Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 177 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Next All

Indonesia: Submission To The UN Universal Periodic Review 2nd Cycle
Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2012
KontraS (The Commission for the Disappeared Victims of Violence) has submitted the report of Universal Periodic Review for 2 cycle in collaboration with ALRC (Asean Legal Resource Centre), ICTJ (International Centre Transitional Justice in Jakarta), Protection International and Human Rights Working Group. KontraS as human rights organization focusing on the civil and political rights, we set up some issues consisting of human rights defender including the case of Munir, torture, the implementation of Sharia law and discrimination against women, freedom of religion, violence in the land conflict, policing, military, intelligence law, transitional justice and ratification on several human rights treaties.
Launching Gerakan Voice From The East
Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2012
Minggu (5/02) Voice from the East (VOTE) meluncurkan gerakan dan website dengan alamat www.voicefromtheeast.org di lantai 3 FX Lifestyle Senayan Jakarta. VOTE merupakan sebuah gerakan kampanye sosial untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, demokratisasi serta merawat keberagaman dan budaya di Indonesia Timur.
Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh Menolak Keterlibatan TNI dan POLRI dalam Sengketa Perburuhan
Tgl terbit: Jumat, 03 Februari 2012
Seperti menjadi tradisi, setiap pergantian tahun, kaum buruh dan pengusaha selalu berselisih soal kenaikan upah buruh melalui mekanisme penentuan Upah Minimum Kota/Propinsi. Mekanisme ini ditentukan melalui Dewan Pengupahan. Tahun ini perselisihan tersebut makin tajam hingga berujung pada aksi dan mogok buruh, sementara disisi lain kalangan pengusaha melakukan perlawanan hukum menggugat penetapan upah ke PTUN.
3 Tahun Penyelidikan Peristiwa 1965/1966; Jangan Tunda lagi Laporan Hasil Penyelidikan
Tgl terbit: Selasa, 17 Januari 2012
Penundaan penyelesaian dan pengesahan hasil laporan penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966 secara berulang-ulang menunjukan Komnas HAM tidak mempunyai itikad serius dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Berlarut-larutnya penyelesaian laporan hasil penyelidikan tidak saja mempermainkan hukum itu sendiri tetapi juga mempermainkan akal sehat korban peristiwa 1965/1966 yang telah berusia lanjut.
BURUK, Kondisi HAM di Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Tahun 2011 telah berakhir. Tahun yang diawali dengan harapan akan perubahan menuju penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang lebih baik. Harapan akan jaminan keselamatan rakyat dalam kehidupan yang sejahtera di propinsi tercinta, Nusa Tenggara Timur. Tetapi, dipenghujung tahun ini, kami, Koalisi Masyarakat Sipil NTT, masih memperjuangkan dan mengkritisi berbagai perkembangan yang belum memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan.
Masyarakat Sipil ASEAN Mendesak Diadakannya Akses dan Konsultasi Publik atas Rancangan Deklarasi HAM ASEAN
Tgl terbit: Selasa, 29 November 2011
(Bali, 29 November 2011) Komisi HAM ASEAN (AICHR) harus melakukan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya organisasi masyarakat sipil dan Institusi HAM Nasional, dalam menyusun naskah bersejarah Deklarasi HAM ASEAN (AHRD), menjadi desakan dari perwakilan organisasi masyarakat sipil dan gerakan rakyat yang hadir di dalam Konsultasi Regional ke-4 tentang HAM dan ASEAN yang diselenggarakan di Bali sejak 27-29 November 2011. Kelompok tersebut mendesak Komisi HAM ASEAN untuk memastikan agar kualitas Deklarasi HAM ASEAN tidak dibawah standard an hukum HAM internasional.
Pertemuan Para Pakar untuk Membahas Tantangan dan Peluang dalam Penuntutan Kejahatan Berat
Tgl terbit: Selasa, 15 November 2011
JAKARTA, 15 November, 2011 - Pada tanggal 15 dan 16 November 2011, International Center for Transitional Justice (ICTJ), Universitas Paramadina, KontraS, dan Koalisi Indonesia untuk ICC, akan menyelenggarakan pertemuan tentang penuntutan kejahatan berat di Asia, bertempat di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, yang akan dihadiri oleh pakar dan pihak-pihak yang berkepentingan dari berbagai negara di Asia seperti Kamboja, Filipina, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Timor Leste, Thailand, dan Nepal.
Konflik Tak Pernah Berhenti di Tanah yang Diberkati
Tgl terbit: Senin, 31 Oktober 2011
Papua, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang diberi kekayaan Sumber Daya Alam yang kaya, namun ironis tanah yang diberkati ini penuh dengan konflik yang tak kunjung reda. Petaka tak pernah redam di tanah Papua, darah tak pernah berhenti memerahkan tanah Papua.
Selamatkan Tuti Tursilawati dan buruh migran Indonesia lainnya dari Hukuman Mati di Saudi Arabia!!!! Selamatkan Tuti Tursilawati dan buruh migran Indonesia lainnya dari Hukuman Mati di Saudi Arabia!!!!
Tgl terbit: Jumat, 14 Oktober 2011
Komisi Tinggi HAM PBB, melalui jurubicaranya Rupert Colville pada hari ini (12/10/11) di Geneva mengeluarkan pernyataan sikap mengenai hukuman mati di Saudi Arabia setelah minggu lalu Saudi Arabia mengeksekusi mati (memancung) 8 buruh migran Bangladesh secara bersamaan. Sepanjang tahun 2011, setidaknya 58 orang, 20 orang di antaranya adalah pekerja asing atau buruh migran, termasuk Ruyati, telah menjalani eksekusi mati di negeri kerajaan tersebut. Hal ini merupakan sebuah ironi, mengingat dari 193 negara anggota PBB, 140 negara telah menghapuskan hukuman mati dalam sistem pemidanaan mereka atau setidaknya melakukan moratorium hukuman mati. Untuk itu, Komisi Tinggi HAM PBB meminta Saudi Arabia untuk menghormati standar HAM internasional dengan menghapuskan hukuman mati atau moratorium hukuman mati.
Seminar dan Peluncuran Buku "PANDUAN MENGENAL HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DAN PEMOLISIAN" dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri
Tgl terbit: Rabu, 28 September 2011
Hari ini, 28 September 2011 adalah Hari Hak untuk Tahu Sedunia sebagai momentum kesepakatan bersama untuk mendorong penghormatan terhadap hak individu untuk mendapatkan informasi sebagai hak asasi yang fundamental untuk mendorong masyarakat yang transparan dan demokratis serta partisipasi dalam pemerintahan. Memperingati hal ini, KontraS dan Yayasan Tifa menyelenggarakan Seminar dan Peluncuran Buku Panduan Masyarakat Sipil untuk Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian serta Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri. Buku Panduan ini dibuat untuk memperkuat kapasitas pegiat HAM untuk terlibat dalam mengawal isu keterbukaan informasi publik dalam institusi Polri sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal. Sementara Laporan Pemantauan ini berisi uji coba akses informasi yang dilakukan oleh KontraS di Aceh, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi, Surabaya, Nusa Tenggara dan Papua sepanjang Maret-Mei 2011 dalam proses pengawasan tersebut.
Stop Politik Kekerasan dan Tarik Militer dari Tanah Papua
Tgl terbit: Rabu, 21 September 2011
Dialog Damai Jakarta †Papua yang dimotori oleh Jaringan Damai Papua ; Pater Neles dan Muridan, dengan mengawali konferensi damai di bulan Juni 2011, mendapat hambatan dari berbagai pihak yang tidak menginginkan Tanah Papua sebagai Tanah Damai dan penyelesaian masalah melalui sebuah Dialog Bermartabat, sebagaimana perkataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa penting untuk melakukan Komunikasi Konstruktif dan Membangun Papua Dengan Hati.
Call for a Commission of Inquiry in Burma
Tgl terbit: Kamis, 25 Agustus 2011
We are writing on behalf of The Commission for Disappeared and Victims of Violence (KontraS) to encourage Republic of Indonesia to join the growing number of countries calling for the establishment of a UN-led Commission of Inquiry to investigate crimes against humanity and war crimes in Burma.
Presiden Harus Beri Prioritas Penyelesaian Papua yang Bermartabat Serta 
Mencegah Meluasnya Eskalasi Kekerasan di Papua Presiden Harus Beri Prioritas Penyelesaian Papua yang Bermartabat Serta Mencegah Meluasnya Eskalasi Kekerasan di Papua
Tgl terbit: Selasa, 23 Agustus 2011
Prospek damai di tanah Papua dikhawatirkan akan semakin sulit terwujud. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar kekhawatiran tersebut; pertama meningkatnya ekskalasi kekerasan yang memperkeruh Papua, kedua nihilnya akuntabilitas penyelenggaraan akitivitas keamanan di Papua oleh TNI-POLRI dan ketiga;Â ambivalensi sikap Presiden dalam memandang persoalan Papua. Dibiarkannya ketiga hal ini akan memicu tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif bagi penyelesaian Papua yang bermartabat.
Matikan Korupsi, Bukan Koruptor!
Tgl terbit: Rabu, 20 Juli 2011
Selasa (19/7) kemarin, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan hukuman mati bagi koruptor tetap akan dicantumkan dalam Draft RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ini adalah langkah mundur yang ditempuh pemerintah mengingat Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (Non-derogable rights). Selain itu langkah ini juga kontra produktif untuk membawa balik para koruptor di luar negeri dan mengembalikan aset korupsi kepada negara. Saat ini mayoritas negara dunia telah menerapkan abolisi terhadap hukuman mati dan khusus untuk pidana korupsi hanya sedikit sekali negara yang menerapkannya.Selain itu, ada beberapa alasan mengapa hukuman mati tidak tepat untuk menghukum koruptor.
Gugatan Korban Pelanggaran HAM terhadap EXXON Mobile dan TNI adalah Terobosan Penegakan HAM di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 13 Juli 2011
KontraS mendukung dan menyambut baik keputusan Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) pada 9 Juli 2011 kepada Pengadilan di bawahnya untuk melanjutkan sidang gugatan perdata korban Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh terhadap Exxon Mobil. Keputusan ini ibarat memberikan harapan buat korban pelanggaran HAM di Aceh untuk mendapatkan keadilan.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org