Hingga Rabu (22/5/2013) sore, sudah 5.514 orang yang menandatangani petisi untuk menolak rencana pemberian penghargaan World Statesman dari The Appeal of Conscience Foundation di New York, Amerika Serikat, untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban (KontraS) menilai terjadi pengaburan proses hukum kasus pembantaian di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilakukan sekelompok oknum anggota Kopassus.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Polri ingin melapaskan diri dari kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan. Penilaian itu muncul karena tidak adanya tindakan hukum yang terbuka atas kegagalan Polda DIY mencegah aksi itu.
Koordinator Eksekutif Nasional Komisi untuk Orang Hilang dan Korban (Kontras) Haris Azhar meminta penyidik TNI dengan mekanisme peradilan militer untuk berani mengakomodir fakta hukum di lapangan, tidak hanya memeriksa saksi anggota TNI. Kontras juga meminta TNI segera merekonstruksi kasus penembakan di Lapas Cebongan.
Meski Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan terhadap para saksi di Lapas Cebongan atas peristiwa penembakan 4 tahanan oleh oknum Kopassus, hal ini dinilai tidak cukup. Pasalnya, masih banyak saksi lain yang perlu diberikan perlindungan.
Wibowo (41), warga sipil yang tewas dianiaya oleh oknum TNI di Kota Magelang 14 April 2013 silam ternyata hanya korban salah sasaran. Hal tersebut berdasar hasil penyidikan yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) Yogyakarta yang telah diterima Niken, istri Wibowo.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti rencana Pemprov Jatim merelokasi warga Syiah di Sampang, Madura. Sebab, kebijakan itu dinilai diskriminatif dan melanggar hak kebebasan beragama.
Komisi untuk Orang Hilan dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pita Hitam melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jumat (17/5). Dalam aksi tersebut, mereka menolak caleg maupun calon presiden pada Pemilu 2014 yang memiliki catatan hitam dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.
Sejak 2007, tiga tahanan asal Papua meninggal dunia karena buruknya fasilitas kesehatan di beberapa lembaga pemasyarakatan. Mendapati hal itu, sejumlah pemuda Papua mendesak pemerintah membebaskan rekan mereka yang ditahan.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM segera melakukan penyelidikan pro justisia terhadap peristiwa tragedi Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan dan mendorong Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Persoalan Papua nampaknya masih akan terus menggelayuti perpolitikan Indonesia, setelah beberapa waktu lalu Organisasi Papua Merdeka membuka kantor perwakilannya di Inggris. Tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia agar menghentikan tindak kekerasan terhadap rakyat Papua tak henti-hentinya disuarakan.
"Kemudian sampai saat ini beberapa saksi yang telah berikan ke KontraS telah sembilan orang saksi," kata Staf Divisi Advokasi KontraS, Syamsul Munir, usai mengajukan perlindungan bagi tiga korban buruh pabrik kuali di kantor LPSK, Jakarta Pusat, Rabu
