Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 183 Hasil Pencarian

Indonesia dan HAM : Demokrasi dan Pluralisme dalam BahayaÂ
Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011
Paris-Jakarta, 10 Februari 2011. Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH - The International Federation for Human Rights), sebuah LSM internasional dengan 164 anggota perserikatan di seluruh dunia, KontraS dan Imparsial, dua LSM HAM terkemuka di Indonesia, pada hari ini meluncurkan sebuah laporan mengenai HAM di Indonesia, dengan fokus khusus pada situasi berbahaya yang dihadapi kaum minoritas, baik itu agama, etnis, ataupun orientasi seksual.
NGO's press release in conjunction with the 3rd Bali Democracy Forum and the International Human Rights Day
Tgl terbit: Jumat, 10 Desember 2010
(Denpasar, 10 December 2010) The Bali Democracy Forum should adopt a human rights based approach in dealing with democracy and be more open to engagement with all stakeholders in democratization, a group of Asian non-governmental organizations (NGO) made the call today on the occasion of the International Human Rights Day.
SIARAN PERS BERSAMA
NEGARA ABAI PADA PERLINDUNGAN PEMBELA HAM DAN KASUS-KASUS KEKERASAN DI PAPUA

Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
Tiga tahun setelah kedatangan Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Situasi Pembela HAM Ibu Hina Jilani ke Papua pada bulan Juni 2007, situasi para Pembela HAM di Papua tidak mengalami perubahan.1 Aparat keamanan, antara lain polisi, militer dan intelejen masih saja melakukan kekerasan terhadap Para Pembela HAM di Papua.
Siaran Pers Bersama:
Pemerintah dan DPR Harus Segera Agendakan Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa

Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama IKOHI dan para keluarga orang hilang di seluruh Indonesia menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah RI, khususnya Kementrian Luar Negeri yang baru saja(27 September 2010) menandatangani Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection for All Persons from Enforced Disappearance).
CONSOLIDATE THE GAINS OF MORE THAN A DECADE OF STRUGGLE: FACE THE CHALLENGES OF THE ENTRY INTO FORCE OF THE CONVENTION
Tgl terbit: Sabtu, 05 Juni 2010
We, the delegates and participants to the Fourth Congress of the Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), with the theme, "Consolidate the Gains of More than A Decade of Struggle: Face Challenges of the Entry into Force of the Convention" coming from, Belarus, Bolivia, Hong Kong, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Timor Leste and Thailand are gathered together here in Bogor, Indonesia to celebrate a momentous and historical occasion of reaching this new milestone in the journey towards a world without disappearances
SURAT: Pelarangan terhadap Konferensi Regional International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association (ILGA) di Surabaya
Tgl terbit: Jumat, 26 Maret 2010
KontraS menyesalkan pelarangan Polri terhadap pelaksanaan Konferensi Regional International lesbian, gay, bisexual, transgender dan intersex association (ILGA) di Surabaya pada 26-28 Maret 2010. KontraS juga menyesalkan tindakan para pihak yang melakukan tindakan intimidasi dan ancaman terhadap Gaya Nusantara dan panitia penyelenggara Konferensi tersebut. KontraS meminta Kapolri dan Pemerintah Daerah di Jawa Timur untuk dapat memfasilitasi upaya-upaya dialog.
Refleksi 2009 dan Proyeksi Papua 2010<br>
PENEGAKAN HAM DI PAPUA MENURUN DRASTIS Refleksi 2009 dan Proyeksi Papua 2010
PENEGAKAN HAM DI PAPUA MENURUN DRASTIS

Tgl terbit: Jumat, 15 Januari 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama Perwakilan Komnas HAM Papua menilai telah terjadi penurunan drastis terhadap situasi HAM di Papua. Negara masih mengabaikan perlindungan kesetaraan warga, penghormatan martabat manusia serta supremasi hukum di Papua. Akibatnya kesejahteraan dan keadilan makin jauh dirasakan orang Papua.
Ratification of the 2010 National Legislation Program
Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2009
The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) is disappointed that the 2010 National Legislation Program fails to include several important draft laws and conventions on the agenda for debate, despite their place in debates by government and civil society over the past several years.
BLS: SURAT TERBUKA ATAS PENGABAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLISI DI KABUPATEN NABIRE, PAPUA
Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
Atas nama Amnesty International dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasaan), dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat atas posisi baru bapak, dan hendak menarik perhatian bapak pada perkembangan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yang sedang kami soroti.
"Masyarakat Tidak Butuh Basa-Basi Presiden"
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
Tim 8 telah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan rekomendasi pada Presiden SBY Selasa (17/11) lalu. Kini SBY harus menentukan sikap. Rakyat tidak butuh lagi jargon anti korupsi yang gencar disuarakan pada saat kampanye tapi hanya omong kosong belaka. Kasus makelar kasus yang berhubungan dengan aparat penegak hukum dalam kasus Bibit-Chandra hanyalah seperti fenomena gunung es. Kenyataanya, hukum di negara ini masih bisa terbeli oleh uang.
Siaran Pers Bersama
KOMISI HAM ASEAN HARUS INDEPENDEN DAN MENJAWAB PROBLEM HAM ASEAN

Tgl terbit: Senin, 09 November 2009
Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia menyambut baik pendirian Komisi HAM antar pemerintahan ASEAN (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights) pada 23 Oktober 2009 di Cha Am Thailand. Kehadiran Komisi ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat sipil di Asia Tenggara untuk mendirikan komisi HAM dalam organisasi ASEAN. Kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Sdr. Rafendi Djamin sebagai anggota Komisi perwakilan Indonesia.
Qanun Jinayat di Aceh
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2009
Kami yang bergabung dalam Jaringan Nasional Pemantau Kebijakan Lokal menyatakan keprihatinan mendalam terhadap dikeluarkannya Qanun Jinayat yang kami yakini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan berpotensi mengancam hak-hak asasi manusia, keadilan, keanekaragaman, non-diskriminasi dan kepastian hukum yang seharusnya dinikmati oleh penduduk Aceh sebagai warga negara Indonesia yang dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
AMNESTY INTERNATIONAL
Indonesia: Cabut hukuman rajam dan cambuk rotan yang "kejam"

Tgl terbit: Kamis, 17 September 2009
Peraturan Indonesia baru mengesahkan hukuman rajam hingga mati untuk praktek zina dan cambuk rotan hingga 100 cambukan untuk homoseksualitas harus dicabut sesegera mungkin, ungkap Amnesty International pada hari Kamis.
JUSTICE FOR MUNIR,JUSTICE FOR ALL!
Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
September 7, 2009 - Today marks the 5th anniversary of the murder of the former AFAD Chairperson, Munir. It has been five years ago since our Federation received a text message about the sudden death of Munir. Incredible was the message we received about the death of a man who, at the prime of his life, was contributing to a large measure, to the cause of human rights and democratization process of Indonesia and in the rest of the world. More revolting was it to know, two months later, that the most courageous human rights defender of Indonesia was poisoned by a lethal dose of arsenic allegedly by elements of the military intelligence in Indonesia , the BIN.
SIARAN PERS BERSAMA:
BERSAMA MENUJU POLISI YANG PROFESIONAL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT

Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
Sebelas tahun kemandirian Polri menjadi insitusi sipil merupakan proses panjang menuju pemolisian yang demokratis dan profesional. Di samping menegakkan hukum, institusi Polri juga berfungsi untuk memelihara dan menertibkan, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat berdasarkan prinsip HAM. Cita-cita ini tentu harus diwujudkan melalui reformasi menyeluruh dalam tubuh Polri, baik yang bersifat struktural, instrumental dan kultural.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org