Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 241 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 Next All

Kasus Munir Tak Tuntas, Pejuang Ham Terancam
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 September 2011
Sudah 7 tahun kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib tak juga terungkap. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar berharap, keadilan dapat ditegakkan. Jika kasus Munir tak terungkap, kata dia, nasib aktivis HAM di Indonesia berada di tubir jurang.
Police Deny Torture Claims Following Arrests and Raid
Sumber: SCOOP.CO.NZ | Tgl terbit: Selasa, 06 September 2011
Jayapura district police have been accused of torturing 15 witnesses who were initially suspected of being members of the Free Papua Movement (OPM) in a violence related case in Abepura.
KontraS minta SBY Ambil Langkah Strategis
Sumber: CENDRAWASIHPOS.COM | Tgl terbit: Senin, 08 Agustus 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden SBY mengambil langkah strategis menyelesaikan konflik di Papua, dengan pendekatan yang persuasif tanpa kekerasan.
Kontras Yakin Parlemen Inggris Tak akan Dukung OPM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
Jakarta - Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan agar bisa lepas dari NKRI. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pemerintah RI tidak perlu gerah menanggapi pertemuan itu karena negara-negara besar tidak mungkin mendukung kemerdekaan Papua.
INDONESIA: Activists urge economic development for Papua
Sumber: IRINNEWS.ORG | Tgl terbit: Rabu, 03 Agustus 2011
JAKARTA, 3 August 2011 (IRIN) - Indonesia needs to boost economic development in Papua, human rights activists say, a day after thousands in the restive region rallied for independence.
Govt plays down Papua rally
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Agustus 2011
Thousands of people in Papua staged coordinated rallies Tuesday in a show of support for the conference of International Lawyers for West Papua (ILWP) in London to pursue a referendum for independence.
Verdict on Ahmadiyya lynching highlight weak and deteriorating of religious minorities
Sumber: FIDH.ORG | Tgl terbit: Jumat, 29 Juli 2011
Paris-Jakarta, 29 July 2011. The lenient verdicts handed down against 12 persons accused of killing three followers of a minority Muslim community fail to reflect the brutality and gravity of the attack and demonstrate the authoritiesâ?? inability to protect freedom of religion and end impunity for faith-based violence in Indonesia, said the International Federation for Human Rights (FIDH) and the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) today.
Demos are fine by Asean, say Jakarta protesters
Sumber: FREEMALAYSIATODAY.COM | Tgl terbit: Selasa, 12 Juli 2011
PETALING JAYA: In another sign of international support for Bersih 2.0, a group of Indonesians today demonstrated outside the Malaysian embassy in Jakarta and refused an invitation to go inside, preferring to â??express freedom of expressionâ? in public view.
KontraS Membuka Sekolah HAM
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Juli 2011
Pembukaan sekolah HAM yang di adakan oleh Kontras yang diikuti oleh 30 perwakilan Mahasiswa dari berbagai daerah ini dalam rangka menambah wawasan dan untuk dapat membantu memonitoring masalah-masalah HAM di daerah.
Human Rights School for University Students Launched in Jakarta
Sumber: CANADIANINTERNATIONAL.GA.CA | Tgl terbit: Senin, 04 Juli 2011
Counsellor (Development) and Head of Canadian International Development Agency (CIDA) at the Canadian Embassy, Ms. Patricia McCullagh, First Secretary & Human Security Advisor of the Embassy of Switzerland, Mr. Georg Stein, and Counsellor for Cooperation of the French Embassy, Mr. Stéphane Foin, officially opened today in Jakarta the third Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA), or Human Rights School for University Students. Organized by the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) and supported by the Embassies of Canada, Switzerland and France, SeHAMA will provide necessary knowledge and skills for select university students from across Indonesia to monitor human rights issues as well as implement human rights principles in their respective regions.
Indonesia struggles to protect human rights
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 27 Juni 2011
Though the demise of its authoritarian rule is now 13 years past, Indonesia still struggles to protect human rights, as the state repeatedly finds itself embroiled in criminal acts against its citizens, a report says.
Police cite universal rules, Geneva Convention on terror arrests
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Mei 2011
The National Police said that they had respected available rules and conventions in the arrest of terror suspects in the past.
Soal Keterlibatan TNI, Kontras Menyurati FIFA
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2011
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan telah mengirim surat kepada Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Surat itu menyoroti beredarnya kabar tentang terjadinya aksi-aksi kekerasan yang diduga melibatkan sejumlah oknum perwira TNI dalam proses pemilihan Ketua Umum PSSI periode 2011-2015.
Human Rights Experts Call on ASEAN to Support an Investigation into Violations in Burma
Sumber: SHANLAND.ORG | Tgl terbit: Selasa, 03 Mei 2011
The Vice-Chair of the Indonesian National Human Rights Commission, Mr. Nurkholis, today called on the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to support a UN investigation into business and human rights violations in Burma.
Reformasi Has Not Brought Justice: Rights Report
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 April 2011
Indonesia has repeatedly failed to achieve conclusive justice for victims of state-sponsored human rights violations during 13 years of the reform era, according to a new report.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org