Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 5818 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 388 Next All

Oknum Brimob Takut-takuti Buruh Kuali dengan Tembakan
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 Mei 2013
Para buruh di pabrik kuali Tangerang, mengaku terpaksa bertahan sekitar enam bulan di tempat itu karena tak bisa melarikan diri. Semua yang berencana keluar atau melarikan diri mendapat ancaman dan intimidasi dari dua anggota Brimob Nurjaman dan Agus yang bermitra dengan bos pabrik kuali Yuki Irawan.
Pertama Datang di Pabrik Kuali Disambut Oknum TNI
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 Mei 2013
Kisah pekerja pabrik kuali di Tangerang, Banten penuh kepiluan. Tak hanya mendapat kekerasan, para buruh ini juga diperlakukan tidak selayaknya manusia. Perlakuan ini diurai oleh Bagas (22), salah satu buruh asal Cianjur yang selama 6 bulan menghadapi intimidasi dan kekerasan.
LPSK Minta 38 Buruh yang Disekap Dijamin Keamanannya
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 Mei 2013
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan akan memberikan perlindungan kepada 38 buruh yang disekap di kawasan Sepatan, Tangerang, Banten.
Polisi Periksa Dua Personilnya Terkait Dugaan Ikut Membekingi Kasus Perbudakan
Sumber: PIKIRAN-RAKYAT.COM | Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Kepolisian melalui Tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) telah melakukan pemeriksaan terhadap dua anggota polisi yang diduga turut membekingi kasus perbudakan 34 buruh di pabrik kuali, di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Tangerang. Dua anggota polisi itu disebut melindungi kegiatan bos pabrik kuali, Yuki Irawan (41).
KontraS Bergerak Cepat Usut Kasus Perbudakan Buruh
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) langsung bergerak untuk mengawal penuntasan kasus perbudakan buruh pabrik kuali yang terjadi di wilayah Tangerang. KontraS menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti kasus ini ke tiga lembaga negara.
Asa Korban Perbudakan di Pundak LPSK
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Sejumlah asa atau harapan dibebankan di pundak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) telah menyambangi LPSK untuk meminta perlindungan hukum. Upaya ini terkait para buruh yang dianiaya pemilik pabrik wajan di Desa Lebak Wangi, Tangerang, Banten.
Polisi Tak Seriusi Kasus Perbudakan, Kontras Lapor ke Ombudsman
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengancam akan melaporkan sederet aparat penegak hukum jika tidak serius dalam menangani kasus perbudakan buruh Pabrik Kuali di Tangerang. Hal itu merupakan kekhawatiran Kontras terhadap proses hukum sang bos pabrik Yuki Irawan yang dekat dengan aparat.
Kapolri Diminta Tindak Brimob Yang Beking Perbudakan
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Koordinator Komisi orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS) Haris Azhar mendesak Kepolisian untuk menindak oknum brimob yang ikut membekingi praktek perbudakan di pabrik kuali di Tangerang.
Kontras: Dua Polisi Lindungi Perbudakan Buruh
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Perbudakan buruh di pabrik kuali di wilayah Sepatan Timur, Tangerang diduga dilindungi oleh oknum kepolisian. Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, dari keterangan para korban yang berjumlah 25 orang, mereka sering melihat ada dua orang berpakaian polisi berjaga di pabrik tersebut.
Komnas HAM Dituding Bohongi Masyarakat
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) mempertanyakan peran Komnas HAM dalam mengurus kasus perbudakan di Tangerang. Menurut Koordinator KontraS Haris Azhar saat penanganan kasus itu di lapangan, Komnas tak terlihat sama sekali. Namun, selama ini pihak Komnas mengaku pada media sebagai pihak yang mengurus penyelesaian kasus itu.
Kontras: Ada Pembelokan Fakta Kasus Perbudakan Tangerang
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) hingga kini tidak puas dengan kinerja polisi dalam penyidikan kasus perbudakan di Tangerang. Sebab, banyak pasal yang seharusnya diberlakukan justru tidak digunakan oleh kepolisian.
Kontras desak usut oknum Brimob
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 05 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk mengungkap dugaan oknum brimob yang ikut membekingi kasus penyekapan buruh di Tanggerang, Banten.
Kontras: Pemerintah Berlebihan Tanggapi Perwakilan OPM di Inggris
Sumber: PORTALKABR.COM | Tgl terbit: Minggu, 05 Mei 2013
LSM hak asasi manusia Kontras menilai reaksi pemerintah terlalu berlebihan menanggapi pembentukan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Inggris.
Kontras Apresiasi Kepolisian Terkait Perbudakan Buruh di Tangerang
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 05 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengapresiasi kepolisian yang dengan sigap menanggapi laporan kasus dugaan perbudakan terhadap puluhan buruh di wilayah Tangerang, Banten.
Sejumlah LSM Desak Investigasi Kasus Penembakan di Sorong
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Mei 2013
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap antidemokrasi, karena melarang peringatan penyerahan Papua dari UNTEA pada 1963 ke Indonesia, Kamis (30/4) dan Rabu (1/5).

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org