Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 151 Next All

Memperingati 18 tahun Peristiwa Simpang KKA - Pemerintah Masih Abai terhadap Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat
Tgl terbit: Rabu, 03 Mei 2017
Pada 3 Mei 2017, tepat 18 tahun peristiwa Simpang KKA, Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh. Mengenang peristiwa ini bukan sekedar mengingat sejarah bangsa yang penuh luka yang belum diobati, tetapi juga keadilan yang terus diingkari oleh Pemerintah. Selain hak korban, pengabaian ini juga berdampak pada publik yang juga punya hak untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, baik karena pelanggaran itu sendiri maupun untuk memastikan agar peristiwa atau kejahatan-kejahatan serupa tidak berulang di masa kini dan yang akan datang.


Saatnya Evaluasi Praktek dan Persyaratan Penggunaan Senjata Api di Lingkungan POLRI
Tgl terbit: Sabtu, 29 April 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolri agar segera melakukan evaluasi terhadap praktek dan persyaratan penggunaan senjata api di lingkungan Polri, sebagai respon atas berbagai tindakan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dalam beberapa bulan terakhir.


Anjloknya Komitmen Ham Pemerintah Kita di Masa Pemerintahan Populis Jokowi
Tgl terbit: Rabu, 26 April 2017
Jelang sepekan menuju penyelenggaraan Putaran Ketiga Evaluasi Periodik Universal Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations 3rd Cycle Universal Periodic Review) atas kinerja pemenuhan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada 3 Mei 2017 di Jenewa, masyarakat sipil Indonesia yang tergabung antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asia Justice for Rights (AJAR), Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Papua Resource Center, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Jaringan Anti Tambang (JATAM) telah menyerahkan laporan situasional hak asasi manusia di Indonesia. Di mana laporan situasional tersebut mencakup situasi-situasi HAM yang muncul pada rentang periode 2012 hingga 2016.


Pendapat Akademisi dalam Sidang Eksaminasi Putusan PTUN atas Sengketa Informasi Kasus TPF Munir
Tgl terbit: Selasa, 25 April 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial, LBH Jakarta, Omah Munir, Setara Institute dan YLBHI bekerjasama dengan STHI Jentera Jakarta mengapreasiasi pelaksanaan Sidang Eksaminasi ?Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Sengketa Informasi Kasus TPF Munir? yang dilakukan oleh para akademisi dari 3 (tiga) kampus di Indonesia, yakni Universitas Airlangga - Jawa Timur, Universitas Atma Jaya - Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ? Jakarta pada 20 April 2017. Para akademisi menilai putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang mengabulkan keberatan Termohon Informasi (Pemerintah RI c.q Kemensetneg RI) untuk menolak isi amar putusan Komisi Informasi terdahulu yang menyatakan bahwa dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir adalah informasi terbuka untuk publik, bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi.


KPK Harus Hadir - Penyerangan Novel: Jendela Penghancuran KPK yang Sistemik
Tgl terbit: Jumat, 21 April 2017
Kami Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan teror dan penyerangan terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan. Sampai dengan 10 hari paska penyiraman air keras kami belum melihat upaya luar biasa dari KPK sebagai institusi untuk mendorong pengungkapan kasus ini secara maksimal.


Mike Pence di Indonesia: Akuntabilitas HAM pada Kebijakan dan Kerjasama Harus Menjadi Landasan Diplomasi Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat
Tgl terbit: Kamis, 20 April 2017
Pertemuan yang digelar hari ini, Kamis 20 April 2017 antara Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dan Presiden Joko Widodo adalah kesempatan yang baik bagi kedua belah negara untuk mempererat posisi dan pemahaman pada ruang-ruang kerjasama yang berlandaskan semangat hak asasi manusia. Sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh Mike Pence di akun Twitternya, ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokratik ketiga terbesar di dunia, memiliki banyak kesamaan nilai yang dibagi bersama Amerika Serikat seperti kebebasan, penegakan hukum, hak asasi manusia dan keragaman agama maupun kepercayaan.


Penembakan Lubuk Linggau, Potret Brutalitas Aparat Polri di Lapangan
Tgl terbit: Rabu, 19 April 2017
Di tengah pesta pilkada putaran kedua serempak hari ini (19/04), peristiwa penembakan satu keluarga di dalam mobil di Lubuklinggau, Sumatera Selatan adalah cacat hukum yang harus diprotes keras dan diarahkan kepada Kapolri. Dari banyak sumber media yang kami pantau, penembakan brutal ini seakan dibenarkan oleh Kapolres Lubkulinggau AKBP Hajat Mabrur, ketika 1 mobil sedan Honda City yang berisi 7 orang keluarga tidak mau berhenti pada pemeriksaan razia kendaraan bermotor pada Selasa 18 April 2017. Dari penembakan tersebut, 1 orang tewas akibat luka tembak disekujur tubuhnya.


Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017)
Tgl terbit: Selasa, 11 April 2017
Pada catatan KontraS yang diluncurkan jelang peringatan 14 tahun hari perlawanan hukuman mati sedunia bulan Oktober 2016, KontraS telah mencatat bahwa setidaknya terdapat 35 kasus vonis hukuman mati. Dua puluh lima di antaranya jatuh pada kejahatan narkotika, dan 10 kasus lainnya masuk pada kasus pembunuhan dan kejahatan seksual. Sebaran lokasi berada di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Bulan-bulan seperti April dan Maret. Beberapa kasus hukuman mati yang mencolok seperti Yusman Telaumbanua, Teja Harsoyo (terkait kasus impor pil MDMA 1,2 juta Fredi Budiman), dan kejanggalan eksekusi mati yang terjadi pada Juli 2016 silam.


Surat Terbuka: Presiden Jokowi Menyikapi Pengabaian Negara Terhadap Nasib Petani dan Kelestarian Pegunungan Kendeng Demi Investasi Semen
Tgl terbit: Senin, 03 April 2017
Pegunungan Kendeng merupakan kawasan ekosistem karst yang esensial dan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karakter hidrogeologi karst sangat unik, memiliki lapisan tanah tipis dan potensial karena hampir sepanjang waktu dapat menyimpan air dalam jumlah yang melimpah, sehingga menjadi sumber air yang memenuhi kebutuhan warga khususnya petani di Jawa Tengah. Namun masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng menjadi rentan dan terancam dampak bencana ekologis antara lain berupa pencemaran air tanah, banjir, dan kekeringan akibat pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Pegunungan Kendeng.


Wiranto Mangkir dari Panggilan Ombudsman RI: Pengingkaran terhadap Hukum
Tgl terbit: Jumat, 31 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menyayangkan sikap Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang kembali mangkir dari panggilan Ombudsman RI guna memberikan keterangan terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sikap Wiranto tersebut menunjukkan adanya bentuk pembangkangan terhadap hukum dan pelecehan terhadap lembaga negara serta ketiadaan itikad baik untuk bertanggungjawab terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ketidakhadiran Wiranto dalam panggilan Ombudsman RI tersebut berakibat pada penundaaan proses pelaporan masyarakat. Lebih jauh, hal ini berdampak pada penundaan pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM berat masa lalu.


Kasus Kekerasan di Taliabu: Cermin Konflik Sumber Daya Alam Yang Terus Berulang
Tgl terbit: Kamis, 30 Maret 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Negara untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat Kab. Kepulauan Taliabu, Maluku Utara dan menyelesaikan persoalan konflik Sumber Daya Alam (SDA) yang diakibatkan oleh aktivitas usaha pertambangan milik perusahaan hingga merugikan masyarakat setempat.


Hari Kebenaran Internasional: Menunggu Kebenaran dan Keadilan dari tangan Presiden Joko Widodo
Tgl terbit: Kamis, 23 Maret 2017
Tanggal 24 Maret, diperingati sebagai hari Internasional Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang berat. Hak atas kebenaran merupakan hak korban dan masyarakat untuk mengetahui seputar peristiwa yang telah terjadi, pihak yang bertanggungjawab, dan jaminan untuk menghindari keberulangan kejadian serupa dimasa kini dan yang akan datang. Upaya pencarian kebenaran ini adalah upaya melekat dari akuntabilitas negarayang harus dilakukan. Upaya ini sifatnya tidak linier menunggu upaya resmi yang lain. Namun upaya mencari kebenaran adalah upaya utama yang tidak bisa ditunda oleh sebuah Negara yang sempat mengalami praktik otoritarianisme.


Perpanjangan Operasi Tinombala 2017: Minimnya Koreksi dan Akuntabilitas Pemberantasan Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 17 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal di Sulawesi Tengah menyoroti dan menyayangkan agenda perpanjangan Operasi Tinombala hingga Juli 2017 yang disampaikan melalui Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Unggung Cahyono pada hari Selasa, 14 Maret 2017 pada saat melakukan agenda evaluasi Operasi Tinombala di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Perpanjangan ini disampaikan oleh Unggung Cahyono berdasarkan permintaan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen (Pol) Rudi Sufahriadi agar dapat mencari dan menangkap 9 (sembilan) orang sisa dari kelompok teroris Santoso. Alasan perpanjangan masa operasi selama 3 bulan ? yang seharusnya telah berakhir pada tanggal 3 April 2017 mendatang ? juga dilakukan untuk memberikan rasa aman warga masyarakat di Poso.


Siaran Pers Jelang 19 Tahun KontraS: Tantangan Hak Asasi Manusia Ternyata Adalah Negara Belum Dewasa
Tgl terbit: Selasa, 14 Maret 2017
Kondisi HAM di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Gerakan HAM saat ini menghadapi tantangan lebih sulit salah satunya karena negara masih terus permisif terhadap pelaku pelanggaran HAM, hanya merespons pelanggaran HAM secara artifisial dan pasif bahkan hanya demi keuntungan populisme semata; Negara terus memberikan privilege kepada para pelanggar HAM baik individu?individu maupun korporasi


Dipasung Semen Jilid II: Tidak Berdayanya Hukum di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 13 Maret 2017
Tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan Gugatan Petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Sebelumnya pada 02 Agustus 2016 Presiden Jokowi juga menerima Para Petani Kendeng dan memerintahkan Kantor Staf Presiden bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan menunda semua izin tambang di Pegunungan Kendeng.


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 151 Next All

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org