Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 183 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 Next All

Seminar dan Peluncuran Buku "PANDUAN MENGENAL HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DAN PEMOLISIAN" dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri
Tgl terbit: Rabu, 28 September 2011
Hari ini, 28 September 2011 adalah Hari Hak untuk Tahu Sedunia sebagai momentum kesepakatan bersama untuk mendorong penghormatan terhadap hak individu untuk mendapatkan informasi sebagai hak asasi yang fundamental untuk mendorong masyarakat yang transparan dan demokratis serta partisipasi dalam pemerintahan. Memperingati hal ini, KontraS dan Yayasan Tifa menyelenggarakan Seminar dan Peluncuran Buku Panduan Masyarakat Sipil untuk Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian serta Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri. Buku Panduan ini dibuat untuk memperkuat kapasitas pegiat HAM untuk terlibat dalam mengawal isu keterbukaan informasi publik dalam institusi Polri sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal. Sementara Laporan Pemantauan ini berisi uji coba akses informasi yang dilakukan oleh KontraS di Aceh, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi, Surabaya, Nusa Tenggara dan Papua sepanjang Maret-Mei 2011 dalam proses pengawasan tersebut.
Stop Politik Kekerasan dan Tarik Militer dari Tanah Papua
Tgl terbit: Rabu, 21 September 2011
Dialog Damai Jakarta †Papua yang dimotori oleh Jaringan Damai Papua ; Pater Neles dan Muridan, dengan mengawali konferensi damai di bulan Juni 2011, mendapat hambatan dari berbagai pihak yang tidak menginginkan Tanah Papua sebagai Tanah Damai dan penyelesaian masalah melalui sebuah Dialog Bermartabat, sebagaimana perkataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa penting untuk melakukan Komunikasi Konstruktif dan Membangun Papua Dengan Hati.
Call for a Commission of Inquiry in Burma
Tgl terbit: Kamis, 25 Agustus 2011
We are writing on behalf of The Commission for Disappeared and Victims of Violence (KontraS) to encourage Republic of Indonesia to join the growing number of countries calling for the establishment of a UN-led Commission of Inquiry to investigate crimes against humanity and war crimes in Burma.
Presiden Harus Beri Prioritas Penyelesaian Papua yang Bermartabat Serta 
Mencegah Meluasnya Eskalasi Kekerasan di Papua Presiden Harus Beri Prioritas Penyelesaian Papua yang Bermartabat Serta Mencegah Meluasnya Eskalasi Kekerasan di Papua
Tgl terbit: Selasa, 23 Agustus 2011
Prospek damai di tanah Papua dikhawatirkan akan semakin sulit terwujud. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar kekhawatiran tersebut; pertama meningkatnya ekskalasi kekerasan yang memperkeruh Papua, kedua nihilnya akuntabilitas penyelenggaraan akitivitas keamanan di Papua oleh TNI-POLRI dan ketiga;Â ambivalensi sikap Presiden dalam memandang persoalan Papua. Dibiarkannya ketiga hal ini akan memicu tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif bagi penyelesaian Papua yang bermartabat.
Matikan Korupsi, Bukan Koruptor!
Tgl terbit: Rabu, 20 Juli 2011
Selasa (19/7) kemarin, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan hukuman mati bagi koruptor tetap akan dicantumkan dalam Draft RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ini adalah langkah mundur yang ditempuh pemerintah mengingat Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (Non-derogable rights). Selain itu langkah ini juga kontra produktif untuk membawa balik para koruptor di luar negeri dan mengembalikan aset korupsi kepada negara. Saat ini mayoritas negara dunia telah menerapkan abolisi terhadap hukuman mati dan khusus untuk pidana korupsi hanya sedikit sekali negara yang menerapkannya.Selain itu, ada beberapa alasan mengapa hukuman mati tidak tepat untuk menghukum koruptor.
Gugatan Korban Pelanggaran HAM terhadap EXXON Mobile dan TNI adalah Terobosan Penegakan HAM di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 13 Juli 2011
KontraS mendukung dan menyambut baik keputusan Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) pada 9 Juli 2011 kepada Pengadilan di bawahnya untuk melanjutkan sidang gugatan perdata korban Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh terhadap Exxon Mobil. Keputusan ini ibarat memberikan harapan buat korban pelanggaran HAM di Aceh untuk mendapatkan keadilan.
Masukan Terbuka Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Rapat Komisi HAM ASEAN (AICHR) Ke-6 28 Juni-2 Juli 2011 Vientiane, Laos
Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2011
Kami sejumlah organisasi masyrakat sipil di Indonesia yang aktif dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan peduli dan berharap pada Mekanisme HAM ASEAN, melalui surat ini, bermaksud untuk menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong kemajuan mekanisme HAM di ASEAN. Hal ini terutama sekali didasari oleh rencana penyusunan Deklarasi HAM ASEAN dan juga adanya komitmen untuk melakukan studi tematik tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam bidang HAM" serta tentang "Migrasi dan HAM". Semoga dengan adanya Deklarasi HAM ASEAN dan Tematik Studi ini pemajuan dan perlindungan HAM di negara-negara ASEAN semakin baik sebagaimana yang menjadi cita seperti yang tertuang di pasal 14 Piagam ASEAN.
"Kasus Ruyati, Kegamangan Indonesia Menghapus Hukuman Mati"
Tgl terbit: Selasa, 21 Juni 2011
Koalisi HATI (Hapus Hukuman Mati) menyatakan duka dan keprihatinan mendalam atas kematian Ruyati, seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang telah dihukum mati karena kejahatan yang tak dapat dikurangi bentuk hukumannya. Kami juga sangat kecewa pada aparat negara karena Indonesia gagal menjalankan amanat konstitusi yang melindungi hak hidup. Kematian Ruyati adalah bukti kegamangan Indonesia dalam menghapus hukuman mati, karena faktanya Indonesia masih konsisten memberlakukan hukuman mati.
21 Tahun IDAHO, Kekerasan Dan Diskriminasi Masih Mendera LGBTIQ
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2011
17 Mei 2011, seluruh dunia memperingati 21 tahun diperingatinya hari international melawan homophobia atau yang secara internasional dikenal dengan International Day Against Homophobia (IDAHO). Pada 17 Mei 1990 World Health Organization (WHO) - Badan Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit/gangguan kejiwaan. Di Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pada 1993 di dalam Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ) III juga mengeluarkan homoseksual dari klasifikasi sebagai gangguan jiwa/penyakit. Keputusan ini menjadi rujukan bagi para dokter, psikiatri maupun psikolog di Indonesia maupun dunia.
Peluncuran Publikasi dan Briefing Perpolisian yang Baik: Instrumen, Model danPraktik
Tgl terbit: Kamis, 28 April 2011
Polisi di seluruh dunia memegang peranan penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat.Ini berarti bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pekerjaan mereka sangatlah penting.“Perpolisian yang Baik: Instrumen, Model dan Praktik” menanggapi tuntutan ini, dengan tujuan untuk meningkatkan budaya pemolisian yang baik berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik internasional, regional dan nasional.
Tindak Kekerasan Disekitar Pemulihan PSSI
Tgl terbit: Kamis, 28 April 2011
Menyimak perkembangan situasi yang terjadi dalam proses pemilihan Pengurus PSSI, bersama ini KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), ICW (Indonesian Corruption Watch), dan KOMPAK (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi), menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Tiga Belas Tahun Setelah Kejatuhan Soeharto: Impunitas dalam Kejahatan HAM yang Berat Masih Berlaku
Tgl terbit: Kamis, 07 April 2011
Impunitas dalam Kejahatan HAM yang Berat Masih Berlaku Jakarta, 7 April †ICTJ dan KontraS saat ini merilis laporan yang membahas berbagai upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat oleh negara sejak jatuhnya rejim Orde Baru Soeharto. Kajian dalam laporan tersebut menemukan adanya kegagalan sistematis dalam upaya negara untuk mencapai kebenaran atau pertanggungjawaban, terutama untuk kejahatan yang paling serius.
Kekerasan yang Meningkat terhadap Kelompok-Kelompok Keagamaan Menuntut Tindakan Pemerintah Pusat
Tgl terbit: Rabu, 06 April 2011
Pemerintah Indonesia harus berbuat lebih untuk menghentikan meningkatnya jumlah peristiwa kekerasan, intimidasi, gangguan dan diskriminasi terhadap minoritas-minoritas keagamaan, kata sekelompok organisasi hak-hak manusia Indonesia dan internasional hari ini.
Pernyataan Sikap Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) Atas Janji Walikota Denhaag untuk membuat “Munir Straat”
Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2011
Pada tanggal 26 Maret 2011, saat menghadiri “Movies That Matter Festival 2011”, yang diselenggarakan oleh Amnesty International. Direktur Movies That Matter, Taco Ruighaver, menyampaikan kepada Suciwati bahwa walikota Den Haag, Jozias Van Aartsen, berjanji akan membuat jalan Munir (Munir Straat) sebagai bentuk penghormatannya terahdap aktifitas yang dilakukan oleh Munir untuk memajukan Hak Asasi Manusia selama ini. Sebelumnya beberapa orang Indonesia yang diabadikan menjadi jalan di kota-kota Belanda antara lain R.A Kartini, Sutan Syahrir dan Muhammad Hatta.
KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG PELARANGAN AKTIVITAS JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA DI BERBAGAI DAERAH
Tgl terbit: Jumat, 11 Maret 2011
Pasca bentrokan di Cikeusik awal Februari 2011 lalu, pro dan kontra penolakan Ahmadiyah semakin memanas. Aksi demonstrasi massa sampai rapat-rapat di Gedung DPR sibuk membahas polemik tersebut, hingga perkembangan terakhir yaitu beberapa kepala daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang intinya melarang aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerahnya.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org