Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 1918 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 128 Next All

Kontras ragukan kemampuan Basrief
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
JAKARTA: Kontras pesimistis dengan kemampuan Jaksa Agung Basrief Arief, terutama dalam melakukan terobosan penanganan kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan tindak pidana korupsi.
Sosok Jaksa Agung di Mata ICW
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meragukan kualitas Jaksa Agung, Basrief Arief, untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang mengendap di kejaksaan. Hal tersebut, ungkap koordinator Kontras, Haris Azhar, karena melihat prestasi Basrief yang tidak menonjol selama berkarir di lingkungan gedung bundar.
Kontras Minta Basrief Gandeng Komnas HAM
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS meminta Jaksa Agung baru, Basrief Arief untuk dapat membangun kerjasama dengan Komnas Hak Asasi Manusia. Hendaknya, kerjasama dengan Komnas HAM tersebut menjadi prioritas utama Jaksa Agung agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat dapat segera dituntaskan.
JAKSA AGUNG
Sempat Dimintai Pendapat, Tapi Kontras Ditinggalkan Begitu Saja

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
RMOL. Jaksa Agung pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Basrief Arief merupakan sosok yang minim prestasi. Ia dinilai tidak memiliki prestasi yang luar biasa sebelumnya.
Kasus HAM Berat
Kontras Ultimatum Jaksa Agung

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS akan menggugat secara perdata Jaksa Agung baru Basrief Arief jika sampai pertengahan tahun belum menindaklanjuti berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Apa Kontras Lebih Baik Dari TNI?
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Jumat, 26 November 2010
RMOL. Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar pernah mengatakan, bahwa vonis terhadap empat anggota tentara yang terlibat kasus video penganiayaan sejumlah warga Papua di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua mengabaikan rasa keadilan korban.
Pemerintah Didesak Selidiki Penyiksaan Dua Petani Papua
Sumber: kabarindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 25 November 2010
KabarIndonesia - Dua petani asal Tininanggut itu diduga mengalami penyiksaan dari aparat keamanan selama tiga hari. Video penyiksaan itu muncul pada Oktober lalu dan mendapatkan reaksi keras dari para aktivis hak asasi manusia.
Ruki Bungkam Ditanya Soal Pimpinan KPK
Sumber: jabar.inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 25 November 2010
INILAH.COM, Bandung - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruqi bungkam saat ditanya soal dua kandidat Ketua KPK, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.
Kontras: SBY harus Mulai Bicarakan Dialog Damai di Papua
Sumber: bangkapos.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA, BANGKA POS.com - Koordinator Kontras, Haris Azhar meminta agar Presiden SBY mulai membicarakan dialog damai saat melakukan kunjungan dalam dua hari ini (21-22 November 2010) di Papua.
Di Papua, SBY Harus Mulai Bicara Damai
Sumber: sripoku.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA -- Koordinator Kontras, Haris Azhar meminta agar Presiden SBY mulai membicarakan dialog damai saat melakukan kunjungan dalam dua hari ini (21-22 November 2010) di Papua.
Sudah Saatnya SBY Bertanggung Jawab Atas Papua
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
RMOL. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua hari di Papua seharusnya juga mengagendakan pembahasan situasi keamanan yang banyak berimplikasi pada memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat sipil Papua. Atau secara lebih luas, SBY harus mengagendakan perumusan dialog di Papua.
SBY diminta peduli HAM di Papua
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA: Kontras mengharapkan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Papua lebih menekankan aspek HAM.
Sambangi Papua, SBY Harusnya Buka Dialog
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA - Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua hari ke Papua dalam rangka membicarakan pembangunan daerah dengan beberapa Gubernur Papua, dinilai tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan warga Papua.
Perkembangan Kasus Tama ICW Tak Jelas Berdasarkan Diskusi Aktivis Dengan Polisi
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
RMOL.Kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun masih jadi pekerjaan rumah kepolisian. Hingga kemarin, Polda Metro Jaya belum berhasil menuntaskan kasus yang sudah empat bulan ngendon di kepolisian ini.
Kembali ke Index Topik Pilihan
ICW Datangi Polda untuk Gelar Perkara

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Sabtu, 20 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW kembali mendatangi Polda Metro Jaya dengan agenda gelar perkara kasus penganiayaan aktivis ICW, Tama Satria Langkun, pada 8 Juli 2010.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org