Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 241 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17 Next All

FPI Kepung Hotel Tempat Pertemuan Gay-Lesbian
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Jumat, 26 Maret 2010
VIVAnews - Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) mengepung Hotel Oval di Jalan Diponegoro Nomor 23, Surabaya.
MPU: Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Kamis, 04 Februari 2010
Terkait permintaan penghapusan hukum cambuk terhadap para pelanggar syariat di Aceh oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dengan alasan melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pun angkat bicara.
Kontras Calls for Aceh to Stop Caning Offenders
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Februari 2010
Banda Aceh. The Aceh government should put an immediate stop to caning as a punishment for breaching Islamic Shariah law because it amounts to torture and is not internationally acceptable, the Commission for Missing Persons and Victims of Violence said on Monday.
LSM Ingatkan Presiden-DPR Soal UU Peradilan Militer
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 27 Januari 2010
JAKARTA--Sebanyak lima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI agar memberi perhatian terhadap reformasi TNI dengan mengagendakan kembali revisi UU Peradilan Militer.
Rujuk, Polri-LSM 'Nonton Bareng'
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
JAKARTA - Suasana perang urat syaraf yang dilancarkan sejumlah LSM terhadap berbagai kebijakan institusi Polri belakangan, bisa jadi mulai mencair. Buktinya, Senin (21/12), kedua pihak bisa duduk bersama dalam suasana penuh kehangatan, di studio XXI Plaza Senayan.
Welcoming a half-baked ASEAN rights body
Sumber: thejakartapost.com | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
Its birth was cheered and jeered. As an infantile institution, the first-ever ASEAN human rights body launched in 2009 was not just weak and toothless, it was also almost universally decried as defective.
KPK Diminta Jadi "Wasit"
Kejaksaan dan Polisi juga Terus Bergerak

Sumber: kaltimpost.web.id | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA- Skandal bailout Bank Century Rp 6,7 triliun menjadi garapan bareng lembaga penegak hukum. Tiga lembaga, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian plus Pansus Angket dari DPR, â??mengeroyokâ? kasus itu. Namun, banyak kalangan menilai hanya KPK yang paling tepat menangani kucuran dana Rp 6,7 triliun itu. â??Selama ini lembaga yang efektif baru KPK.
Minta KPK Wasiti Century
Kejagung-Polisi Start Penyidikan Lebih Dulu

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA â?? Skandal Bank Century menjadi garapan bareng tiga lembaga penegak hukum. Mereka adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan kepolisian plus pansus angket dari DPR.Namun, banyak kalangan yang menilai bahwa hanya KPK yang paling tepat menangani kasus bailout Rp 6,7 triliun itu. â??â??Selama ini, lembaga yang efektif baru KPK. KPK bisa menjadi wasit yang fair,â??â?? tegas Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki di gedung KPK kemarin (7/12).
Kasus Century
Pengambil Kebijakan Bisa Dipidana, KPK Jangan Terkecoh

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
Jakarta - KPK diminta jangan terjebak dengan anggapan bahwa dalam kasus Century tidak ada yang salah dalam pengambilan kebijakan. Justru, lewat kebijakan itulah korupsi bisa terjadi.
Fauzi Abdullah (1949-2009)
Sumber: http://insideindonesia.org/content/view/1259/47/ | Tgl terbit: Minggu, 06 Desember 2009
Not long after 8 pm on the night of 27 November, Indonesian labour activist networks around the world began buzzing with the news of the death of Fauzi Abdullah, a stalwart of the activist community, who devoted more than half his life to Indonesiaâ??s workers.
TANGGAPAN AKTIVIS
Pidato Presiden, Jurus Tanpa Bentuk

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 24 November 2009
JAKARTA (Suara Karya): Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyikapi rekomendasi Tim 8 atau Tim Pencari Fakta kasus hukum pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dinilai kalangan aktivis gerakan antikorupsi sebagai jurus tanpa bentuk.
Rakyat Bosan Presiden Berbasa-basi
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 22 November 2009
JAKARTA--MI: Koalisi Masyarakat Darurat Keadilan, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan rekomendasi Tim 8. Koalisi menegaskan, rakyat tidak butuh lagi jargon anti korupsi yang gencar disuarakan Yudhoyono pada saat kampanye.
Kapolri Komit Berantas Markus
Sumber: pos-kupang.com | Tgl terbit: Jumat, 20 November 2009
JAKARTA, PK -- Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk memberantas para makelar kasus (Markus) di lingkungan Polri hingga ke akar-akarnya. Bambang menantang semua pihak agar turut melaporkan kasus di Polri.
Presiden Jangan Basa-basi Sikapi Rekomendasi
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk tidak sekadar basa-basi dengan jargon anti-korupsinya pascapenyerahan rekomendasi Tim Delapan. Presiden didesak untuk segera melaksanakan rekomendasi dan tidak berlama-lama lagi.
Pemberantasan Markus Tak Cukup Pidato dan PO BOX
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koalisi Masyarakat Darurat Keadilan meminta Presiden menunjukkan tindakan yang riil untuk memberantas makelar kasus di semua institusi penegak hukum. Koalisi menilai pemberantasan makelar kasus tidak cukup dilakukan dengan pidato dan membuka pengaduan masyarakat di PO BOX 9949 GM.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org