Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

PRABOWO, MUCHDI, CHAIRAWAN DIPERIKSA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 1998
Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI Letjen TNI Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR, dan Komandan Grup IV Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Kol (Inf) Chairawan akan diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo


KONTRAS TETAP INGIN TAHU JATI DIRI HERMAN DI DAVAO
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 03 Agustus 1998
Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Munir, kepada Kompas di Jakarta hari Minggu (2/8) mengakui, dia semakin meyakini Herman Hendrawan yang saat ini berada di Davao, Filipina Selatan, bukan Herman Hendrawan seperti yang dicari Kontras. Tetapi siapa pun Herman Hendrawan di Davao, Kontras ingin mengetahui jati dirinya.


Pertemuan Kontras dengan Menhankam/Pangab Langkah Melegakan
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 03 Agustus 1998
PERTEMUAN antara Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto dan staf dengan pimpinan dan aktivis Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Billah, Munir dan rekan-rekannya, pada hari Kamis minggu lalu, kita nilai merupakan langkah maju yang melegakan. Itulah pendekatan dan pertemuan yang mencerminkan semangat


KONTRAS BELUM BERTEMU HERMAN HENDRAWAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 02 Agustus 1998
Anggota Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Mugiyanto, yang kini berada di Davao, Filipina Selatan, sampai Sabtu (1/8) petang belum dapat menemui Herman Hendrawan. Mugiyanto tidak diizinkan untuk bertemu oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Davao, karena ia tidak membawa surat kuasa dari orangtua Herman.


LBH TELITI INFORMASI PENEMUAN14 MAYAT DI WAY UMPU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 01 Agustus 1998
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung masih meneliti informasi yang menyebutkan ditemukannya 14 mayat terapung di aliran Way (Sungai) Umpu, desa Rantau Kijang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Lampung Utara (Lampung). Bersamaan, muncul pula kabar, mayat-mayat tersebut adalah aktivis mahasiswa yang menjadi korban penculikan.


Kasus Orang Hilang : MAKBUL HALIM AKAN DIMINTAI KETERANGAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 17 April 1998
Makbul Halim (26), mahasiswa FISIP Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (Unhas) Ujungpandang, yang dinyatakan hilang dan telah melaporkan keberadaannya, akan segera dimintai keterangan, untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dialaminya.


Ribuan Warga Tetap Tolak TPST Bojong
Walhi, Kontras, dan YLBHI Mendukung

Sumber: Media Indonesia | Tgl terbit:

BOGOR (Media): Ribuan warga dari empat desa di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, kembali berunjuk rasa menolak keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong di Kampung Rawajeler, Desa Bojong, kemarin.



TIM MONITORING ACEH KHAWATIRRUU TNI RAWAN SABOTASE
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit:
Tim Monitoring Aceh (Civilian Peace Monitoring Team for Aceh/ CPMTA) mengkhawatirkan Pasal 19 draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) bakal membuka peluang sabotase perdamaian di Aceh atau daerah lain yang rawan konflik.


MENUJU NASIONALISME SUBSTANTIF
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit:
DALAM khazanah bangsa ini, kita menyaksikan nasionalisme sebagai wujud cinta Tanah Air dilakukan dengan santun, elegan, dan beradab. Dapat dikatakan bentuk-bentuk kekerasan nyaris absen. Namun, dewasa ini kita menyaksikan ekspresi nasionalisme sudah diwujudkan dengan kekerasan.


Kasum Minta Polisi Tetapkan Tersangka Baru Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit:
Jakarta - Komite Solidaritas Aksi untuk Munir (Kasum) minta pada aparat hukum yang berwenang untuk menetapkan tersangka baru di luar personil Garuda Indonesia. Kalau tidak, maka kasus Munir tidak akan terbongkar aktornya.
Label : Munir

Seleksi Hakim Konstitusi: LSM Tuding DPR Sengaja Tutup Partisipasi Publik
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit:
Jakarta-Waktu satu hari yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap 18 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan protes dari LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Mahkamah Konstitusi (AMUK-MK). DPR dituding sengaja menutup partipasi publik.


Warga Dwikora Cimanggis Mengadu ke DPR
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit:
JAKARTA, SELASA â?? Dua puluh warga Perumahan Dwikora, Cimanggis, Depok, mendatangi Gedung DPR, Selasa (17/2), untuk beraudiensi dengan Komisi I DPR, terkait dengan sengketa lahan dengan TNI Angkatan Udara sejak tahun 2005. Puluhan warga yang didampingi KontraS, diterima anggota Komisi I Syarif Hassan di ruangan Fraksi Partai Demokrat.


Manajemen Soechi Dinilai Ingkar
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit:
MEDAN, KOMPAS.com - Karyawan Hotel Soechi Medan yang tergabung dalam Sarikan Pekerja Mandiri menuding manajemen mengingkari aturan tentang perburuhan. Manajemen belum memenuhi h ak 220 karyawan sejak 2006. Manajemen juga melakukan pemecatan tanpa surat pun kepada karyawan.


RUU Rahasia Negara Suburkan Korupsi di TNI
Sumber: MEDANBISNISONLINE.COM | Tgl terbit:
Rancangan Undang-undang Rahasia Negara bila disahkan akan menyuburkan praktik korupsi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebab, dalam draf RUU yang sekarang dibahas di DPR, informasi anggaran belanja TNI juga dimasukkan dalam kategori rahasia negara. â??Ini akan melahirkan institusi TNI yang lebih korup dari sekarang,â? kata aktivis antikorupsi, Teten Masduki, dalam diskusi bertajuk â??Layakkah RUU Rahasia Negara Disahkan?â?, di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Kamis (13/8).



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org