, 2007 - A delegation of representatives from KontraS and the Association of Family Members of the Disappeared in Indonesia (IKOHI) are accompanied by representatives of the Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) and the Latin American Federation of Associations of Relatives of Disappeared - Detainees in visiting government agencies to remind the Indonesian government of its official promise to sign the United Nations Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
SURAT TERBUKA: KEPADA Bapak Harry Tjan Silalahi
Tgl terbit: Rabu, 03 Oktober 2007
Melalui surat ini, kami bermaksud menyampaikan penyesalan atas pernyataan Bapak dalam acara Refleksi Atas Tragedi 30 September 1965 di Jakarta. Dalam Kompas 2/10 bertajuk 'Ancaman Masih Nyata', Bapak menegaskan pentingnya terus membangkitkan kebencian kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pelaku pemberontakan 1965.
"REKONSILIASI TANPA KEADILAN HANYA OMONG BELAKA"
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2007
Permintaan saksi Tomas A Goncalves ( mantan bupati ermere dan panglima partisan Apodeti)dalam dengar pendapat terbuka ke 5 CTF/KKP di Dili, yang meminta untuk melanjutkan temuan dalam KKP ke pengadilan HAM internasional (International Tribunal), harus di respon oleh KKP dalam bentuk rekomendasi yang akan dihasilkan komisi.
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS KASUS ORANG HILANG
Tgl terbit: Jumat, 31 Agustus 2007
KontraS, HRWG, IKOHI dan Keluarga Korban untuk mempertanyakan janji pemerintah untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi anti penghilangan orang secara paksa. Hal ini kami sampaikan dalam momentum hari internasional penghilangan orang secara paksa yang diselenggarakan pada setiap tanggal 30 Agustus 2007 di seluruh dunia.
SETAHUN UU PERLINDUNGAN SAKSI: PEMERINTAH LALAI MENJALANKAN MANDAT UNDANG-UNDANG SETAHUN UU PERLINDUNGAN SAKSI: PEMERINTAH LALAI MENJALANKAN MANDAT UNDANG-UNDANG
Tgl terbit: Jumat, 10 Agustus 2007
Pada tanggal 11 Agustus 2007 nanti genaplah setahun umur dari UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diudangkan dengan No 13 Pada Tahun 2006. Sebuah undang-undang yang di sambut baik oleh masyarakat, yang proses pembuatannya melewati waktu hampir 6 tahun lamanya. Namun setelah berulang tahun untuk pertama kalinya, masyarakat kelihatannya masih harus menunggu lagi agar UU ini di dapat diimplentasikan sesuai harapan.
Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 26 Juni 2007
Tgl terbit: Minggu, 24 Juni 2007
Jaringan Anti Penyiksaan di Indonesia mendesak aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian yang serius terhadap tindakan penyiksaan kepada masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah khusus untuk menghentikan praktek penyiksaan dan membuat aturan-aturan yang dapat membawa pelaku penyiksaan ke pengadilan.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org