Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2110 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 141 Next All

Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak adanya proses hukum terhadap anggota TNI Pos Pamtas TNI Yonif 715/Mtl yang diduga melakukan tindakan praktik penyiksaan terhadap Bernadus Feka (yang selanjutnya disebut sebagai korban) pada tanggal 25 April 2018 lalu. Pada peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10.00 WITA di Pos Pamtas TNI Yonif 715/Motuliato, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut mengakibatkan korban mengalami luka ? luka.
Label : TNI Penyiksaan
Memperingati 19 tahun Peristiwa Simpang KKA Memperingati 19 tahun Peristiwa Simpang KKA
Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2018
Pada 3 Mei 2018, tepat 19 Tahun peristiwa Simpang KKA, Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh. Mengenang peristiwa ini bukan sekedar mengingat sejarah bangsa yang penuh luka yang belum diobati, tetapi juga keadilan yang terus diingkari oleh Pemerintah. Selain hak korban, pengabaian ini juga berdampak pada publik yang juga punya hak untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, baik karena pelanggaran itu sendiri maupun untuk memastikan agar peristiwa atau kejahatan-kejahatan serupa tidak berulang di masa kini dan yang akan datang.
Label : aceh
STOP MENGALIHFUNGSIKAN LAHAN WARGA MENJADI ARENA LATIHAN PERANG STOP MENGALIHFUNGSIKAN LAHAN WARGA MENJADI ARENA LATIHAN PERANG
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekesana (KontraS) menyayangkan sikap Batalyon Infanteri 133/YS di nagari Batu Bajanjang atau area di sekitar Gunung Talang yang dialih fungsikan sebagi tempat tempat latihan militer oleh Korem 032 Wirabraja berdasarkan surat Perintah Nomor: Sprin/122/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri 133/YS, Endik Hendra Sandi. Pasalnya, wilayah tersebut ialah lokasi pertanian produktif bagi masyarakat Nagari Batu Bajanjang.
Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan! Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan!
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2018
Dalam peringatan May Day 2018, Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan politik alternatif untuk mewujudkan jalan keadilan bagi rakyat Indonesia. Seruan ini mendasarkan pada kondisi selama ini kita melihat tidak ada harapan akan perubahan dari kekuatan politik elit yang ada saat ini, baik yang berada dalam lingkar kekuasaan kubu Jokowi maupun kubu oposisi (Prabowo).
Mendesak Presiden RI Segera Menemukan, Mengumumkan dan Memberikan Hasil Penyelidikan Dokumen TPF Munir Mendesak Presiden RI Segera Menemukan, Mengumumkan dan Memberikan Hasil Penyelidikan Dokumen TPF Munir
Tgl terbit: Kamis, 26 April 2018
Melalui surat terbuka ini, kami, Suciwati bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute dengan ini mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mungkin menjelaskan secara terbuka keberadaan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir dan mengumumkan hasil penyelidikan tersebut kepada masyarakat.
#JagaIbuBumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik #JagaIbuBumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik
Tgl terbit: Senin, 23 April 2018
Dalam rangka memperingati Hari Bumi Internasional, pada 22 April, Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mengadakan aksi teatrikal dengan tema ?Jaga Ibu Bumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik?. Aksi ini mencerminkan bentuk kemarahan penghuni bumi, khususnya di Indonesia atas tindakan segelintir elit tidak bertanggung jawab yang menjadikan alam sebagai komoditas. Praktik menempatkan alam sebagai komoditas telah menempatkan masa depan ratusan juta orang Indonesia dalam situasi terancam. Komodifikasi alam melahirkan kontestasi perebutan kuasa yang masih mewarnai proses politik elektoral. Pemilu di Indonesia masih merupakan ajang obral lisensi pengrusakan alam, bukan kontestasi demokrasi sesungguhnya; untuk kemaslahatan orang banyak.
Label :
Sanksi Ringan Pelaku Penyiksaan hingga Tewas Alm. La Gode : Institusi Polri Melindungi Praktik Kekejaman Anggotanya di Lapangan
Tgl terbit: Senin, 09 April 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Maromoi, selaku kuasa hukum dari Yanti, istri Alm. La Gode merespon keras hasil putusan sidang etik yang dilakukan oleh Polres Sula, Maluku Utara yang memberikan sanksi rendah terhadap 3 (tiga) orang pelaku yang terlibat dalam kasus penangkapan sewenang ? wenang dan penyiksaan hingga tewas La Gode pada 24 Oktober 2017. Sanksi rendah ini jelas mencederai keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban yang harus menanggung luka seumur hidup akibat tindakan kesewenang ? wenangan aparat negara terhadap suaminya, terlebih Polres Sula lebih mengedepankan sidang etik dibanding memproses kasus ini melalui pengadilan umum. Kami menduga Polres Sula secara sengaja menggunakan sidang etik tersebut untuk melindungi anggotanya dari pertanggung jawaban secara hukum.
15 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah   Pengadilan HAM Hanya Janji Manis Diplomasi 15 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah Pengadilan HAM Hanya Janji Manis Diplomasi
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2018
Pada 4 April 2018 memasuki 15 tahun peristiwa Wamena Berdarah, Papua. Pada momentum ini Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah Indonesia segera merealisasikan janjinya terkait penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.
Desakan terhadap Kapolda Maluku untuk Melakukan Proses Hukum bagi Tim Sukses Salah Satu Calon Gubernur Maluku yang Melakukan Tindakan Kekerasan terhadap Jurnalis Desakan terhadap Kapolda Maluku untuk Melakukan Proses Hukum bagi Tim Sukses Salah Satu Calon Gubernur Maluku yang Melakukan Tindakan Kekerasan terhadap Jurnalis
Tgl terbit: Selasa, 03 April 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merespon keras terkait tindakan intimidatif dan kekerasan yang dilakukan oleh tim sukses dari Calon Gubernur Petahanan, Said Assagaf, terhadap sejumlah jurnalis yang terjadi pada hari Kamis, 29 Maret 2018, sekitar pukul 16.30 WIT di Warung Kopi Lela, Jl. Sam Ratulangi, Kel Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku.
Seruan Bersama: Politik Elektoral yang Bersih dan Demokratik untuk Pilkada, Pilpres, dan Pileg Seruan Bersama: Politik Elektoral yang Bersih dan Demokratik untuk Pilkada, Pilpres, dan Pileg
Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2018
Pada Juni 2018, kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] serentak di 171 daerah, dan pada saat yang bersamaan menjalani proses politik menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada tahun 2019. Politik elektoral ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada warga pemilih [citizen voters] untuk menagih akuntabilitas dari para wakil dan pemimpinnya, namun juga peluang untuk memprkokoh pelembagaan demokrasi di Indonesia. Namun, perhelatan politik elektoral ini tidak akan menjadi instrumen yang efektif bagi demokratisasi jika integritas proses dan pengelolaannya dinodai oleh berbagai praktek buruk yang terus-menerus berlangsung.
KOALIASI MASYARAKAT SIPIL TOLAK PERSEKUSI MEDIA  PEMAKSAAN PERMINTAAN MAAF TEMPO OLEH FPI MENYALAHI KEMERDEKAAN PERS DAN BEREKPRESI KOALIASI MASYARAKAT SIPIL TOLAK PERSEKUSI MEDIA PEMAKSAAN PERMINTAAN MAAF TEMPO OLEH FPI MENYALAHI KEMERDEKAAN PERS DAN BEREKPRESI
Tgl terbit: Rabu, 21 Maret 2018
Persekusi dan intimidasi dalam bentuk demontrasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam pada tanggal 16 Maret 2018 terhadap Majalah Tempo telah menimbulkan keprihatinan semua pihak yang memperjuangkan kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi di Indonesia. Peristiwa itu menunjukan lemahnya perlindungan hukum. Bila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan muncul organisasi lain yang akan menjadi pelaku-pelaku baru, karena merasa mendapatkan justifikasi atau pembenaran untuk menduplikasi tindakan serupa. Kami memandang persekusi dan intimidasi ini, bukan hanya sebagai ancaman kepada Majalah Tempo, tetapi merupakan ancaman nyata kepada semua media yang kritis di Indonesia.
Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi :  Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi : Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan
Tgl terbit: Senin, 19 Maret 2018
Pada tanggal 20 Maret 2018 esok, KontraS genap memasuki usia yang ke-20 tahun. Hari jadi KontraS tahun ini menjadi penanda reflektif gerakan reformasi, karena 20 tahun KontraS bertepatan dengan momentum 20 tahun Reformasi yang akan diperingati pada bulan Mei mendatang. 20 tahun lalu KontraS lahir atas inisiasi keluarga korban penghilangan paksa dan sejumlah tokoh serta kelompok masyarakat sipil. Lahirnya KontraS melekat dengan situasi sosial politik saat itu, sejalan dengan menguatnya tuntutan dan perlawanan rakyat kala itu dalam menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tindakan refresif rezim Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto dan kroninya. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa kekuasaan yang dimiliki Presiden Soeharto dan kroninya telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam kondisi hak asasi manusia paling buruk-yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.
IJON POLITIK PILKADA MELANGGENGKAN KRISIS SOSIAL EKOLOGIS IJON POLITIK PILKADA MELANGGENGKAN KRISIS SOSIAL EKOLOGIS
Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2018
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang diikuti 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten pada 27 Juni 2018 mendatang tidak berimplikasi pada penyelesaian krisis dan masalah rakyat. Pilkada ini hanya akan melanggengkan krisis sosial ekologis melalui penerbitan berbagai izin tambang dan perkebunan.
Label : Konflik SDA
RAKYAT TAK SEHARUSNYA MENJADI KORBAN: SERUAN PENGHENTIAN KRIMINALISASI RAKYAT TAK SEHARUSNYA MENJADI KORBAN: SERUAN PENGHENTIAN KRIMINALISASI
Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2018
?Kriminalisasi? menjadi salah satu kata yang kini kerap terdengar di ruang publik. Kata ?kriminalisasi? terucap untuk perkara buruh pabrik di Makassar yang dituduh mencuri sandal bolong, namun juga untuk menunjuk kasus kriminalisasi komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah hingga Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Tulisan ini tak mencoba meringkaskan semua kasus-kasus kriminalisasi di Indonesia. Justru sebaliknya, tulisan ini bermaksud menyergah kita semua bahwa tanpa peringatan dan intervensi yang efektif, korban kriminalisasi akan semakin banyak berjatuhan.
Seruan Moral Kebhinekaan; Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan Seruan Moral Kebhinekaan; Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan
Tgl terbit: Selasa, 20 Februari 2018
Hari-hari ini kebangsaan kita sedang diuji. Kita saksikan rajutan kebhinekaan Indonesia berada dalam gangguan serius. Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah dalam bentuk serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan. Ikatan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri Negara-bangsa sedang dalam pertaruhan.
Label : KBB

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org