Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 188 Hasil Pencarian

Tindak Kekerasan Disekitar Pemulihan PSSI
Tgl terbit: Kamis, 28 April 2011
Menyimak perkembangan situasi yang terjadi dalam proses pemilihan Pengurus PSSI, bersama ini KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), ICW (Indonesian Corruption Watch), dan KOMPAK (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi), menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Tiga Belas Tahun Setelah Kejatuhan Soeharto: Impunitas dalam Kejahatan HAM yang Berat Masih Berlaku
Tgl terbit: Kamis, 07 April 2011
Impunitas dalam Kejahatan HAM yang Berat Masih Berlaku Jakarta, 7 April †ICTJ dan KontraS saat ini merilis laporan yang membahas berbagai upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat oleh negara sejak jatuhnya rejim Orde Baru Soeharto. Kajian dalam laporan tersebut menemukan adanya kegagalan sistematis dalam upaya negara untuk mencapai kebenaran atau pertanggungjawaban, terutama untuk kejahatan yang paling serius.
Kekerasan yang Meningkat terhadap Kelompok-Kelompok Keagamaan Menuntut Tindakan Pemerintah Pusat
Tgl terbit: Rabu, 06 April 2011
Pemerintah Indonesia harus berbuat lebih untuk menghentikan meningkatnya jumlah peristiwa kekerasan, intimidasi, gangguan dan diskriminasi terhadap minoritas-minoritas keagamaan, kata sekelompok organisasi hak-hak manusia Indonesia dan internasional hari ini.
Pernyataan Sikap Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) Atas Janji Walikota Denhaag untuk membuat “Munir Straat”
Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2011
Pada tanggal 26 Maret 2011, saat menghadiri “Movies That Matter Festival 2011”, yang diselenggarakan oleh Amnesty International. Direktur Movies That Matter, Taco Ruighaver, menyampaikan kepada Suciwati bahwa walikota Den Haag, Jozias Van Aartsen, berjanji akan membuat jalan Munir (Munir Straat) sebagai bentuk penghormatannya terahdap aktifitas yang dilakukan oleh Munir untuk memajukan Hak Asasi Manusia selama ini. Sebelumnya beberapa orang Indonesia yang diabadikan menjadi jalan di kota-kota Belanda antara lain R.A Kartini, Sutan Syahrir dan Muhammad Hatta.
KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG PELARANGAN AKTIVITAS JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA DI BERBAGAI DAERAH
Tgl terbit: Jumat, 11 Maret 2011
Pasca bentrokan di Cikeusik awal Februari 2011 lalu, pro dan kontra penolakan Ahmadiyah semakin memanas. Aksi demonstrasi massa sampai rapat-rapat di Gedung DPR sibuk membahas polemik tersebut, hingga perkembangan terakhir yaitu beberapa kepala daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang intinya melarang aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerahnya.
Indonesia dan HAM : Demokrasi dan Pluralisme dalam BahayaÂ
Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011
Paris-Jakarta, 10 Februari 2011. Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH - The International Federation for Human Rights), sebuah LSM internasional dengan 164 anggota perserikatan di seluruh dunia, KontraS dan Imparsial, dua LSM HAM terkemuka di Indonesia, pada hari ini meluncurkan sebuah laporan mengenai HAM di Indonesia, dengan fokus khusus pada situasi berbahaya yang dihadapi kaum minoritas, baik itu agama, etnis, ataupun orientasi seksual.
NGO's press release in conjunction with the 3rd Bali Democracy Forum and the International Human Rights Day
Tgl terbit: Jumat, 10 Desember 2010
(Denpasar, 10 December 2010) The Bali Democracy Forum should adopt a human rights based approach in dealing with democracy and be more open to engagement with all stakeholders in democratization, a group of Asian non-governmental organizations (NGO) made the call today on the occasion of the International Human Rights Day.
SIARAN PERS BERSAMA
NEGARA ABAI PADA PERLINDUNGAN PEMBELA HAM DAN KASUS-KASUS KEKERASAN DI PAPUA

Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
Tiga tahun setelah kedatangan Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Situasi Pembela HAM Ibu Hina Jilani ke Papua pada bulan Juni 2007, situasi para Pembela HAM di Papua tidak mengalami perubahan.1 Aparat keamanan, antara lain polisi, militer dan intelejen masih saja melakukan kekerasan terhadap Para Pembela HAM di Papua.
Siaran Pers Bersama:
Pemerintah dan DPR Harus Segera Agendakan Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa

Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama IKOHI dan para keluarga orang hilang di seluruh Indonesia menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah RI, khususnya Kementrian Luar Negeri yang baru saja(27 September 2010) menandatangani Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection for All Persons from Enforced Disappearance).
CONSOLIDATE THE GAINS OF MORE THAN A DECADE OF STRUGGLE: FACE THE CHALLENGES OF THE ENTRY INTO FORCE OF THE CONVENTION
Tgl terbit: Sabtu, 05 Juni 2010
We, the delegates and participants to the Fourth Congress of the Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), with the theme, "Consolidate the Gains of More than A Decade of Struggle: Face Challenges of the Entry into Force of the Convention" coming from, Belarus, Bolivia, Hong Kong, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Timor Leste and Thailand are gathered together here in Bogor, Indonesia to celebrate a momentous and historical occasion of reaching this new milestone in the journey towards a world without disappearances
SURAT: Pelarangan terhadap Konferensi Regional International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association (ILGA) di Surabaya
Tgl terbit: Jumat, 26 Maret 2010
KontraS menyesalkan pelarangan Polri terhadap pelaksanaan Konferensi Regional International lesbian, gay, bisexual, transgender dan intersex association (ILGA) di Surabaya pada 26-28 Maret 2010. KontraS juga menyesalkan tindakan para pihak yang melakukan tindakan intimidasi dan ancaman terhadap Gaya Nusantara dan panitia penyelenggara Konferensi tersebut. KontraS meminta Kapolri dan Pemerintah Daerah di Jawa Timur untuk dapat memfasilitasi upaya-upaya dialog.
Refleksi 2009 dan Proyeksi Papua 2010<br>
PENEGAKAN HAM DI PAPUA MENURUN DRASTIS Refleksi 2009 dan Proyeksi Papua 2010
PENEGAKAN HAM DI PAPUA MENURUN DRASTIS

Tgl terbit: Jumat, 15 Januari 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama Perwakilan Komnas HAM Papua menilai telah terjadi penurunan drastis terhadap situasi HAM di Papua. Negara masih mengabaikan perlindungan kesetaraan warga, penghormatan martabat manusia serta supremasi hukum di Papua. Akibatnya kesejahteraan dan keadilan makin jauh dirasakan orang Papua.
Ratification of the 2010 National Legislation Program
Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2009
The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) is disappointed that the 2010 National Legislation Program fails to include several important draft laws and conventions on the agenda for debate, despite their place in debates by government and civil society over the past several years.
BLS: SURAT TERBUKA ATAS PENGABAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLISI DI KABUPATEN NABIRE, PAPUA
Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
Atas nama Amnesty International dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasaan), dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat atas posisi baru bapak, dan hendak menarik perhatian bapak pada perkembangan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yang sedang kami soroti.
"Masyarakat Tidak Butuh Basa-Basi Presiden"
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
Tim 8 telah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan rekomendasi pada Presiden SBY Selasa (17/11) lalu. Kini SBY harus menentukan sikap. Rakyat tidak butuh lagi jargon anti korupsi yang gencar disuarakan pada saat kampanye tapi hanya omong kosong belaka. Kasus makelar kasus yang berhubungan dengan aparat penegak hukum dalam kasus Bibit-Chandra hanyalah seperti fenomena gunung es. Kenyataanya, hukum di negara ini masih bisa terbeli oleh uang.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org