Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 186 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 Next All

Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.
Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012
KontraS dan IKOHI yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa serta AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance), Amnesty International dan tamu luar biasa, Mr. Jeremy Sarkin (Professor Universitas Afrika Selatan) mendesak pemerintah Indonesia khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan perhatian khusus dan mendorong percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa yang hingga kini masih berjalan.
Mendesak Komnas HAM menyatakan Peristiwa 1965/1966 adalah Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2012
Hari ini, 4 Juni 2012 Komnas HAM kembali menyelenggarakan sidang paripurna yang salah satu agendanya adalah membahas hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM untuk peristiwa 1965/1966. Hasil sidang paripurna menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua korban peristiwa 1965/1966 mengingat peristiwa ini sudah terjadi lebih dari 47 tahun tanpa penyelesaian. Puluhan korban 1965/1966 yang berasal dari Jakarta maupun luar Jakarta sedianya mendatangi Komnas HAM untuk mendengarkan secara langsung hasil keputusan yang diambil dalam sidang paripuna Komnas HAM.
Rekomendasi UPR 2012: Tantangan Komitmen Indonesia dalam Penegakan HAM 4 Tahun ke Depan
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), SETARA Institute, AHRC (Asian Human Rights Commission), ICTJ (International Centre for Transitional Justice), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) serta Protection International (PI) menyambut baik rekomendasi hasil sidang UPR (Universal Periodic Review) yang dirilis pada 25 Mei kemarin. Sidang UPR telah meluncurkan segudang rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam 4 tahun ke depan dalam penegakan HAM.
Mendesak Indonesia dan Kim Yong Nam Membahas Penuntasan Pelanggaran HAM yang Berat di Korea Utara
Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil peran penting dalam serangkaian pelanggaran HAM yang massif terjadi di Korea Utara. Hal itu penting disampaikan mengingat dalam waktu dekat perwakilan pemerintah Korea Utara akan datang dan bertemu langsung dengan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono pada 13-15 Mei 2012. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh pemimpin kedua tertinggi di Korea Utara, Kim Yong-Nam dengan Presiden SBY terkait fokus konsentrasinya pada program nuklir dan peluncuran roket yang gagal baru-baru ini. Dalam rangkaiannya di Jakarta Kim Yong Nam juga akan bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie.
UMUMKAN HASIL PENYELIDIKAN PRO JUSTISIA TRAGEDI 1965/1966; PASTIKAN TRAGEDI 1965/1966 PELANGGARAN HAM BERAT
Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2012
Tindakan Komnas HAM menunda secara terus menerus keputusan hasil penyelidikan pro justisia pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 telah menghambat korban untuk mendapatkan kepastian hukum. Empat tahun proses penyelelidikan (2008) dan empat kali penundaan keputusan Paripurna bukan waktu yang singkat bagi korban peristiwa 1965/1966 yang mayoritas telah berusia lanjut untuk menantikan lahirnya hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM.
Publikasi hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966: Bukti komitmen Komnas HAM terhadap korban pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Kamis, 12 April 2012
Hari ini, 12 April 2012 adalah tepat 3 (tiga) bulan setelah Komnas HAM menyatakan akan memperpanjang masa kerja penyelidikan Tim Pro-Justisia untuk kasus 1965/1966 selama 3 bulan terhitung sejak 12 Januari 2012. Namun hingga batas perpanjangan waktu berakhir, tidak ada pernyataan baik tertulis maupun lisan terkait hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 yang disampaikan Tim kepada publik.
Mendesak Penghentian kerjasama/peningkatan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Sudan
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Seperti telah diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia dan Sudan telah bersepakat melakukan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri negara masing-masing pada konferensi pers di Gedung Pancasila Februari lalu. Dalam pertemuan antar kedua Menteri Luar Negeri tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Republik Sudan Ali Ahmed Karti membahas berbagai macam isu di kawasan masing-masing, mulai dari ekonomi hingga isu Suriah.
Mendesak Penghentian Kerjasama/peningkatan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Sudan
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Seperti telah diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia dan Sudan telah bersepakat melakukan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri negara masing-masing pada konferensi pers di Gedung Pancasila Februari lalu. Dalam pertemuan antar kedua Menteri Luar Negeri tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Republik Sudan Ali Ahmed Karti membahas berbagai macam isu di kawasan masing-masing, mulai dari ekonomi hingga isu Suriah.
Urge Special Mission to Syria Immediately
Tgl terbit: Rabu, 15 Februari 2012
Kontras (the Commission for the Disappeared and Victims of Violence) urges the Government of Indonesia to be able to perform in concrete actions through diplomatic efforts and any multilateral forums such as UN Human Rights Council and Organisation of Islamic Cooperation (OIC).
Indonesia: Submission To The UN Universal Periodic Review 2nd Cycle
Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2012
KontraS (The Commission for the Disappeared Victims of Violence) has submitted the report of Universal Periodic Review for 2 cycle in collaboration with ALRC (Asean Legal Resource Centre), ICTJ (International Centre Transitional Justice in Jakarta), Protection International and Human Rights Working Group. KontraS as human rights organization focusing on the civil and political rights, we set up some issues consisting of human rights defender including the case of Munir, torture, the implementation of Sharia law and discrimination against women, freedom of religion, violence in the land conflict, policing, military, intelligence law, transitional justice and ratification on several human rights treaties.
Launching Gerakan Voice From The East
Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2012
Minggu (5/02) Voice from the East (VOTE) meluncurkan gerakan dan website dengan alamat www.voicefromtheeast.org di lantai 3 FX Lifestyle Senayan Jakarta. VOTE merupakan sebuah gerakan kampanye sosial untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, demokratisasi serta merawat keberagaman dan budaya di Indonesia Timur.
Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh Menolak Keterlibatan TNI dan POLRI dalam Sengketa Perburuhan
Tgl terbit: Jumat, 03 Februari 2012
Seperti menjadi tradisi, setiap pergantian tahun, kaum buruh dan pengusaha selalu berselisih soal kenaikan upah buruh melalui mekanisme penentuan Upah Minimum Kota/Propinsi. Mekanisme ini ditentukan melalui Dewan Pengupahan. Tahun ini perselisihan tersebut makin tajam hingga berujung pada aksi dan mogok buruh, sementara disisi lain kalangan pengusaha melakukan perlawanan hukum menggugat penetapan upah ke PTUN.
3 Tahun Penyelidikan Peristiwa 1965/1966; Jangan Tunda lagi Laporan Hasil Penyelidikan
Tgl terbit: Selasa, 17 Januari 2012
Penundaan penyelesaian dan pengesahan hasil laporan penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966 secara berulang-ulang menunjukan Komnas HAM tidak mempunyai itikad serius dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Berlarut-larutnya penyelesaian laporan hasil penyelidikan tidak saja mempermainkan hukum itu sendiri tetapi juga mempermainkan akal sehat korban peristiwa 1965/1966 yang telah berusia lanjut.
BURUK, Kondisi HAM di Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Tahun 2011 telah berakhir. Tahun yang diawali dengan harapan akan perubahan menuju penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang lebih baik. Harapan akan jaminan keselamatan rakyat dalam kehidupan yang sejahtera di propinsi tercinta, Nusa Tenggara Timur. Tetapi, dipenghujung tahun ini, kami, Koalisi Masyarakat Sipil NTT, masih memperjuangkan dan mengkritisi berbagai perkembangan yang belum memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan.
Masyarakat Sipil ASEAN Mendesak Diadakannya Akses dan Konsultasi Publik atas Rancangan Deklarasi HAM ASEAN
Tgl terbit: Selasa, 29 November 2011
(Bali, 29 November 2011) Komisi HAM ASEAN (AICHR) harus melakukan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya organisasi masyarakat sipil dan Institusi HAM Nasional, dalam menyusun naskah bersejarah Deklarasi HAM ASEAN (AHRD), menjadi desakan dari perwakilan organisasi masyarakat sipil dan gerakan rakyat yang hadir di dalam Konsultasi Regional ke-4 tentang HAM dan ASEAN yang diselenggarakan di Bali sejak 27-29 November 2011. Kelompok tersebut mendesak Komisi HAM ASEAN untuk memastikan agar kualitas Deklarasi HAM ASEAN tidak dibawah standard an hukum HAM internasional.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org