Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 177 Hasil Pencarian

Masukan Terbuka Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Rapat Komisi HAM ASEAN (AICHR) Ke-6 28 Juni-2 Juli 2011 Vientiane, Laos
Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2011
Kami sejumlah organisasi masyrakat sipil di Indonesia yang aktif dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan peduli dan berharap pada Mekanisme HAM ASEAN, melalui surat ini, bermaksud untuk menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong kemajuan mekanisme HAM di ASEAN. Hal ini terutama sekali didasari oleh rencana penyusunan Deklarasi HAM ASEAN dan juga adanya komitmen untuk melakukan studi tematik tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam bidang HAM" serta tentang "Migrasi dan HAM". Semoga dengan adanya Deklarasi HAM ASEAN dan Tematik Studi ini pemajuan dan perlindungan HAM di negara-negara ASEAN semakin baik sebagaimana yang menjadi cita seperti yang tertuang di pasal 14 Piagam ASEAN.
"Kasus Ruyati, Kegamangan Indonesia Menghapus Hukuman Mati"
Tgl terbit: Selasa, 21 Juni 2011
Koalisi HATI (Hapus Hukuman Mati) menyatakan duka dan keprihatinan mendalam atas kematian Ruyati, seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang telah dihukum mati karena kejahatan yang tak dapat dikurangi bentuk hukumannya. Kami juga sangat kecewa pada aparat negara karena Indonesia gagal menjalankan amanat konstitusi yang melindungi hak hidup. Kematian Ruyati adalah bukti kegamangan Indonesia dalam menghapus hukuman mati, karena faktanya Indonesia masih konsisten memberlakukan hukuman mati.
21 Tahun IDAHO, Kekerasan Dan Diskriminasi Masih Mendera LGBTIQ
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2011
17 Mei 2011, seluruh dunia memperingati 21 tahun diperingatinya hari international melawan homophobia atau yang secara internasional dikenal dengan International Day Against Homophobia (IDAHO). Pada 17 Mei 1990 World Health Organization (WHO) - Badan Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit/gangguan kejiwaan. Di Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pada 1993 di dalam Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ) III juga mengeluarkan homoseksual dari klasifikasi sebagai gangguan jiwa/penyakit. Keputusan ini menjadi rujukan bagi para dokter, psikiatri maupun psikolog di Indonesia maupun dunia.
Peluncuran Publikasi dan Briefing Perpolisian yang Baik: Instrumen, Model danPraktik
Tgl terbit: Kamis, 28 April 2011
Polisi di seluruh dunia memegang peranan penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat.Ini berarti bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pekerjaan mereka sangatlah penting.“Perpolisian yang Baik: Instrumen, Model dan Praktik” menanggapi tuntutan ini, dengan tujuan untuk meningkatkan budaya pemolisian yang baik berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik internasional, regional dan nasional.
Tindak Kekerasan Disekitar Pemulihan PSSI
Tgl terbit: Kamis, 28 April 2011
Menyimak perkembangan situasi yang terjadi dalam proses pemilihan Pengurus PSSI, bersama ini KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), ICW (Indonesian Corruption Watch), dan KOMPAK (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi), menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Tiga Belas Tahun Setelah Kejatuhan Soeharto: Impunitas dalam Kejahatan HAM yang Berat Masih Berlaku
Tgl terbit: Kamis, 07 April 2011
Impunitas dalam Kejahatan HAM yang Berat Masih Berlaku Jakarta, 7 April †ICTJ dan KontraS saat ini merilis laporan yang membahas berbagai upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat oleh negara sejak jatuhnya rejim Orde Baru Soeharto. Kajian dalam laporan tersebut menemukan adanya kegagalan sistematis dalam upaya negara untuk mencapai kebenaran atau pertanggungjawaban, terutama untuk kejahatan yang paling serius.
Kekerasan yang Meningkat terhadap Kelompok-Kelompok Keagamaan Menuntut Tindakan Pemerintah Pusat
Tgl terbit: Rabu, 06 April 2011
Pemerintah Indonesia harus berbuat lebih untuk menghentikan meningkatnya jumlah peristiwa kekerasan, intimidasi, gangguan dan diskriminasi terhadap minoritas-minoritas keagamaan, kata sekelompok organisasi hak-hak manusia Indonesia dan internasional hari ini.
Pernyataan Sikap Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) Atas Janji Walikota Denhaag untuk membuat “Munir Straat”
Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2011
Pada tanggal 26 Maret 2011, saat menghadiri “Movies That Matter Festival 2011”, yang diselenggarakan oleh Amnesty International. Direktur Movies That Matter, Taco Ruighaver, menyampaikan kepada Suciwati bahwa walikota Den Haag, Jozias Van Aartsen, berjanji akan membuat jalan Munir (Munir Straat) sebagai bentuk penghormatannya terahdap aktifitas yang dilakukan oleh Munir untuk memajukan Hak Asasi Manusia selama ini. Sebelumnya beberapa orang Indonesia yang diabadikan menjadi jalan di kota-kota Belanda antara lain R.A Kartini, Sutan Syahrir dan Muhammad Hatta.
KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG PELARANGAN AKTIVITAS JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA DI BERBAGAI DAERAH
Tgl terbit: Jumat, 11 Maret 2011
Pasca bentrokan di Cikeusik awal Februari 2011 lalu, pro dan kontra penolakan Ahmadiyah semakin memanas. Aksi demonstrasi massa sampai rapat-rapat di Gedung DPR sibuk membahas polemik tersebut, hingga perkembangan terakhir yaitu beberapa kepala daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang intinya melarang aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerahnya.
Indonesia dan HAM : Demokrasi dan Pluralisme dalam BahayaÂ
Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011
Paris-Jakarta, 10 Februari 2011. Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH - The International Federation for Human Rights), sebuah LSM internasional dengan 164 anggota perserikatan di seluruh dunia, KontraS dan Imparsial, dua LSM HAM terkemuka di Indonesia, pada hari ini meluncurkan sebuah laporan mengenai HAM di Indonesia, dengan fokus khusus pada situasi berbahaya yang dihadapi kaum minoritas, baik itu agama, etnis, ataupun orientasi seksual.
NGO's press release in conjunction with the 3rd Bali Democracy Forum and the International Human Rights Day
Tgl terbit: Jumat, 10 Desember 2010
(Denpasar, 10 December 2010) The Bali Democracy Forum should adopt a human rights based approach in dealing with democracy and be more open to engagement with all stakeholders in democratization, a group of Asian non-governmental organizations (NGO) made the call today on the occasion of the International Human Rights Day.
SIARAN PERS BERSAMA
NEGARA ABAI PADA PERLINDUNGAN PEMBELA HAM DAN KASUS-KASUS KEKERASAN DI PAPUA

Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
Tiga tahun setelah kedatangan Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Situasi Pembela HAM Ibu Hina Jilani ke Papua pada bulan Juni 2007, situasi para Pembela HAM di Papua tidak mengalami perubahan.1 Aparat keamanan, antara lain polisi, militer dan intelejen masih saja melakukan kekerasan terhadap Para Pembela HAM di Papua.
Siaran Pers Bersama:
Pemerintah dan DPR Harus Segera Agendakan Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa

Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama IKOHI dan para keluarga orang hilang di seluruh Indonesia menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah RI, khususnya Kementrian Luar Negeri yang baru saja(27 September 2010) menandatangani Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection for All Persons from Enforced Disappearance).
CONSOLIDATE THE GAINS OF MORE THAN A DECADE OF STRUGGLE: FACE THE CHALLENGES OF THE ENTRY INTO FORCE OF THE CONVENTION
Tgl terbit: Sabtu, 05 Juni 2010
We, the delegates and participants to the Fourth Congress of the Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), with the theme, "Consolidate the Gains of More than A Decade of Struggle: Face Challenges of the Entry into Force of the Convention" coming from, Belarus, Bolivia, Hong Kong, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Timor Leste and Thailand are gathered together here in Bogor, Indonesia to celebrate a momentous and historical occasion of reaching this new milestone in the journey towards a world without disappearances
SURAT: Pelarangan terhadap Konferensi Regional International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association (ILGA) di Surabaya
Tgl terbit: Jumat, 26 Maret 2010
KontraS menyesalkan pelarangan Polri terhadap pelaksanaan Konferensi Regional International lesbian, gay, bisexual, transgender dan intersex association (ILGA) di Surabaya pada 26-28 Maret 2010. KontraS juga menyesalkan tindakan para pihak yang melakukan tindakan intimidasi dan ancaman terhadap Gaya Nusantara dan panitia penyelenggara Konferensi tersebut. KontraS meminta Kapolri dan Pemerintah Daerah di Jawa Timur untuk dapat memfasilitasi upaya-upaya dialog.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org