Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 425 Next All

Layanan Kesehatan Buruk, Tiga Tahanan Meninggal
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Sejak 2007, tiga tahanan asal Papua meninggal dunia karena buruknya fasilitas kesehatan di beberapa lembaga pemasyarakatan. Mendapati hal itu, sejumlah pemuda Papua mendesak pemerintah membebaskan rekan mereka yang ditahan.


Mengenang tragedi Jambo Keupok: 10 Tahun tanpa keadilan
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM segera melakukan penyelidikan pro justisia terhadap peristiwa tragedi Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan dan mendorong Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).


NAPAS: Bebaskan Tapol/Napol Papua Tanpa Syarat
Sumber: PERSPEKTIFNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Mei 2013
Persoalan Papua nampaknya masih akan terus menggelayuti perpolitikan Indonesia, setelah beberapa waktu lalu Organisasi Papua Merdeka membuka kantor perwakilannya di Inggris. Tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia agar menghentikan tindak kekerasan terhadap rakyat Papua tak henti-hentinya disuarakan.


Buruh Pabrik Kuali Ngadu ke Ombudsman
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Mei 2013
Buruh Pabrik Kuali di Tangerang mengadu ke Ombudsman terkait keberadaan aparat yang diduga terlibat praktek perbudakan.


Sembilan Saksi Kasus Perbudakan Ajukan Perlindungan ke LPSK
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Mei 2013
"Kemudian sampai saat ini beberapa saksi yang telah berikan ke KontraS telah sembilan orang saksi," kata Staf Divisi Advokasi KontraS, Syamsul Munir, usai mengajukan perlindungan bagi tiga korban buruh pabrik kuali di kantor LPSK, Jakarta Pusat, Rabu


KEKERASAN DI PAPUA: Kapolri Didesak Hentikan Pelarangan Aksi Damai
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Mei 2013
Kepala Polri Jendral Timur Pradopo didesak untuk menghentikan segala bentuk pelarangan aksi damai, pembubaran paksa dan penangkapan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua terkait dengan peristiwa kekerasan pada 1 Mei dan 13 Mei 2013.


15 Tahun Tragedi Mei, Bagaimana Penuntasan Kasus Hukumnya?
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013
13-15 Mei 1998 silam, sejumlah kerusuhan terjadi di Indonesia. Kerusuhan yang berujung pada turunnya Presiden Soeharto. Kini 15 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Bagaimana nasib penuntasan kasus hukumnya?


Dilarang Demo, Aktivis Laporkan Polda Papua ke Ombudsman
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013
Sejumlah aktivis asal Papua yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas) didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Selasa (14/5/2013) mengadukan dugaan pelanggaran Kapolda Papua kepada Ombudsman. Pengaduan ini terkait pelarangan aksi damai pada 1 dan 13 Mei 2013 oleh Kapolda Papua.


SBY Harus Keluarkan Keppres
Sumber: SUARAKARYA-ONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali didesak segera mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dan memberikan instruksi kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan atas Tragedi Mei 1998. Desakan itu disampaikan mengingat selama ini penuntasan terhadap kasus tersebut masih jalan di tempat.


15 Tahun Berlalu, Tragedi Mei Belum Tuntas
Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Mei 2013
Lima belas tahun sudah tragedi Mei berlalu, Namun hingga kini pengungkapan atas kasus tersebut belum kunjung terlihat.


Intimidasi Aparat ke Buruh Panci versi KontraS
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 13 Mei 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, menyesalkan kepolisian tak segera menahan oknum aparat yang terlibat kasus perbudakan buruh panci Tangerang.


Polisi Takut Tangkap Anggota TNI Beking Bos Panci
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Minggu, 12 Mei 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengindikasikan kepolisian takut untuk menangkap oknum aparat yang terlibat dengan Yuki Irawan, 41 tahun, bos panci yang menjadi tersangka atas penganiayaan para buruh panci di Tangerang.


Kontras Buka Posko Aduan Korban Perbudakan Pabrik Kuali
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membuka posko pengaduan korban perbudakan di Pabrik Kuali, Tangerang, Banten. Kontras meperkirakan masih terdapat korban lain yang masih belum berani melapor.


Polri Harus Jelaskan Terkait Eksekusi Terduga Teroris
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), meminta Polri menjelaskan ke masyarakat perihal eksekusi terhadap mereka yang terduga teroris dalam penyergapan yang dilakukan di Bandung Jawa Barat dan Kebumen, Jawa Tengah. Dalam arti seberapa membahayakannya para terduga teroris tersebut, sehingga harus ditembak mati.


Kontras Sempat Akan Dilibatkan Bujuk Teroris di Bandung Menyerah
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Mei 2013
Kordinator Kontras, Haris Azhar, mengaku sempat ditelepon oleh Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Nanan Sukarna, untuk membujuk anggota kelompok terduga teroris di Bandung untuk menyerahkan diri.


Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 425 Next All

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org