Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 1918 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 128 Next All

KontraS Gelar Demo di Istana Negara
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiada hari tanpa ada demonstrasi di Ibukota. Meski hari Minggu, setidaknya akan ada dua aksi yang dilakukan di Jakarta.
Kontras Tagih Janji Presiden Tuntaskan Soal Munir dan Penculikan Aktivis
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemarin bertolak ke Bali untuk menghadiri Bali Democracy Forum, kembali diingatkan untuk menuntaskan pengusutan pembunuhan Munir Said Thalib dan penculikan sejumlah aktivis. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), ahad 5 Desember 2010 kemarin menagih janji Presiden Yudhoyono soal penuntasan kasus pembunuhan aktivis hak asasi Munir.
Kontras Minta SBY Usut Kasus HAM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
JAKARTA - Puluhan aktivis Kontras melakukan aksi di depan Istana Negara untuk memperingati hari HAM Internasional yang jatuh 10 Desember 2010.
Kontras
Tuntaskan Kasus Penghilangan Paksa!

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Kontras, bersama mahasiswa dan korban pelanggaran paksa, mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuntaskan kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998 dengan menjalankan rekomendasi Pansus Orang Hilang DPR RI.
Spanduk Raksasa Ingatkan SBY Tentang Penghilangan Orang
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga korban penghilangan orang secara paksa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara. Mereka menagih janji SBY untuk mengusut tuntas kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.
Presiden Dikirimi Surat Raksasa
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
JAKARTA--MICOM: Keluarga korban pelanggaran HAM bersama para aktivis LSM mengirimi "surat raksasa" kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi rekomendasi DPR untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.
Masyarakat Pelapor Korupsi Harus Diapresiasi
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 Desember 2010
Jakarta, CyberNews. Melaporkan kasus dugaan korupsi bukanlah tanpa risiko. Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai masyarakat yang berani melaporkan kasus korupsi harus diberi apresiasi.
ICW Gelar Konser Musik Peringati Hari Antikorupsi
Sumber: musik.liputan6.com | Tgl terbit: Jumat, 03 Desember 2010
Liputan6.com, Jakarta: Terkait peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Indonesia Corruption Watch (ICW) akan mengadakan acara konser musik melibatkan generasi muda bertema "Konser GIPSI (Generasi Anti Korupsi)". Konser akan menampilkan karya anak muda yang peduli tentang korupsi dan masalah sosial yang ditimbulkan.
Kontras Desak Kemenlu Mempercepat Ratifikasi Orang Hilang
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 01 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktur HAM dan Kemanusiaan. Mereka meminta agar proses ratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan orang dari penghilangan paksa ditindaklanjuti.
Kapolda: Unjuk Rasa Itu Boleh Merusak Asal...
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 01 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Sutarman memiliki formula baru untuk menghadapi unjuk rasa yang marak terjadi di ibukota. Dia pun melontarkan ide kalau pendemo bisa saja melakukan aksi perusakan asal saja ada penggantian.
KASUS HAM
Basrief Diminta Lakukan Terobosan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 29 November 2010
JAKARTA (Suara Karya): Jaksa Agung Basrief Arief diminta melakukan terobosan hukum untuk memecah kebuntuan proses hukum perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Hal itu, merupakan salah satu 'PR' utama yang harus dikerjakan Jaksa Agung baru dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Kontras Desak Anggaran Perkara Pelanggaran HAM Diaudit
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak aparat atau lembaga berwenang untuk mengaudit pos anggaran Kejaksaan Agung, terutama anggaran untuk penaganan perkara pelanggaran HAM.
Anak Buah Munir Tantang Basrief Bongkar Kasus Pelanggaran HAM Berat
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
RMOL. Iktikad Kejaksaan Agung mengungkap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dipertanyakan. Hal ini terkait dengan tidak jelasnya proses hukum pengajuan kembali kasus kematian aktivis HAM Munir.
Kontras Pesimis Kinerja Basrief
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pesimis dengan kinerja kejaksaan di bawah Basrief Arief sebagai Jaksa Agung baru. Alasannya, Basrief dinilai tidak memiliki track record yang menonjol terutama dalam penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Kontras Gugat Jaksa Agung bila Abaikan Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bila tidak segera menindaklanjuti berkas penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM, yang sudah ada di Kejaksaan Agung, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), berencana akan menggugat Korps Adhyaksa tersebut.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org