Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 1918 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 128 Next All

Dapat Remunerasi, Polisi Harus Bersih
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
NASIONAL - HUMANIORA Minggu, 19 Desember 2010 , 06:31:00 Dapat Remunerasi, Polisi Harus Bersih JAKARTA -- Kucuran uang dari negara untuk remunerasi aparat Polri disambut kritik dan harapan para aktivis. Mereka berharap Korps Bhayangkara bisa benar-benar profesional dan bersih. "Selama ini, citra polisi masih identik dengan pungli (pungutan liar) dan jalur belakang. Kita menunggu, setelah remunerasi cair, apa bisa benar-benar bersih?" ujar Koordinator Kontras Haris Azhar kepada Jawa Pos kemarin (18/12).
Remunerasi, Reserse dan Polantas Harus Bersih
Sumber: riaupos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA (RP) - Kucuran uang negara untuk remunerasi aparat Polri disambut kritik dan harapan kalangan aktivis. Mereka berharap, Korpas Bhayangkara bisa benar-benar profesional dan bersih.
Perempuan Harus Lawan Tidak Kekerasan
Sumber: hariansumutpos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
10:09, 19/12/2010 Perempuan Harus Lawan Tidak Kekerasan Diah Susilowati, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut.
PEMBUNUHAN MUNIR
Kontras Dahului Dokumen Rahasia WikiLeaks

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
RMOL. Tidak ada yang baru dari WikiLeaks terkait pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir.
Kontras Kecewa Revisi UU Peradilan Militer Tak Masuk Prolegnas
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kecewa karena rancangan revisi Undang-Undang Peradilan Militer tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Revisi UU Peradilan Militer ini merupakan alat yang bisa menjerat tindak kesewenang-wenangan militer yang terjadi selama ini. "Ini agenda dari reformasi militer dan peradilan," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar hari ini di kantornya, Minggu 19 Desember 2010.
Kontras Sesalkan Prolegnas Tak Cantumkan Revisi RUU Peradilan Militer
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontras menyayangkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 tidak memasukkan revisi RUU Peradilan Militer, No 31/1997). Padahal agenda revisi RUU Peradilan Militer sedianya telah dibahas sejak 5 tahun silam dan belum tuntas hingga saat ini.
Konvensi Penghilangan Paksa Belum Diratifikasi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan tidak masuknya agenda ratifikasi perjanjian internasional soal penghilangan orang secara paksa, ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. "Padahal konvensi ini sudah akan berlaku secara internasional tanggal 23 Desember 2010," kata Chrisbiantoro, Staf Divisi Pemantauan Impunitas Kontras di kantornya, Ahad 19 Desember 2010.
Pemerintah Tak Paham Reformasi Militer
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak masuknya pembahasan UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2011 di DPR dinilai sebagai bentuk tidak pahamnya DPR dan Pemerintah terhadap agenda reformasi TNI dan reformasi peradilan. Berlarutnya pembahasan UU itu dinilai akan terus menguntungkan militer.
Kontras Ingin Pastikan Lembaga Intelijen Diatur UU
Sumber: bangkapos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA, BANGKA POS.com â?? Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengaku sangat menyambut baik dengan rencana pembahasan RUU Intelijen dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Namun ternyata hal tersebut belum cukup bagi Kontras. Menurutnya, dalam draft RUU tersebut harus memasukkan mekanisme koreksi.
Kasus Munir Layak Dibuka Kembali
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
INILAH.COM, Jakarta â?? Pasca Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ditolak oleh Mahkamah Agung, kini pihak keluarga dan Kontras mendesak agar masalah ini kembali diusut. Jika kasus ini kembali dibuka, tentu harus ada niat dari Presiden dan Jaksa Agung.
Maarif Institute: Kekerasan Agama Meningkat
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 2010
VIVAnews - Grafik aksi kekerasan yang berlatar belakang agama di Indonesia meningkat secara signifikan. Sepanjang 2010 aksi-aksi kekerasan nyaris tanpa jeda mengoyak jalinan keharmonisan kerukunan umat beragama.
Kekerasan Meningkat, Demokrasi Terancam
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan yang berlatar belakang agama di Indonesia makin marak terjadi di ruang publik. Persoalan ini mesti diselesaikan dengan tuntas karena kekerasan yang menodai multikulturalisme tersebut bakal mengancam demokrasi Indonesia.
Maarif Institute
Kekerasan Multikultural 2010 Meningkat

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Maarif Institute meluncurkan Jurnal Maarif edisi akhir tahun 2010 di kantor Muhammadiyah, Rabu (15/12/2010). Dalam jurnal yang menjadi refleksi akhir tahun sejumlah tokoh, di antaranya, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, peneliti LIPI Asvi Warman Adam, budayawan Radhar Panca Dahana, dan Ketua KontraS Usman Hamid, ini mengusung tema "Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikultural Negara".
Kontras: Tiga Menteri Lemah soal HAM
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Ketua Kontras Usman Hamid mencatat tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II komitmennya dinilai sangat lemah terkait hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama. Ketiganya adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.
Kedatangan SBY di Surabaya Disambut Unjuk Rasa
Sumber: surabaya.detik.com | Tgl terbit: Senin, 13 Desember 2010
Surabaya - Sebelum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan berkantor selama 3 hari di Gedung Negara Grahadi, rencananya akan disambut unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org