Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 183 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 Next All

Pemilu Tanpa Perlindungan HAM: Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Menjelang Pemilu 2014
Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2014
KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengucapkan selamat atas terselenggaranya Pemilu 2014. Namun demikian, dibalik pesta demokrasi itu, KontraS menyayangkan masih minimnya perlidungan dan pemenuhan hak asasi manusia, baik yang terjadi menjelang maupun pada hari pemilihan, 9 April 2014. Tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak hidup, luka fisik, kerugian materil dan immateril.
Negara Belum Progresif Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya!
Tgl terbit: Sabtu, 26 April 2014
KontraS, Walhi, dan Forum Buruh Lintas Pabrik menyesalkan Pemerintah Indonesia yang hingga kini belum progresif dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi warga negara secara keseluruhan.
Surat Terbuka : Pemerintah Republik Indonesia Harus Bersikap atas Kekerasan di Kamboja
Tgl terbit: Senin, 06 Januari 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk dan mengecam keras tindakan militeristik yang menggunakan kekuatan berlebihan dari angkatan bersenjata Kamboja terhadap kaum pekerja pada tanggal 3 Januari 2014
Organisasi Masyarakat Sipil menuntut Keterlibatan Substantif dengan Mekanisme HAM ASEAN
Tgl terbit: Kamis, 03 Oktober 2013
Organisasi Masyarakat Sipil dari berbagai negara ASEAN baru saja menyelenggarakan Konsultasi Regional mengenai HAM di ASEAN pada tanggal 1-2 Oktober 2013 di Jakarta. Lebih dari 80 peserta dari lebih dari 59 organisasi, baik di dalam maupun di luar kawasan ASEAN berkumpul untuk membahas berbagai isu, termasuk strategi untuk mewujudkan keterlibatan dengan mekanisme HAM ASEAN.
HENTIKAN TINDAK KEKERASAN POLISI TERHADAP AKSI BURUH!
Tgl terbit: Kamis, 26 September 2013
Tim Advokasi Bersama Untuk Buruh (Tabur) Karawang, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan-tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh atau serikat pekerja.
Indonesia: Kegagalan menghadirkan keadilan penuh atas pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir
Tgl terbit: Jumat, 06 September 2013
Sembilan tahun setelah pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil tindakan yang konkrit dan tegas untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab – termasuk mereka yang ada di tingkatan tertinggi – dibawa ke muka hukum, dan semua pembela HAM dilindungi secara lebih baik.
INDONESIA: The government must provide remedies for victims of past human rights violations, including those which took place during the DOM period in Papua and Aceh
Tgl terbit: Senin, 02 September 2013
Joint written statement submitted by the Asian Legal Resource Centre (ALRC), a non-governmental organisation with general consultative status, together with The Commission for the Disappeared and the Victims of Violence (KontraS) in Indonesia
Timor-Leste/Indonesia: Penyeruan kebenaran dan reparasi yang dibuat komisi kebenaran bilateral terabaikan
Tgl terbit: Kamis, 18 Juli 2013
Amnesty International, ANTI (Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional), dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyerukan pemerintah Indonesia dan pihak berwenang Timor-Leste untuk mengambil langkah segera untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat lima tahun lalu oleh sebuah komisi kebenaran bilateral negara-negara tersebut yang memiliki tugas untuk mengevaluasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks referendum kemerdekaan di Timor-Leste (dulunya Timor-timur) pada 1999.
Indonesia menegaskan pembatasan kebebasan berekspresi di Papua kepada Komite HAM PBB
Tgl terbit: Sabtu, 13 Juli 2013
Pada tanggal 10 dan 11 Maret 2013 lalu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB meninjau pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, salah satu hak asasi manusia paling penting yang sudah diratifikasi Indonesia dan pemerintah berkewajiban untuk menjalankan jaminan perlindungan hak-hak itu di Indonesia.
#GoRights2013: Olah raga (Gowes) sambil belajar HAM; Minggu 30 Juni 2013 – Taman Menteng, Jakarta Pusat
Tgl terbit: Rabu, 26 Juni 2013
GO RIGHTS 2013 adalah kegiatan yang dirancang bernilai positif dengan melibatkan kaum muda sebagai generasi penerus yang berpotensi membangun beragam hal positif di masa mendatang, komunitas beragam minat sebagai bagian dari masyarakat yang menginspirasi dengan tindakan untuk suatu perubahan positif, dan masyarakat secara luas untuk membangun kehidupan yang lebih baik secara komunal – partisipasi maka menjadi penting dalam kegiatan ini.
PEMERINTAH HARUS SEGERA MEMBERIKAN KEPASTIAN JADWAL KUNJUNGAN RESMI PELAPOR KHUSUS PBB TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI KE INDONESIA
Tgl terbit: Selasa, 04 Juni 2013
KontraS, The International Coalition Human Rights and Peace for Papua, Fransiscan International and TAPOL meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Frank La Rue yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resmi sebagaimana dinyatakan dalam Dewan HAM PBB ke-23 di Geneva, 3 Juni 2013.
Jalan terus Pengadilan AS dalam Gugatan Korban Aceh Vs Exxon Mobil: Merespon Putusan MA Amerika Serikat
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghormati putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada April 2013 dalam perkara Kiobel v. Royal Dutch Petroleum yang telah memutuskan bahwa pengadilan-pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan asing yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di luar negeri.
Peluncuran website: www.papuansbehindbars.org
Tgl terbit: Selasa, 16 April 2013
Pada hari ini Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua bekerjasama dengan sejumlah LSM HAM di Jakarta dan Internasional secara resmi meluncurkan sebuah situs internet yakni: www.papuansbehindbars.org, atau dalam bahasa Indonesia berarti ‘Orang Papua Dibalik Jeruji’,
KARNAVAL PEREMPUAN MELAWAN KEKERASAN, DISKRIMINASI, DAN PEMISKINAN PEREMPUAN”
Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013
Ribuan Perempuan bergerak bersama untuk melawan Kekerasan, Diskriminasi dan Pemiskinan Perempuan dalam sebuah Karnaval Perempuan. Karnaval Perempuan akan dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia dan selanjutnya akan longmarch menuju Istana, di hari Perempuan Sedunia, 8 Maret 2013, mulai pukul 13.00 Wib.
Open Letter to Minister of Foreign Affairs
Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
We, human rights organizations and government research institution, which have concern on human rights, urge the Indonesian government to support the establishment of Inquiry Mechanism by United Nations which purpose is to investigate the occurring human rights violations in Democratic People’s Republic of Korea.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org