Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2338 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 156 Next All

RKUHP Rasa Kolonialisme: Tolak! RKUHP Rasa Kolonialisme: Tolak!
Tgl terbit: Sabtu, 10 Februari 2018
Presiden Joko Widodo harus berhati-hati karena apabila RKUHP saat ini disahkan oleh DPR, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dianggap sebagai rezim yang membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi.
RKUHP MENGANCAM HAK - HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA RKUHP MENGANCAM HAK - HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA
Tgl terbit: Kamis, 08 Februari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU tentang Hukum Pidana serta mendorong Panitia Kerja (Panja) Revisi KUHP agar melakukan pembahasan kembali dengan melibatkan masyarakat sipil guna mendapatkan masukan terkait sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Kami menilai, jika RKUHP tersebut secara terburu ? buru disahkan oleh DPR menjadi UU tentang Hukum Pidana, maka UU dimaksud tidak akan mampu menjawab persoalan ? persoalan penting di Indonesia yang belum terakomodir dalam aturan perundang ? undangan yang berlaku saat ini.
Peringatan 29 Tahun Peristiwa Talangsari Lampung: Negara Harus Menjalankan Kewajiban dan Mekanisme Penyelesaian Atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Peringatan 29 Tahun Peristiwa Talangsari Lampung: Negara Harus Menjalankan Kewajiban dan Mekanisme Penyelesaian Atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Rabu, 07 Februari 2018
Memperingati 29 tahun Peristiwa Talangsari Lampung yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan upaya advokasi dan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu termasuk untuk Peristiwa Talangsari Lampung. Meskipun sejak Oktober 2014, Jenderal (Purn) Hendropriyono telah menyatakan diri siap menjalani sidang dalam Pengadilan HAM Ad Hoc atas dugaan keterlibatannya pada Peristiwa Talangsari dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Amerika Serikat bernama Allan Nairn yang kemudian dipublikasi secara terbuka dan bisa diakses oleh publik.
Pernyataan Organisasi Masyarakat Sipil kepada KT HAM PBB Pernyataan Organisasi Masyarakat Sipil kepada KT HAM PBB
Tgl terbit: Selasa, 06 Februari 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Human Rights Working Group (HRWG), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA ) mengapresiasi inisiatif pemerintah Indonesia yang telah mengundang Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zeid Ra?ad al Husein ke Jakarta, Indonesia. Pertemuan antara perwakilan masyakarat sipil dan Komisioner Tinggi HAM PBB yang dilaksanakan pada 5 Februari 2018 membahas isu-isu terkait hak asasi manusia, antara lain terkait diskrimininasi dan kekerasan, isu hak tanah dan masyarakat adat, impunitas, dan akuntabilitas.
MoU Polri dan TNI Tentang Perbantuan TNI :  Menyalahi UU dan Cermin Lemahnya Kontrol Otoritas Sipil terhadap Alat Negara MoU Polri dan TNI Tentang Perbantuan TNI : Menyalahi UU dan Cermin Lemahnya Kontrol Otoritas Sipil terhadap Alat Negara
Tgl terbit: Senin, 05 Februari 2018
MoU Polri dan TNI Nomor B/2/2018 yang ditandatangani oleh Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tanggal 23 Januari 2018 Tentang Perbantuan TNI dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) adalah kemunduran signifikan tidak hanya dalam agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK) tetapi juga kemunduran kualitas demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Jendral Polisi Aktif Ditunjuk sebagai PLT Gubernur: Menteri Dalam Negeri "Menggoda" Polri Berpolitik dan Memperlemah Pemerintahan Sipil
Tgl terbit: Senin, 29 Januari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa pengajuan usulan pengangkatan 2 (dua) orang Perwira Tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk menduduki jabatan sipil sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Provinsi Jawa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Kementrian Dalam Negeri adalah langkah yang tidak tepat.
Label : Reformasi Sektor Keamanan Reformasi Sektor Keamanan
Vonis 10 bulan Budi Pego:  Ancaman Serius Terhadap Kerja - Kerja Pembela HAM di Indonesia Vonis 10 bulan Budi Pego: Ancaman Serius Terhadap Kerja - Kerja Pembela HAM di Indonesia
Tgl terbit: Minggu, 28 Januari 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan vonis 10 bulan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi nomor 559/Pid. B.2017/PN.Byw tertanggal 23 Januari 2018 terhadap pegiat lingkungan, Sdr. Heri Budiawan alias Budi Pego. Pasalnya dalam vonis putusan tersebut, Budi Pego dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 107 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ?Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM?
Tgl terbit: Kamis, 25 Januari 2018
Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme, namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme, isu tentang ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dan lainnya.
Pemerintah Segera Hentikan Penggusuran Paksa Tanah Masyarakat Tanjung Sari, Luwuk - Banggai, Usut Tuntas Praktek Mafia Tanah Pemerintah Segera Hentikan Penggusuran Paksa Tanah Masyarakat Tanjung Sari, Luwuk - Banggai, Usut Tuntas Praktek Mafia Tanah
Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2018
Warga Tanjung Sari, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah kembali mengalami ancaman penggusuran. Ini adalah kali kedua warga mengalami penggusuran dan tindakan represif, setelah pada pertengahan bulan Mei 2017 lalu, Pengadilan Negeri (PN) Luwuk atas permohonan dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris memutuskan eksekusi penggusuran terhadap rumah-rumah dan pemukiman warga. Akibat kejadian tersebut, 200-an unit rumah warga dan 343 KK yang terdiri dari 1.411 jiwa telah menjadi korban penggusuran sepihak tersebut. Warga yang menjadi korban terpaksa tinggal di puing-puing pemukiman mereka yang sudah rata dengan tanah.
Label : Konflik SDA Konflik SDA
Mendesak Proses Hukum terhadap Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua oleh anggota TNI AD di Kimaam, Papua
Tgl terbit: Kamis, 18 Januari 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak POMDAM XVII/Cendrawasih untuk transparan dan akuntabel terhadap proses perkembangan perkara kasus penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD Yonif 755/Yalet terhadap salah satu warga Kimaam, a.n Isak Dewayekua (23), selanjutnya disebut sebagai korban. Adapun sebelum diketahui tewas pada 18 November 2017, korban terlebih dahulu ditangkap pada hari yang sama oleh tiga anggota Yalet/755 dan disiksa sejak dalam penangkapan hingga perjalanan menuju Polsek Kimaam.
TNI-POLRI dalam Kontestasi Pilkada 2018: Pertahankan Supremasi Sipil, Jaga Netralitas TNI-POLRI TNI-POLRI dalam Kontestasi Pilkada 2018: Pertahankan Supremasi Sipil, Jaga Netralitas TNI-POLRI
Tgl terbit: Rabu, 10 Januari 2018
Dinamika Pilkada serentak pada 2018 diwarnai dengan majunya para kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Majunya para kandidat tersebut bukanlah hal yang baru, karena dalam Pilkada yang lalu juga terdapat para kandidat yang berasal dari TNI dan Polri. Namun demikian, pada saat ini sebagian kandidat dari kalangan TNI dan Polri telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Hal inilah yang menimbulkan masalah bagi kehidupan demokrasi.
Label : Reformasi Sektor Keamanan TNI
TAP-HAM AJUKAN PRAPERADILAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DAN  IMPUNITAS POLISI TAP-HAM AJUKAN PRAPERADILAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DAN IMPUNITAS POLISI
Tgl terbit: Kamis, 04 Januari 2018
Hari ini (3/1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Ciliwung Merdeka mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan (Kapolres Jakarta Selatan) dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Alldo Fellix Januardy ketika terjadi penggusuran paksa di Bukit Duri pada 12 Januari 2016.
Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana  terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua
Tgl terbit: Kamis, 04 Januari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama dua bulan terakhir telah melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap dua kasus penyiksaan yang terjadi di wilayah timur Indonesia, yakni kasus penyiksaan terhadap La Gode di Taliabu, Maluku Utara dan kasus penyiksaan terhadap Isak di Kimaam, Merauke. Keduanya mengalami penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD, termasuk juga adanya keterlibatan dari anggota Polri.
Label : TNI Penyiksaan
Merespons Pernyataan Hari HAM Presiden Joko Widodo: Jangan Hanya Sekadar Pengakuan Tanpa Langkah dan Kerja Nyata
Tgl terbit: Minggu, 10 Desember 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengakui bahwa penegakan HAM termasuk penuntasan sederet peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu masih penjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah pada perayaan Hari HAM sedunia di Solo (10/12/2017), tidak lebih sekadar bahasa diplomasi dan komunikasi politik untuk mendapat pemakluman dari publik.
Label : kontras Lain-lain
Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil: Pemerintah Amerika Serikat (AS) harus segera menarik deklarasi terkait dengan penyebutan Yerusalem sebagai ibukota Israel Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil: Pemerintah Amerika Serikat (AS) harus segera menarik deklarasi terkait dengan penyebutan Yerusalem sebagai ibukota Israel
Tgl terbit: Minggu, 10 Desember 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) ? organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang Hak asasi manusia ? sangat menyesali pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada 7 Desember 2017 yang menyatakan kota Jerusalem sebagai ibukota Israel.
Label : Internasional Palestina

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org