Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

PEMERINTAH TIDAK BISA LINDUNGI SOEHARTO * Yang Bisa Hanya Proses Pengadilan
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 September 1998
Pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan kepada mantan Presiden Soeharto dan keluarganya dari hujatan masyarakat, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Yang mutlak dilakukan - seperti dituntut rakyat - justru proses pengadilan yang transparan dan tidak diskriminatif untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.


MAHASISWA BATALKAN AKSI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 09 September 1998
Para mahasiswa membatalkan niatnya menduduki kembali Gedung DPR/MPR Senayan, Selasa (8/9), untuk melakukan konsolidasi. Meski demikian, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabotabek yang tergabung dalam Forum Kota itu bertekad melanjutkan aksi-aksi protes hingga tuntutan mereka didengarkan.


Soal Kasus Tanjungpriok : PEMERINTAH JANGAN DISKRIMINATIF
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 09 September 1998
Da'i KH Abdul Qadir Djaelani meminta pemerintah, ABRI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk bersikap adil, tidak diskriminatif, dalam menghadapi desakan masyarakat mengenai pengusutan peristiwa Tanjungpriok tahun 1984. Ia menuntut digelarnya pengadilan terhadap para tokoh yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu.


Rekomendasi TPF DPR HABIBIE HARUS SEGERA KE ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 08 September 1998
Presiden BJ Habibie harus segera mengadakan kunjungan ke Aceh. Ini untuk menegaskan adanya perhatian pemerintah kepada masyarakat Aceh. Demikian salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) DPR untuk Aceh dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Senin (7/9).


KORBAN DAN KELUARGA KORBAN PENCULIKAN BERTEKAD KE GENEVA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 04 September 1998
Para korban dan keluarga korban penculikan bertekad untuk menyampaikan kasus penculikan yang menimpa mereka dan anggota keluarganya pada Sidang Komisi HAM (Hak Asasi Manusia) PBB di Geneva, Swiss, bulan Oktober. Sebelumnya mereka akan mengadakan Kemah Keprihatinan di Yayasan LBH Indonesia, tanggal 14-16 September sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana.


UNJUK RASA SOAL LAMPUNG
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 04 September 1998
Sekitar 200 orang yang menyatakan diri sebagai korban Peristiwa Talangsari Way Jepara, Lampung, mengadakan unjuk rasa di depan Gedung MPR/ DPR Senayan Jakarta, Kamis


DITANGGUHKAN, PENARIKAN PASUKAN DARI ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 03 September 1998
Menyusul kerusuhan selama dua hari di Lhokseumawe, pimpinan ABRI di Jakarta hari Rabu (2/9) memutuskan untuk menangguhkan penarikan pasukan dari Aceh. Jumlah pasukan justru ditambah untuk pengamanan obyek-obyek vital dan strategis. Demikian ditegaskan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menjawab pers usai mengikuti Sidang Kabinet di Bina Graha.


DATA KOMNAS HAM SOAL ACEH BELUM FINAL * Jumlah Korban Bisa Lebih Besar
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 28 Agustus 1998
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Sekjen Komnas HAM) Baharuddin Lopa menegaskan, keluhan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto atas temuan Komnas HAM dalam kasus Aceh sebenarnya tidak perlu ada. Sebab, jumlah angka korban yang disebutkan Komnas HAM


Soal Kerusuhan 13-15 Mei : MANTAN PANGDAM JAYA BERI KETERANGAN PADA TGPF
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 1998
Mantan Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya yang sekaligus juga menjabat Panglima Komando Operasi (Pangkoops) wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (26/8), memenuhi undangan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan 13-15 Mei.


MAHMIL BAGI PRABOWO BUKAN BASA-BASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 26 Agustus 1998
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI Mayjen TNI Syamsu Djalaludin mengutarakan, kemungkinan diajukannya Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel (Inf) Chairawan ke Mahkamah Militer (Mahmil) bukan sekadar basa-basi politik. Tertundanya pengajuan 11 orang tersangka prajurit Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) ke Mahmil saat ini justru menunggu pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga perwira tinggi tersebut.


SEHARUSNYA LANGSUNG KE MAHMIL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 25 Agustus 1998
Desmond J Mahesa - salah seorang korban penculikan - merasa heran dengan keputusan Panglima ABRI. Ia malah menduga, jangan-jangan ada kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa disentuh publik. Buktinya, ketiga perwira tinggi itu tidak langsung dibawa ke Mahkamah Militer (Mahmil).


Munir tentang Aceh : ADA UPAYA PROVOKASI MEMBAKAR BUKTI BANGUNAN POSKO TENTARA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 24 Agustus 1998
Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang kini berada di Aceh, perlu segera mengalihkan perhatiannya pada pencegahan upaya penghilangan sejumlah barang bukti peninggalan DOM (Daerah Operasi Militer) di sejumlah tempat di Aceh. Setelah membuktikan adanya kuburan massal korban DOM
Label : Munir

KAPUSPEN ABRI: HERMAN HENDRAWAN ADA DI DAVAO
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 21 Agustus 1998
Herman Hendrawan, yang mengaku sebagai korban penculikan, ternyata masih hidup dan dalam keadaan sehat. Herman melaporkan diri ke Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Davao, Filipina selatan, Senin (27/7) dan hingga kini ia masih berada di Davao City. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (31/7)


FARIDA ARIANI DAN KORBAN PERKOSAAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 21 Agustus 1998
PERJUANGAN untuk pemulihan nasib kaum wanita yang kehilangan suami, diperkosa, serta anak-anak yatim piatu yang kehilangan orangtuanya akibat tindak kekerasan di Aceh pada kurun waktu 1990-1998, mulai dirintis Farida Ariani sejak dua tahun lalu.


Soal Pelanggaran HAM di Aceh : PERMINTAAN MAAF PANGAB BELUM CUKUP
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 18 Agustus 1998
Permintaan maaf Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di DI Aceh dinilai belum cukup. Permintaan maaf itu tidak menjelaskan apa-apa saja kesalahan yang telah diperbuat ABRI selama menggelar operasi militer di kawasan tersebut



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org