Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2086 Hasil Pencarian

Indonesia Darurat Agraria: Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik-konflik Agraria Indonesia Darurat Agraria: Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik-konflik Agraria
Tgl terbit: Rabu, 27 September 2017
Tanggal 24 September 1960 adalah hari kelahiran Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Kemudian, Presiden Soekarno memutuskan hari kelahiran UUPA tersebut sebagai Hari Tani Nasional yang patut diperingati secara hikmat oleh segenap bangsa.
Presiden dan DPR Harus Mengevaluasi Panglima TNI
Tgl terbit: Senin, 25 September 2017
Pada tanggal 23 September 2017, dalam pertemuan dengan para purnawirawan TNI, Panglima TNI menyampaikan adanya institusi negara yang memesan 5000 unit senjata api. Selain itu, Panglima TNI juga menyatakan akan melakukan penyerbuan kepada Polisi jika institusi Kepolisian membeli senjata yang dapat menembak tank.
Menyoal Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 22 September 2017
Pembahasan terhadap revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berlansung di DPR. Menurut ketua Panja RUU, Muhammad Syafii, rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme pun sudah disepakati, namun hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR.
Pemerintah Daerah Harus Segera Meredam Api dalam Sekam di Luwuk
Tgl terbit: Rabu, 20 September 2017
Respons cepat KontraS dalam atas situasi sosial yang terjadi di Luwuk (4/9) telah mengingatkan kita semua akan pentingnya sistem deteksi dini yang harus dimiliki oleh kepolisian demi mencegah konflik sosial muncul dan terjadi di tengah masyarakat. Penyerangan yang terjadi terhadap satu perkampungan etnis Muna, di Luwuk Sulawesi Tengah, pasca kematian NH (Etnis Saluan) pada 22 Agustus 2017 harus menjadi catatan dan perhatian penting bagi pemangku kepentingan: pemerintah daerah dan pihak kepolisian, dalam memutus rantai teror juga menjamin keramahan sosial di tengah kota. Rantai teror yang KontraS maknai di sini adalah insiden pengeroyokan yang berujung kepada kematian bukanlah kasus tunggal, melainkan merupakan rangkaian teror yang masih belum terjawab oleh otoritas Luwuk. Keramahan sosial yang juga KontraS maknai di sini adalah bentuk dari pertanggungjawaban otoritas Luwuk (termasuk aparat kepolisian di dalamnya) untuk menciptakan kota yang hidup guyub, bersama dengan jaminan pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM untuk semua warganya.
Koalisi Tolak Perppu Ormas Daftarkan Gugatan Ke MK: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Otoriter Terhadap Hak Politik Warga Koalisi Tolak Perppu Ormas Daftarkan Gugatan Ke MK: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Otoriter Terhadap Hak Politik Warga
Tgl terbit: Senin, 18 September 2017
Koalisi Tolak Perppu Ormas mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan merupakan tindak lanjut jalur hukum terhadap sikap dari koalisi yang sebelumnya menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang otoriter ini. Gugatan bertambah relevan karena otoritarian kembali dipraktekan Pemerintah melalui Kepolisian saat membubarkan diskusi korban 1965 (16/9) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan YLBH Jakarta.
Tindakan Represif Polri Watak Anti Demokrasi Penguasa
Tgl terbit: Sabtu, 16 September 2017
Tindakan represif Polri terhadap peserta dan penyelenggaraan seminar Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965 hari ini di YLBHI kembali menunjukan watak anti demokrasi penguasa negara ini.
Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar
Tgl terbit: Rabu, 06 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memastikan pentingnya peran dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam mendorong upaya penyelesaian kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Seperti yang kita ketahui, situasi di Rakhine, Myanmar terus mengalami krisis yang tidak berkesudahan. Oleh karenanya, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak aktif dalam mengawal kasus yang terjadi di Rakhine, Myanmar.
Merespons Situasi Luwuk: Pentingnya Sistem Deteksi Dini oleh Kepolisian demi Mencegah Konflik Sosial Merespons Situasi Luwuk: Pentingnya Sistem Deteksi Dini oleh Kepolisian demi Mencegah Konflik Sosial
Tgl terbit: Senin, 04 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan terjadinya serangkaian konflik di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Kejadian tersebut bermula dari adanya perkelahian dan pengeroyokan kepada korban a.n. NH yang diketahui sebagai petugas pemadam kebakaran pada tanggal 22 Agustus 2017 di Komplek Dinas Kehutanan (mayoritas dihuni oleh Etnis Muna), Luwuk. Meski polisi telah menetapkan 3 (tiga) tersangka AB (17), HP (17), dan AD (19), namun konflik merambah ke arah yang lebih besar. Setidaknya, telah terjadi dua konflik horizontal dalam satu minggu antara dua suku (Muna dan Saluan) dan meluas antara warga dan aparat kepolisian.
Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas
Tgl terbit: Rabu, 30 Agustus 2017
Bersamaan dengan diperingatinya Hari Anti Penghilangan Paksa sedunia hari ini, AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearances), AJAR (Asia Justice and Rights), Amnesty International, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak Presiden Joko ?Jokowi? Widodo untuk segera mengungkap kebenaran, serta menjamin keadilan dan reparasi pada keluarga korban penghilangan paksa seperti direkomendasikan beberapa instasi pemerintah. Organisasi kami juga mendesak Presiden Jokowi untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas dasar hukum internasional, termasuk komitmen yang disampaikannya pada pidato Hari Kemerdekaan 2015 ? untuk ?mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu?.?
Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 22 Agustus 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), selaku kuasa hukum mantan terpidana mati Yusman Telaumbanua mendesak Pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan koreksi secara menyeluruh terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. Kami meyakini bahwa masih banyak terpidana mati lainnya yang saat ini tengah menghadapi ancaman hukuman mati akibat adanya rekayasa kasus atau proses peradilan yang tidak adil (unfair trial) sejak di tingkat penyidikan.
Membiarkan Menkopolhukam yang Melanggar Hukum, Menurunkan Kualitas Hukum Kita
Tgl terbit: Jumat, 18 Agustus 2017
KontraS merespons sikap dan pernyataan yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, dengan pernyataan menyimpang terkait: (1) ketiadaan bentuk pelanggaran HAM pada peristiwa Deiyai Papua,(2) sikap perlawanan hukum yang ia sampaikan di Lembaga Pertahanan Nasional tentang ketidakterkaitannya pada kasus pelanggaran HAM serius di Timor Leste jelang pelaksanaan dan pasca Jajak Pendapat 1999, dan yang terakhir (3) pernyataan Menkopolhukam yang menyatakan bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang terinspirasi untuk melakukan tindakan tembak ditempat sebagaimana yang terjadi pada Peristiwa Penembakan Misterius 1983-1985. Ketiga sikap yang kontroversial itu menjadi sulit dibayangkan keluar oleh posisi jabatan publik yang idealnya mengampu pelaksanaan peta pembaharuan hukum, politik dan keamanan di Indonesia.
Mahkamah Agung Kembali Menjadi Sarana Impunitas Kasus Munir Mahkamah Agung Kembali Menjadi Sarana Impunitas Kasus Munir
Tgl terbit: Rabu, 16 Agustus 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Suciwati Munir dan sejumlah LSM seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Omah Munir, Imparsial, Setara Institute, Amnesty Internasional Indonesia dan YLBHI sangat kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi atas permohonan informasi dokumen TPF Munir. Kami menganggap putusan ini memutus harapan bahwa Mahkamah Agung dapat membuka kembali kesempatan mengungkap kasus Munir karena faktanya, MA gagal menggunakan kewenangannya mengoreksi pemerintah.
Mendesak Dilakukannya Penyelidikan atas Peristiwa Penembakan di Deiyai, Papua
Tgl terbit: Jumat, 04 Agustus 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolda Papua untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat Polri di Kabupaten Deiyai, Papua pada 1 Agustus 2017. Atas peristiwa tersebut, (satu) orang warga dinyatakan tewas a.n Yulius Pigai, sementara 13 (tiga belas) orang lainnya mengalami luka ? luka. Namun, tiga hari berselang pasca peristiwa tersebut, kami melihat belum adanya langkah konkrit yang dilakukan untuk memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi konflik yang lebih besar lagi.
14 Nama Calon Anggota Komnas HAM: Hasil Seleksi Pansel Komnas HAM Masih Diisi Calon Bercatatan Buruk
Tgl terbit: Jumat, 04 Agustus 2017
Pada Rabu, 2 Agustus 2017, Tim Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komnas HAM periode 2017 ? 2022 telah mengumumkan 14 nama calon anggota Komnas HAM yang dinyatakan lulus seluruh rangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Pansel. 14 nama ini selanjutnya diserahkan ke DPR guna mengikuti proses fit and proper test sebelum akhirnya terpilih 7 orang komisioner Komnas HAM periode 2017 - 2022.
Surat Terbuka: Gubernur Maluku Harus Menutup Tambang Emas di Romang
Tgl terbit: Senin, 31 Juli 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan tindakan Gubernur Maluku, Said Assagaff, yang sangat terburu-buru dan spekulatif ketika mengumumkan pencabutan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 70 tahun 2017 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Operasi Pertambangan Emas PT. Gemala Borneo Utama di Pulau Romang, Maluku Barat Daya, Maluku. Pencabutan SK No. 70 tahun 2017 ini didasari oleh ketiadaan mercuri yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat di Pulau Romang. Padahal Gubernur tahu persis bahwa hasil penelitian Tim gabungan belum menjamin keamanan kesehatan masyarakat di Pulau Romang. Karena terdapat dua versi hasil penelitian Tim Gabungan. Maka keputusan Gubernur Maluku mencabut SK terdahulu dirasa sangat tergesa-gesa.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org