Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 151 Next All

Perkembangan Pemantauan Sidang Pidana Kasus Meranti Berdarah
Tgl terbit: Minggu, 08 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama keluarga korban Alm. Apriadi Pratama (korban penyiksaan hingga tewas yang dilakukan oleh anggota Polres Meranti, Riau) telah melakukan pemantauan pada sidang lanjutan terhadap para pelaku yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau pada 5 Januari 2017. Agenda sidang ke-2 ini mendengarkan Eksepsi tiga orang dari total 6 (enam) orang terdakwa anggota Polres Meranti yang didakwa terkait kematian korban Alm. Apriadi Pratama.


Usulan Dewan Kerukunan Nasional: Strategi Wiranto Menghindari Pertanggungawaban Hukum Terhadap Perisitwa Pelanggaran HAM masa lalu
Tgl terbit: Jumat, 06 Januari 2017
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menolak usulan Menkopolhukam Wiranto terkait pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Penolakan ini terkait dengan tujuan pembentukan DKN untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM melalui musyawarah mufakat. Menurut Wiranto, ?kasus HAM masa lalu yang masih menjadi beban Negara akan diselesaikan dengan cara nonyudisial, melalui Dewan Kerukunan Nasional.? Selanjutnya dikatakan, ?Pembentukan DKN bertujuan untuk mengurangi kebiasaan membawa perkara-perkara yang diduga pelanggaran HAM ke peradilan. Sebab, kata Wiranto, hal itu tidak sesuai dengan kultur Indonesia yaitu penyelesain perkara secara mufakat.?


Surat Terbuka: Desakan Ketegasan Sikap Gubernur Maluku terhadap Pelanggaran HAM di Pulau Romang
Tgl terbit: Kamis, 05 Januari 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mendesak Gubernur Maluku untuk segera membuat keputusannya terkait pertambangan di Pulau Romang. Pasalnya, semenjak kehadiran PT GBU di Pulau Romang telah menyebabkan sejumlah peristiwa dan kerugian yang dialami oleh masyarakat, seperti kriminalisasi, berkurangnya pendapatan warga, hingga rusaknya lingkungan.


Sidang Perdana Kasus Meranti: Mendesak Terdakwa Pelaku Penyiksaan Dijerat dengan Ancaman Pidana Maksimal
Tgl terbit: Selasa, 27 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapat informasi bahwa sidang perdana kasus kematian Alm. Apri Adi Pertama, warga Desa Mekar Sari, Riau yang tewas akibat penyiksaan oleh anggota Polres Meranti akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis pada hari Kamis, 29 Desember 2016. Dalam persidangan perdana tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan agenda dakwaan atas tindakan anggota Polres Meranti (selanjutnya disebut sebagai pelaku) yang telah mengakibatkan Alm.Adi tewas di perjalanan menuju RSUD Meranti setelah menjalani interogasi oleh para pelaku.?


Mendiamkan Salah Kaprah Negara Dalam Aturan Main Dan Penindakan Terorisme, Membahayakan Ham Kita
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pertama-tama mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan untuk menghapus ketentuan terkait yang memperbolehkan pihak penyidik atau penuntut umum untuk mengasingkan terduga teroris ke tempat tertentu selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Pasal yang lebih dikenal dengan istilah Pasal Guantanamo ini sempat menjadi kontroversial ketika coba dipaksakan masuk ke dalam catatan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan dalih utama bahwa pasal tersebut akan efektif untuk menangkal dan mencegah tindak pidana terorisme ketika praktik deradikalisasi diam-diam memang diakui gagal dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.


Kasus Penyerangan terhadap Siswa Sekolah: Polri Harus Ungkap Motif Peristiwa Penyerangan dan KPAI Harus Pastikan Pemenuhan Perlindungan Anak
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam maraknya kasus-kasus penyerangan dengan senjata tajam terhadap anak sekolah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tindakan penyerangan tersebut tidak hanya mengakibatkan jatuhnya korban namun menimbulkan trauma dan teror yang berkepanjangan bagi anak-anak. Dalam catatan KontraS, dua kasus penyerangan terhadap siswa sekolah yang terjadi di Yogyakarta dan Sabu, Nusa Tenggara Timur memiliki pola yang serupa yakni ditujukan terhadap anak sekolah, target dipilih secara acak dan menggunakan senjata tajam dengan maksud melukai, meski kesamaan motif masih harus diperdalam lagi.


Surat Terbuka: Segera Bebaskan Pemilik Tanah Onderneming, Sdr. Apet Madili
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapatkan informasi dari keluarga, tentang penangkapan sewenang-wenang atas nama Saprudin Madili alias Apet Madili, 43 tahun. Pada hari Senin tanggal 30 November 2016 di Desa Bohotokong sekitar jam 09.45 WITA, tiga orang anggota Polsek Bunta, berpakaian preman, hanya menggunakan celana pendek (tanpa seragam Polisi), masuk ke dalam rumah Tante Mili (saudara Bapak Apet Madili), dengan cara mendobrak pintu rumah untuk mencari Bapak Apet Madili, tetapi tidak menemukan yang bersangkutan. Kemudian ketiga orang anggota Polsek Bunta menuju ke belakang rumah dimana Bapak Apet Madili sedang bersama empat orang temannya, di Desa Polo sedang bekerja sebagai buruh upah harian mengeringkan kelapa kopra, milik Bapak Yamin, di lokasi ?Porono? (bahasa lokal, artinya tempat pembakaran kelapa untuk dijadikan kopra).


Pemerintah Myanmar Harus Segera Melakukan Kewajiban Untuk Melindungi kepada Etnis Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ? mengecam penyerangan yang terjadi di desa-desa etnis Rohingya. Rangkaian peristiwa yang terjadi antara tanggal 10-18 November 2016. Berdasarkan data dan observasi dari jaringan komunitas internasional, terdapat 820 bangunan yang dihancurkan di lima desa berbeda, diantaranya distrik Maungdaw, 255 berada di desa Yae Khat Chaung Gwa Son, 265 di Dar Gyi Zar, 65 di Pwint Hpyu Chung, 15 di Myaw Taung dan 220 di Wa Peik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah baru di Myanmar yang seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat telah gagal untuk meredam konflik dan mempromosikan stabilitas di bagian Rakhine.


Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional
Tgl terbit: Sabtu, 10 Desember 2016
KontraS bersemarak dengan peringatan Hari HAM Internasional, yang diperingati setiap tanggal 10 Desember 2016. Pada sejarahnya, tanggal ini diperingati dengan momentum pengesahan Deklarasi HAM pada 1948. Dalam perkembangannya, Peringatan hari HAM menjadi upaya global dalam meminta setiap negara untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan melalui upaya keadilan dan jaminan kesejahteraan.?


Presiden Joko Widodo #MasihIngat: Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Masa Lalu?
Tgl terbit: Kamis, 08 Desember 2016
Pada momentum hari HAM sedunia-10 Desember 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama para korban menanyakan kepada Presiden Joko Widodo apakah #MasihIngat dengan janjinya untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu?


Mendesak Proses Hukum Terhadap Anggota Polisi Pelaku Perkosaan Anak Dibawah Umur
Tgl terbit: Rabu, 30 November 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk tindakan perkosaan dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Briptu Hery Ismail, Anggota Polres Kepulauan Seribu Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai pelaku) terhadap D, seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Akibat dari tindakan perkosaan tersebut, korban yang kini tengah mengandung +/- 8 bulan ini mengalami trauma dan depresi serta tidak dapat melanjutkan sekolah lagi.


Presiden Jokowi Jangan Lari dari Tanggung Jawab Mengungkap Kasus Munir
Tgl terbit: Senin, 28 November 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berpendapat Presiden RI Joko Widodo mencoba lari dari tanggung jawab untuk mengungkap kasus Munir dengan mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Sebelumnya pada Senin, 10 Oktober 2016, Majelis Komisioner KIP telah memutuskan dan menyatakan bahwa Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir merupakan informasi publik. Dengan begitu Pemerintah RI wajib segera mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat.


Pertemuan Aktivis HAM dengan Ketua MPR: Membahas Komisi Kepresidenan Penyelesaian Kejahatan HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 17 November 2016
Memahami kondisi saat ini, pada 16 November 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama HS Dillon dan Amirudin al-Rahab, bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR] Zulkifli Hasan, di ruang pertemuannya di Gedung MPR RI. Pertemuan yang berlangsung akrab selama satu jam ini membahas secara serius persoalan penyelesaian kasus kejahatan HAM berat masa lalu dan gagasan pembentukan Komisi Kepresidenan.


`Lenyapnya` Dokumen TPF Kematian Munir: Umpan Lambung yang Tidak Boleh Diabaikan oleh Presiden Jokowi
Tgl terbit: Selasa, 25 Oktober 2016
Ada celah dan ruang klarifikasi yang bisa dikeluarkan oleh otoritas negara dan Presiden Joko Widodo pasca keluarnya respons dari Puri Cikeas siang ini. Baik Susilo Bambang Yudhoyono dan Sudi Silalahi yang mana telah membacakan siaran pers menyebutkan secara terang bahwa kematian Munir Said Thalib masih memiliki pintu kebenaran yang bisa diungkap negara.


Hentikan Pengambilalihan Lahan Secara Paksa oleh PT Pertiwi Lestari!
Tgl terbit: Jumat, 21 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang cenderung berpihak kepada perusahaan, PT Pertiwi Lestari dan melakukan pembiaran terhadap intimidasi yang dilakukan pihak perusahaan terhadap petani saat terjadi pengambilalihan lahan secara paksa di atas tanah yang sedang berstatus quo.


Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 151 Next All

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org