Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 151 Next All

Usut Tuntas Kematian Almarhum Asep Sunandar oleh Anggota Polres Cianjur
Tgl terbit: Rabu, 21 September 2016
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Mabes POLRI untuk melakukan penindakan terkait dengan pelanggran prosedural hingga dugaan praktik ? praktik penyiksaan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan yang menyebabkan kematian Alm. Asep Suandar pasca dilakukan penagkapan oleh anggota Polres Cianjur, pada tanggal 10 September 2016.


Peredaran Obat Palsu dan Kedaluwarsa: Negara (Kembali) Gagal Hadir
Tgl terbit: Selasa, 13 September 2016
Ditengah trauma publik atas peredaran vaksin palsu, juga kegagapan negara dalam memenuhi pemulihan anak ? anak dan keluarga yang menjadi korban vaksin palsu, negara kembali meneror publik atas kelalainya dalam mencegah dan menghentikan peredaran obat palsu dan kedaluwarsa.


Hilangnya Semangat Rekam Jejak Dalam Pergantian Kepala BIN
Tgl terbit: Rabu, 07 September 2016
Ingatan publik masih segar mengapa kita menolak nama Budi Gunawan atas dugaan kuat keterlibatannya dalam skandal praktik korupsi. Tahun lalu bahkan publik menggalang dukungan solid menolak Budi Gunawan untuk tidak dijadikan figur pemimpin lembaga keamanan Polri. Budi Gunawan juga harus diseret pada ruang-ruang akuntabilitas atas praktik kejahatan ekonomi dan pelanggaran akuntabilitas lainnya. Tapi kini Presiden Joko Widodo dan istana bersepakat dan mengkhianati publik dengan mengusulkan secara istimewa nama Budi Gunawan untuk menjadi calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Posisi ini sebenarnya sudah bisa ditebak. Posisi ini adalah posisi pengganti, apalagi setelah Budi Gunawan mendapatkan kecaman ketika PDIP dan orang-orang di sekitar istana untuk menempatkan Budi Gunawan sebagai kandidat Kapolri.


Hukum Seberat-beratnya, Jangan Beri Jabatan pada Para Pelaku Kejahatan Kemanusiaan
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2016
Jakarta, 30 Agustus 2016. Hari ini keadilan diputarbalikkan saat para pelaku kejahatan kemanusiaan malah diapresiasi dengan pemberian jabatan strategis. Inilah yang terjadi saat 4 dari 11 anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat langsung dalam penculikan dan penyekapan 9 aktivis prodemokrasi menjelang kejatuhan rezim Presiden Soeharto di tahun 1998 dianugerahi jabatan tinggi sebagai jenderal.


Kepada Kapolda Sulawesi Tengah, Segera Hentikan Kriminalisasi Petani Bahotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2016
Kriminalisasi petani Bahotokong kembali dialami oleh Yapet Madili warga Desa Bahotokong Kecamatan Bunta yang dilaporkan pihak PT. Anugerah Saritama Abadi, di Polres Kabupaten Banggai dengan surat pemanggilan nomor: S.Pgl/1354/VIII/2006/ResKrim Tanggal 16 Agustus 2016. Laporan dan pemanggilan pihak PT. Anugerah Saritama Abadi berdasarkan izin HGU yang diterbitkan BPN: Nomor : 01/HGU-BH/BPN-BGI/97-98 pada tanggal 7 April 1997.


Surat Terbuka: Tindak Kekerasan TNI AU Kepada Jurnalis dan Warga
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Panglima TNI mengambil tindakan yang pro aktif, profesional dan signifikan untuk penyelesaian kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM terhadap jurnalis danw arga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan.


Polri Harus Segera Melakukan Audit Terhadap SP3 Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan!
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk segera melakukan audit atas terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 kasus pembakaran hutan yang melibatkan korporasi oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda Riau), secara akuntabel dan transparan dengan melibatkan elemen masyarakat sipil didalamnya.


Mendesak Dilakukannya Otopsi oleh Tim Dokter Independen Terhadap Korban Brutalitas Aparat Polres Meranti Riau
Tgl terbit: Jumat, 26 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan sewenang-wenang dan brutalitas anggota Polres Kepulauan Meranti, Riau pada 25 Agustus 2016 sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Merbau, Riau yakni Apri Adi Pratama dan Isrusli. Dari informasi yang kami himpun, peristiwa ini bermula setelah adanya keributan antara seorang warga sipil bernama Apri Adi Pratama (korban) dengan anggota Polres Kepulauan Meranti, Riau bernama Adil S Tambunan yang diduga karena motif personal di depan Hotel Furama, Selat Panjang Riau. Keributan ini kemudian berlanjut dengan pemukulan oleh anggota Polres tersebut kepada korban sehingga korban pun membalas dengan melakukan penikaman dengan senjata tajam kepada anggota Polres Kepulauan Meranti tersebut hingga tewas.


Putusan Mahkamah Konstitusi: Terjadi Ketidakpastian Hukum Akibat Absennya Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Rabu, 24 Agustus 2016
Setelah kurang lebih satu tahun lamanya, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa bolak-balik berkas kasus-kasus pelanggaran HAM berat, antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, merupakan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan norma hukum dan menunjukan ketiadaan kemauan politik pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Tindakan ini mengakibatkan peniadaan hak konstitusi penggugat, yang juga keluarga korban orang hilang peristiwa pelanggaran HAM berat 1997/1998, untuk mendapatkan keadilan, pemulihan dan kebenaran. Situasi telah terjadi selama lebih dari 13 tahun.


71 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Refleksi Bersama Atas Kepedulian dan Perjuangan Menuntut Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Sabtu, 20 Agustus 2016
Masih dalam hangat suasana perayaan 71 tahun kemerdekaan Indonesia, peserta Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) 8 dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengajak publik untuk kembali merefleksikan segala bentuk perjuangan menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang terjadi di masa lalu hingga hari ini.


Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor
Tgl terbit: Jumat, 19 Agustus 2016
Koalisi Anti Mafia Narkoba sejak 4 Agustus 2016 telah mendirikan Posko Darurat Bongkar Aparat di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Posko tersebut bertujuan memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai keterlibatan aparat (Polri, TNI, BNN, dsb) dalam kejahatan narkotika. Posko ini melindungi kerahasiaan identitas dari setiap pelapor. Setiap tindak lanjut atas informasi dari laporan tersebut juga akan meminta persetujuan pelapor terlebih dahulu untuk menjaga keselamatan pelapor.


11 Tahun MoU Helsinki: Pemenuhan Hak-Hak Korban Belum Terlaksana
Tgl terbit: Selasa, 16 Agustus 2016
Pada momentum peringatan 11 tahun MoU Helsinki, KontraS mengingatkan kewajiban pemerintah tentang pemenuhan hak-hak korban; hak atas kebenaran (right to know-the truth); keadilan (right to justice); reparasi (right to remedy/reparation) dan jaminan tidak berulangnya kejahatan tersebut di masa kini dan di masa yang akan datang. Seperangkat kewajiban tersebut mengikat pemerintah dan yang melandasi perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia 11 tahun lalu dan diadopsi secara penuh di dalam penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Salah satu point yang disepekati adalah pembentukan KKRA (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh) dan Pengadilan HAM.


Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Mekanisme Aliran Uang 1,4 Juta Pil MDMA
Tgl terbit: Senin, 15 Agustus 2016
Pada Seri I Melacak Jejak Putusan-Putusan yang Ditumpulkan (Putusan Muhamad Mukhtar), Tim Pembela Indonesia Berantas Mafia Narkoba telah mengangkat kejanggalan Operasi Controlled Delivery yang tidak sesuai dengan standar dan prinsip utama, sebagaimana diatur di dalam intsrumen internasional UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substance (1988). Kali ini Tim akan mengangkat berkas kedua yakni Putusan Achmadi. Dalam putusan ini ada situasi-situasi hukum yang nampak terpotong, tidak ditindaklanjuti, sehingga konsekuensinya adalah publik tergiring pada konteks pemidanaan narkotika. Padahal ada kejanggalan mekanisme aliran uang yang belum tereksplorasi dengan baik dan bisa dijadikan bukti petunjuk mengapa sindikat narkoba ?tidak hanya berfokus pada Fredy Budiman dkk- masih berurat berakar di Indonesia?


Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman
Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2016
Skandal testimoni Fredy Budiman yang muncul dalam kesaksian Koordinator KontraS, Haris Azhar layak untuk ditelusuri; utamanya dalam menguji beberapa pernyataan Fredy Budiman yang kini membuat gerah setidaknya 3 institusi penegakan hukum dan keamanan negara yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI. Salah satunya adalah dengan membongkar peta penangkapan jaringan narkoba ditahun 2012 yang melibatkan pengagalan penyebaran 1,412, 476 juta pil MDMA di Indonesia. Kasus tersebut amat menarik untuk diperiksa kembali. Tidak hanya bahwa kasus ini memiliki jumlah barang bukti yang fantastis, namun juga di dalam kasus 2012 dari keterlibatan sejumlah nama termasuk Fredy Budiman, kami memandang ada sejumlah situasi hukum yang nampak tidak maksimal untuk dikejar pada beberapa bukti-bukti petunjuk lainnya.


#MasihIngat 18 Tahun DOM Aceh
Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2016
Mengingat 18 tahun dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh sama dengan mengingat 18 tahun lamanya luka akibat konflik tersebut belum pernah diobati oleh Negara yang katanya menjunjung demokrasi, hukum dan HAM.


Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 151 Next All

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org