Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 1918 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 128 Next All

ICW: Polisi Temukan Titik Terang dalam Kasus Tama
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 20 November 2010
Jakarta - kepolisian telah menemukan titik terang dalam kasus penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun. Kasus tersebut kini berkembang selangkah lebih maju.
Aktivis ICW Korban Penganiayaan Siap untuk Gelar Perkara
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Penggiat Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun, siap untuk gelar perkara penganiayaan yang dialaminya Juli lalu. Tama datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, sekitar Pukul 15.
Polri jangan lupakan kasus Tama
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
JAKARTA - Kasus penganiayaan aktivis Indonesian Corruption Wacth (ICW), Tama S Langkun, hingga kini masih terus menjadi perhatian.
Penganiayaan Aktivis ICW
ICW Pantau Gelar Perkara Kasus Tama

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Kontras dan LBH Jakarta kembali mendatangi Polda Metro Jaya, Jumat (19/11/2010). Kedatangan mereka kali ini untuk melihat gelar perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus penganiayaan aktivis ICW, Tama S Lankung, pada 8 Juli 2010 lalu.
Penganiayaan Aktivis ICW
Kontras Tidak Yakin Timur Ungkap Kasus Tama

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Haris Azhar, Koordinator Kontras, tidak yakin bahwa kasus penganiayaan aktivis ICW, Tama S Lankung, dapat terungkap. Janji Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo untuk mengungkap kasus-kasus menonjol, menurutnya, hanya digunakan untuk menjalankan fit and proper test.
Kasus Penganiayaan Aktivis ICW
Kontras: Polisi Tak Serius Mengusut

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Haris Azhar mengatakan bahwa polisi tidak serius dalam mengusut kasus penganiayaan terhadap aktivis ICW Tama Satria Langkun.
Penganiayaan Aktivis
Polisi dan ICW Satu Persepsi

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam pertemuan gelar perkara kasus penganiayaan aktivis ICW Tama Satria Langkun, polisi dan pihak ICW (Indonesian Corruption Watch), KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), serta LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta sepakat dalam satu persepsi.
ICW-Polda Bahas Hasil Investigasi Penganiayaan Tama
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kepolisian Daerah Metro Jaya membahas bersama hasil investigasi terkait penganiayaan terhadap Tama S. Langkun.
Sejumlah LSM desak evaluasi HGU
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
BANDA ACEH - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh yang tergabung dalam Poros Kemanusiaan Aceh, yang terdiri atas Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, Walhi Aceh, Kontras, LBH Banda Aceh, Suloh, mendesak Pemerintah Aceh untuk menginventarisir dan mengevaluasi seluruh investasi di sektor perkebunan dan perhutanan di kawasan pantai barat selatan Aceh.
Pengadilan Tolak Permohonan Praperadilan Tapol RMS
Sumber: siwalimanews.com | Tgl terbit: Kamis, 18 November 2010
Ambon - Majelis Pengadilan Negeri (PN) Ambon menolak permohonan praperadilan tahanan politik (Tapol) RMS, Demianus Lesil Cs, dalam sidang Selasa (16/11).
LSM: Evaluasi keberadaan perusahaan perkebunan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 18 November 2010
BANDA ACEH - Poros Kemanusiaan, kelompok yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan hidup mendesak pemerintah Aceh mengevaluasi perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha (HGU) daerah itu.
Pemerintah Aceh Belum Siap Antisipasi Bencana Alam
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Kamis, 18 November 2010
Bencana banjir, angin puting-beliung, tanah longsor hingga cuaca ekstrim melanda Aceh dalam beberapa waktu belakangan ini.
Poros Kemanusiaan:
Pemerintah Harus Tanggap Bencana

Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Kamis, 18 November 2010
BANDA ACEH - Poros kemanusiaan yang merupakan kelompok elemen sipil yang aktif menggalang bantuan kemanusiaan untuk bencana di Aceh, mendesak Pemerintah Aceh lebih tanggap dalam mengantisipasi bencana. Hal itu disampaikan oleh kelompok yang terdiri dari Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, Walhi Aceh, Kontras, LBH Banda Aceh, dan Suloh, Selasa (16/11), menyikapi banyaknya bencana seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, hingga cuaca ekstrim yang melanda Aceh dalam beberapa waktu belakangan ini.
Kasus Tama Mandeg, ICW Datangi Polda Metro
Sumber: metro.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 16 November 2010
VIVAnews - ICW bersama Kontras dan LBH Jakarta hari ini mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan mereka terkait penyelidikan kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Langkun yang dianggap jalan di tempat.
Aktivis Dikeroyok
Tim Pembela Datangi Polda Pertanyakan Kasus Tama yang Mandek

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 16 November 2010
Jakarta - Tim kuasa hukum anggota ICW Tama S Langkun, menganggap pengusutan kasus pengeroyokan Tama mandek. Oleh karena itu mereka mendesak kepolisian agar memberikan informasi terkait perkembangan kasus Tama.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org