Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 241 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 Next All

Obama mesti lihat kasus di Papua
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Senin, 08 November 2010
JAKARTA: Presiden Amerika Serikat Barack Obama diminta memperhatikan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, terkait dengan penyiksaan oknum aparat militer terhadap warga sipil.
Gagal Ungkap Pelaku Kekerasan
Komitmen Pemerintah Dinilai Lemah

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Minggu, 24 Oktober 2010
JAKARTA--Komitmen pemerintah untuk menuntaskan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dinilai sebatas lip service. Salah satu buktinya, laporan-laporan yang disusun LSM dan tim pemantau independen selalu tidak jelas tindak lanjutnya.
Aktivis HAM Minta Pemerintah Batasi Praktek Hukuman Mati
Sumber: voanews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
Sebagai peratifikasi International Covenant on Civil Rights (ICCPR), para aktivis berpendapat Indonesia seharusnya melakukan pembatasan ketat terhadap praktek hukuman mati, dan memperjuangkan hukuman seumur hidup. Hal ini disampaikan pada Minggu siang, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, tanggal 10 Oktober.
Kapolri Baru Harus Kembali Buka Kasus Rekening Gendut
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Jakarta, CyberNews. Calon Kapolri mendatang diminta serius membersihkan institusi kepolisian. Polri juga diminta serius menangani kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat kepolisian.suaramerdeka.com
Kontras Apresiasi RI Teken Konvensi Soal Orang Hilang
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi), menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, yang telah menandatangani konvensi perlindungan semua orang dari penghilangan paksa (International Convention for Protection for All Persons from Enforced Disappearance), pada 27 September lalu.
Kontras Sambut Baik Pemerintah Teken Konvensi Orang Hilang
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
RMOL. Keputusan pemerintah menandatangi International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance atau Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa mendapat apresiasi.
Kontras Berharap DPR Setujui Ratifikasi Anti Penghilangan Paksa
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap DPR segera menyetujui ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (KAPP). Hal ini menyusul langkah Menlu Marty Natalegawa yang kini tengah berada di AS dalam rangka menandatangani konvensi tersebut.
Sikap Q! Film Festival Atas Protes FPI
Sumber: movie.detikhot.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Jakarta - Meski diprotes oleh Front Pembela Islam (FPI), Q! Film Festival tetap digelar. Setelah sebelumnya tidak mau berkomentar, kini pihak penyelenggara festival itu memberikan pernyataan sikapnya.
Sistem Satu Paket Bisa Menjadi Terobosan, Nanan dan Imam Sudjarwo Diusulkan Jadi Pasangan Kapolri dan Wakapolri
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Komjen Nanan Sukarna dan Irjen Imam Sudjarwo disebut-sebut sebagai calon Kapolri terbaik untuk menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Kedua jenderal tersebut pun diusulkan menjadi satu paket Kapolri dan Wakapolri.
Families fight against 'politics of amnesia'
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
Far from the glamor connected to international commemorations, families of victims of forced disappearances and gross human rights violations gathered to mark the International Day of Forced Disappearances on Aug. 30 with the resolute reminder that they refuse to have their history swept under the carpet by government inaction.
TKI Terancam Hukuman Mati
Tiga LSM Siap Jembatani RI-Malaysia

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
JAKARTA--MI: Geram lantaran lambannya sikap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap ratusan TKI di Malaysia yang terancam hukuman mati, tiga lembaga swadaya masyarakat berinisiatif ke Malaysia pada 1 September nanti.
Terkait TKI, Migrant Care Akan Datangi Pemerintah Malaysia
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 26 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Migrant Care berencana melakukan kunjungan ke Malaysia Rabu pekan depan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Migrant Care, Anis Hidayah kepada Tempo, Kamis (26/8).
TKI di Ujung Maut, Pemerintah Lamban
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
NASIB buruk tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia seperti cerita yang tidak jelas kapan akan berakhir. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana Nirmala Bonat disetrika hingga kuit tubuhnya mengelupas oleh majikannya di Malaysia.
345 WNI di Malaysia Terancam Hukuman Mati
Sumber: dunia.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
VIVAnews -SEKITAR 345 Warga Negara Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia. Mereka kini dalam proses pengadilan untuk dakwaan kejahatan pembunuhan, dan perdagangan narkotika. Dua diantaranya, Bustamam bin Bukhari dan Tarmizi bin Yakob, warga Aceh telah divonis mati pada 18 Agustus 2010 lalu.
SBY Didesak Minta Pengampunan 345 TKI yang Divonis Mati di Malaysia
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
Jakarta - Sebanyak 345 TKI kasus narkoba dan pembunuhan divonis mati di Malaysia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak meminta pengampunan kepada Malaysia.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org