Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 183 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 Next All

Polisi harus Hentikan Represi terhadap Buruh
Tgl terbit: Jumat, 30 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan kondisi beberapa waktu terakhir berupa tindak kekerasan dan kriminalisasi yang diarahkan kepada kelompok buruh atau serikat pekerjanya. Tindakan-tindakan represi dilakukan oleh aparat kepolisian maupun pembiaran terhadap penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang dari organisasi-organisasi masyarakat.
Memperingati Hari Anti Impunitas Internasional: "Keadilan Harus Ditempatkan Kepada Hak-Hak Korban"
Tgl terbit: Senin, 19 November 2012
Kami keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia bersama dengan perwakilan pendamping dari Bosnia pada hari ini bersolidaritas mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus masa lalu dengan menempatkan keadilan kepada hak-hak Korban. Hal ini kami sampaikan sebagai bagian dari rangkaian acara memperingati hari anti impunitas internasional yang diperingati oleh seluruh komunitas internasional pada tanggal 23 November 2012. Selama sepekan, kami komunitas keluarga korban di Indonesia, Bosnia dan Timor Leste akan mengisi berbagai kegiatan temu solidaritas korban, kegiatan resmi dengan beberapa pejabat negara yang relevan dengan masalah impunitas (kejahatan tanpa hukuman), dan beberapa kegiatan publik lainnya.
Masyarakat Sipil Menolak Deklarasi HAM ASEAN yang Tidak Sempurna
Tgl terbit: Jumat, 16 November 2012
Phnomh Penh, Kamboja - Sebanyak 62 kelompok masyarakat sipil, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menunda mengadopsi ketentuan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration) pada KTT ASEAN di Kamboja, yang secara keseluruhan isinya tidak mencerminkan standar-standar HAM internasional.
Pemberian "Human Rights Prize Emilio F Mignino 2012" dari Pemerintah Argentina kepada KontraS
Tgl terbit: Rabu, 14 November 2012
KontraS mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Argentin--dalam hal ini diwakili oleh Duta Besar Argentina untuk Indonesia Bapak Javier Sanz de Urquiza dan Pejabat tinggi di kedutaan Argentina seperti Bapak Martin Via, atas penghargaan "Human Rights Prize Emilio Mignino" yang diberikan kepada KontraS.
Defisit Abolisi Hukuman Mati di Indonesia dengan Tren Global Menuju Penghapusan Hukuman Mati
Tgl terbit: Selasa, 09 Oktober 2012
Menyambut satu dekade Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober 2012 Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Hukuman Mati Indonesia menyambut baik adanya tren global penghapusan hukuman mati yang berkembang secara signifikan. Dalam catatan yang dikeluarkan Hands Off Cain Info menegaskan bahwa sekitar 155 negara telah menghapus kebijakan hukuman mati dalam sistem hukum maupun praktiknya, di mana 99 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan (keseluruhan), 44 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati dalam praktiknya (de facto abolisionis) dan 7 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa (ordinary crimes), dan 5 negara telah melakukan penundaan (moratorium) eksekusi di tempat. Di tingkat Indonesia sendiri tahun ini merupakan tahun keempat di mana tidak terjadi eksekusi mati.
Asian and International Human Rights Groups Urge Malaysian Government to End Harassment against SUARAM
Tgl terbit: Senin, 17 September 2012
We, the undersigned national, regional and international human rights organizations express our strongest protest against the Malaysian government's ongoing harassment of Malaysia's leading human rights organization, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) through investigations, public vilification and threats to charge the NGO for alleged financial irregularities, non-registration as a society, and receipt of foreign funds.
ASEAN Human Rights Declaration must not provide protections lower than international human rights law and standards
Tgl terbit: Kamis, 13 September 2012
We, the undersigned organizations, who participated at the Civil Society Forum on ASEAN Human Rights Declaration, held on 10-11 September 2012 and the consultation meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) with civil society organizations on the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), held on 12 September 2012 in Manila, the Philippines, comment the AICHR for holding the second consultation meeting and welcome the openness shown by the AICHR representatives in the meeting.
13 Aktivis Korban Penghilangan Paksa di Tahun 1997/1998 'Hadir' Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah
Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2012
Jakarta †Dalam upaya menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kasus ke-13 orang hilang di tahun 1997-1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) pada hari ini 'menghadirkan' kembali ke-13 korban tersebut di depan Istana Kepresidenan Republik Indonesia.
Special Rappertour on the Situation of Human Rights in Myanmar should conduct a comprehensive investigation for the situation of Rohingya Muslim in Burma
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2012
KontraS received information that several acts of violence took place following the rape and killing of a Buddhist woman in late May 2012, in which the perpetrators were alleged Rohingya Muslims. Subsequently, on June 2nd, 2012 ten Muslim bus passengers were beaten to death by a mob seeking revenge for the crime. In the days that followed, there have been numerous and conflicting reports of further sectarian attacks perpetrated by both Buddhist and Muslim residents
Peradilan Sesat Tajul Muluk
Tgl terbit: Senin, 16 Juli 2012
Kriminalisasi Ustad Tajul Muluk telah berakhir dengan vonis Ketua Majelis Hakim PN Sampang Purnomo Amin Cahyo tanggal 12 Juli 2012 dengan keputusan yang sangat tidak adil dan dipaksakan karena hakim memutuskan dengan keyakinan ceroboh bahwa terdakwa sedang bertaqiyyah (menyembunyikan keyakinannya) tanpa bukti-bukti dan saksi-saksi yang menunjang putusan tersebut.
DUKUNGAN TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN
Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2012
Tanggal 26 Juni 1987 dimana Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau Hukuman yang Kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia ditandatangani (Konvensi). Momen ini kemudian diperingati sebagai Hari Internasional untuk Mendukung Korban-Korban Penyiksaan (International Day in Support of Victims of Torture), hal ini ditujukan untuk memberikan solidaritas kepada mereka yang pikiran, badan atau jiwanya pernah mengalami penyiksaan. Indonesia sebagai salah satu Negara peserta di konvensi ini, sudah sepantasnya turut serta mengambil bagian dalam perayaan yang dirayakan para pejuang anti penyiksaan sedunia ini.
Burma: International monitoring and protection of all civilians from religious and ethnic violence needed in Western Burma
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
The International Federation for Human Rights (FIDH), the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), the Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma), the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS) of Indonesia, and Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) of Indonesia are deeply alarmed by the continued sectarian violence in Rakhine State in western Burma since 3 June 2012, which has resulted in fatalities, injuries, destruction of property and displacement of residents. We appeal for immediate international attention to this disaster.
Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.
Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012
KontraS dan IKOHI yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa serta AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance), Amnesty International dan tamu luar biasa, Mr. Jeremy Sarkin (Professor Universitas Afrika Selatan) mendesak pemerintah Indonesia khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan perhatian khusus dan mendorong percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa yang hingga kini masih berjalan.
Mendesak Komnas HAM menyatakan Peristiwa 1965/1966 adalah Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2012
Hari ini, 4 Juni 2012 Komnas HAM kembali menyelenggarakan sidang paripurna yang salah satu agendanya adalah membahas hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM untuk peristiwa 1965/1966. Hasil sidang paripurna menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua korban peristiwa 1965/1966 mengingat peristiwa ini sudah terjadi lebih dari 47 tahun tanpa penyelesaian. Puluhan korban 1965/1966 yang berasal dari Jakarta maupun luar Jakarta sedianya mendatangi Komnas HAM untuk mendengarkan secara langsung hasil keputusan yang diambil dalam sidang paripuna Komnas HAM.
Rekomendasi UPR 2012: Tantangan Komitmen Indonesia dalam Penegakan HAM 4 Tahun ke Depan
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), SETARA Institute, AHRC (Asian Human Rights Commission), ICTJ (International Centre for Transitional Justice), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) serta Protection International (PI) menyambut baik rekomendasi hasil sidang UPR (Universal Periodic Review) yang dirilis pada 25 Mei kemarin. Sidang UPR telah meluncurkan segudang rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam 4 tahun ke depan dalam penegakan HAM.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org