Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 177 Hasil Pencarian

FREE TIBET: No Human Rights, No Olympics FREE TIBET: No Human Rights, No Olympics
Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Hari ini tanggal 22 April 2008, pemerintah Indonesia secara resmi menyambut dan mengarak Obor Olimpiade. Kami sangat menghargai upaya pemerintah kita menyambut obor tersebut, namun kami memiliki sikap yang berbeda terhadap simbol pesta olah raga dunia itu. Sebab sampai detik ini, penguasa China masih mengingkari janjinya untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusianya menjelang Olimpiade. Rakyat Tibet masih menghadapi penindasan dari rejim komunis China. Bahkan Obor Olimpiade dipaksakan akan melewati wilayah Tibet yang itu berarti tidak mengindahkan perasaan rakyat di sana.
Rencana Bantuan Militer AS kepada Militer Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2008
Kami mempertanyakan kembali komitmen politik pemerintah Amerika Serikat terhadap Reformasi Sektor Keamanan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, terkait dengan permintaan Presiden George W. Bush untuk meningkatkan Anggara Bantuan Bilateral tahun 2009 menjadi 186 Juta Dolar dimana 16 juta Dolar diperuntukkan untuk pembiayaan militer Indonesia. (Jakarta Post, 4 Februari 2008).
Penyiksaan 3 Pegawai Kajati Aceh Kepolisian Harus Bersih dari Penyiksaan
Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2008
Penyiksaan yang dilakukan aparat polisi Poltabes Banda Aceh terhadap 3 pegawai kantor Kejati (Kejaksaan Tinggi) Aceh pada tanggal 19 Januari 2007 sekitar pukul 23.30 WIB sangat memperihatinkan. Ke-3 pegawai Kejati tersebut adalah Agus Dewi (staf intelijen), Fauzi Fuadi dan Susanto (staf Pidsus). Ironisnya, penyiksaan dengan cara pemukulan tersebut terjadi di ruang Reskrim kantor Poltabes Banda Aceh dan menurut keterangan korban penyiksaan berlangsung sekitar 30 menit. Penyiksaan tersebut mengakibatkan Agus Dewi mengalami luka di pelipis kanan dan kepala
Indonesian Government Will Sign the United Nations Convention Protecting Persons from Enforced Disappearances
Tgl terbit: Selasa, 30 Oktober 2007
October 29, 2007 - A delegation of representatives from KontraS and the Association of Family Members of the Disappeared in Indonesia (IKOHI) are accompanied by representatives of the Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) and the Latin American Federation of Associations of Relatives of Disappeared - Detainees in visiting government agencies to remind the Indonesian government of its official promise to sign the United Nations Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
SURAT TERBUKA: KEPADA Bapak Harry Tjan Silalahi
Tgl terbit: Rabu, 03 Oktober 2007
Melalui surat ini, kami bermaksud menyampaikan penyesalan atas pernyataan Bapak dalam acara Refleksi Atas Tragedi 30 September 1965 di Jakarta. Dalam Kompas 2/10 bertajuk 'Ancaman Masih Nyata', Bapak menegaskan pentingnya terus membangkitkan kebencian kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pelaku pemberontakan 1965.
"REKONSILIASI TANPA KEADILAN HANYA OMONG BELAKA"
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2007
Permintaan saksi Tomas A Goncalves ( mantan bupati ermere dan panglima partisan Apodeti)dalam dengar pendapat terbuka ke 5 CTF/KKP di Dili, yang meminta untuk melanjutkan temuan dalam KKP ke pengadilan HAM internasional (International Tribunal), harus di respon oleh KKP dalam bentuk rekomendasi yang akan dihasilkan komisi.
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS KASUS ORANG HILANG
Tgl terbit: Jumat, 31 Agustus 2007
KontraS, HRWG, IKOHI dan Keluarga Korban untuk mempertanyakan janji pemerintah untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi anti penghilangan orang secara paksa. Hal ini kami sampaikan dalam momentum hari internasional penghilangan orang secara paksa yang diselenggarakan pada setiap tanggal 30 Agustus 2007 di seluruh dunia.
SETAHUN UU PERLINDUNGAN SAKSI: PEMERINTAH LALAI MENJALANKAN MANDAT UNDANG-UNDANG SETAHUN UU PERLINDUNGAN SAKSI: PEMERINTAH LALAI MENJALANKAN MANDAT UNDANG-UNDANG
Tgl terbit: Jumat, 10 Agustus 2007
Pada tanggal 11 Agustus 2007 nanti genaplah setahun umur dari UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diudangkan dengan No 13 Pada Tahun 2006. Sebuah undang-undang yang di sambut baik oleh masyarakat, yang proses pembuatannya melewati waktu hampir 6 tahun lamanya. Namun setelah berulang tahun untuk pertama kalinya, masyarakat kelihatannya masih harus menunggu lagi agar UU ini di dapat diimplentasikan sesuai harapan.
Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 26 Juni 2007
Tgl terbit: Minggu, 24 Juni 2007
Jaringan Anti Penyiksaan di Indonesia mendesak aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian yang serius terhadap tindakan penyiksaan kepada masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah khusus untuk menghentikan praktek penyiksaan dan membuat aturan-aturan yang dapat membawa pelaku penyiksaan ke pengadilan.
Laporan Sementara<br>
Insiden Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan (6 Juni 2007) Laporan Sementara
Insiden Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan (6 Juni 2007)

Tgl terbit: Kamis, 07 Juni 2007
Pada tanggal 30 Mei 2007, terjadi tindak kekerasan dan penembakan terhadap warga sipil di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa ini mengakibatkan 4 (empat) orang warga sipil tewas seketika, dan sekitar 8 (delapan) orang warga sipil mengalami luka-luka.
"Komisioner yang layak bagi KOMNAS HAM masa depan"
Tgl terbit: Sabtu, 02 Juni 2007
Situasi politik telah pula berganti selama 3 periode KOMNAS HAM .Dalam situasi yang berubah ini Komnas HAM dituntut untuk mengambil peran-peran yang strategis dengan mengembangkan efektifitas penyelidikan pro-yustisia, penerapan kekuatan sub-poena, dan kemitraan strategis dengan lembaga penegak hukum lain. Kemampuan menjalankan peran-peran strategis ini, tentu akan menjadi modal besar bagi Komnas HAM dalam bekerja. Pada gilirannya nanti akan memperkuat independensi Komnas itu sendiri.
Mengambil Pelajaran dari Insiden Sutiyoso di Australia untuk Menentang Impunity di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Insiden Let Jend (purn ) Sutyoso di Australia terkait gelar perkara kasus Balibo 1975 Timor Leste menjadi bukti satu tahap kemenangan korban pelanggaran Berat HAM untuk menentang impuinity dan memastikan adanya proses keadilan. Prinsip Internasional Hukum HAM menyatakan bahwa kejahatan berat HAM harus diadili dan setiap negara wajib mengambil langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut
TINDAK LANJUT KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1997/1998
Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
KontraS bersama dengan Keluarga Korban mempertanyakan komitmen Kejaksaan Agung untuk menindak lanjuti kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997/1998. Seperti di ketahui bersama, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan untuk kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997/1998 pada November 2006. Dalam laporan Komnas HAM telah ditemukan bukti-bukti awal telah terjadi pelanggaran berat HAM pada kasus tersebut. Lebih lanjut, rekomendasi Komnas HAM meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjuti ke tahap penyidikan.
SUTIYOSO TIDAK BISA MENUNTUT IMUNITAS DARI NEGARA
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2007
Pemerintah dan semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang digelar di NSW Australia untuk pengadilan kasus pembunuhan jurnalis Australia di Balibo, Timor Leste pada tahun 1975 yang diduga melibatkan beberapa anggota Kopassus (dulu Kopashanda). Ini adalah sebuah proses pencarian keadilan oleh keluarga korban sejak lebih dari 30 tahun yang lalu.
SIDANG IPU Politik Luar Negeri Indonesia Terancam Sikap Sektarianisme Parlemen
Tgl terbit: Senin, 07 Mei 2007
Kami mengkhawatirkan sikap Politik Luar Negeri Indonesia yang selama ini bebas aktif dengan berbasis nilai-nilai HAM dan Demokrasi akan terancam oleh desakan kepentingan sektarian yang dimunculkan dalam pembahasan resolusi kerjasama internasional untuk memerangi terorisme dalam pertemuan IPU. Sebagaimana diketahui, bahwa DPR RI menyetujui usulan penarikan pasukan asing (Amerika Serikat) dari Irak

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org