Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 177 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Next All

INDONESIA: The government must provide remedies for victims of past human rights violations, including those which took place during the DOM period in Papua and Aceh
Tgl terbit: Senin, 02 September 2013
Joint written statement submitted by the Asian Legal Resource Centre (ALRC), a non-governmental organisation with general consultative status, together with The Commission for the Disappeared and the Victims of Violence (KontraS) in Indonesia
Timor-Leste/Indonesia: Penyeruan kebenaran dan reparasi yang dibuat komisi kebenaran bilateral terabaikan
Tgl terbit: Kamis, 18 Juli 2013
Amnesty International, ANTI (Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional), dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyerukan pemerintah Indonesia dan pihak berwenang Timor-Leste untuk mengambil langkah segera untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat lima tahun lalu oleh sebuah komisi kebenaran bilateral negara-negara tersebut yang memiliki tugas untuk mengevaluasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks referendum kemerdekaan di Timor-Leste (dulunya Timor-timur) pada 1999.
Indonesia menegaskan pembatasan kebebasan berekspresi di Papua kepada Komite HAM PBB
Tgl terbit: Sabtu, 13 Juli 2013
Pada tanggal 10 dan 11 Maret 2013 lalu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB meninjau pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, salah satu hak asasi manusia paling penting yang sudah diratifikasi Indonesia dan pemerintah berkewajiban untuk menjalankan jaminan perlindungan hak-hak itu di Indonesia.
#GoRights2013: Olah raga (Gowes) sambil belajar HAM; Minggu 30 Juni 2013 – Taman Menteng, Jakarta Pusat
Tgl terbit: Rabu, 26 Juni 2013
GO RIGHTS 2013 adalah kegiatan yang dirancang bernilai positif dengan melibatkan kaum muda sebagai generasi penerus yang berpotensi membangun beragam hal positif di masa mendatang, komunitas beragam minat sebagai bagian dari masyarakat yang menginspirasi dengan tindakan untuk suatu perubahan positif, dan masyarakat secara luas untuk membangun kehidupan yang lebih baik secara komunal – partisipasi maka menjadi penting dalam kegiatan ini.
PEMERINTAH HARUS SEGERA MEMBERIKAN KEPASTIAN JADWAL KUNJUNGAN RESMI PELAPOR KHUSUS PBB TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI KE INDONESIA
Tgl terbit: Selasa, 04 Juni 2013
KontraS, The International Coalition Human Rights and Peace for Papua, Fransiscan International and TAPOL meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Frank La Rue yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resmi sebagaimana dinyatakan dalam Dewan HAM PBB ke-23 di Geneva, 3 Juni 2013.
Jalan terus Pengadilan AS dalam Gugatan Korban Aceh Vs Exxon Mobil: Merespon Putusan MA Amerika Serikat
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghormati putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada April 2013 dalam perkara Kiobel v. Royal Dutch Petroleum yang telah memutuskan bahwa pengadilan-pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan asing yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di luar negeri.
Peluncuran website: www.papuansbehindbars.org
Tgl terbit: Selasa, 16 April 2013
Pada hari ini Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua bekerjasama dengan sejumlah LSM HAM di Jakarta dan Internasional secara resmi meluncurkan sebuah situs internet yakni: www.papuansbehindbars.org, atau dalam bahasa Indonesia berarti ‘Orang Papua Dibalik Jeruji’,
KARNAVAL PEREMPUAN MELAWAN KEKERASAN, DISKRIMINASI, DAN PEMISKINAN PEREMPUAN”
Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013
Ribuan Perempuan bergerak bersama untuk melawan Kekerasan, Diskriminasi dan Pemiskinan Perempuan dalam sebuah Karnaval Perempuan. Karnaval Perempuan akan dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia dan selanjutnya akan longmarch menuju Istana, di hari Perempuan Sedunia, 8 Maret 2013, mulai pukul 13.00 Wib.
Open Letter to Minister of Foreign Affairs
Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
We, human rights organizations and government research institution, which have concern on human rights, urge the Indonesian government to support the establishment of Inquiry Mechanism by United Nations which purpose is to investigate the occurring human rights violations in Democratic People’s Republic of Korea.
Polisi harus Hentikan Represi terhadap Buruh
Tgl terbit: Jumat, 30 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan kondisi beberapa waktu terakhir berupa tindak kekerasan dan kriminalisasi yang diarahkan kepada kelompok buruh atau serikat pekerjanya. Tindakan-tindakan represi dilakukan oleh aparat kepolisian maupun pembiaran terhadap penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang dari organisasi-organisasi masyarakat.
Memperingati Hari Anti Impunitas Internasional: "Keadilan Harus Ditempatkan Kepada Hak-Hak Korban"
Tgl terbit: Senin, 19 November 2012
Kami keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia bersama dengan perwakilan pendamping dari Bosnia pada hari ini bersolidaritas mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus masa lalu dengan menempatkan keadilan kepada hak-hak Korban. Hal ini kami sampaikan sebagai bagian dari rangkaian acara memperingati hari anti impunitas internasional yang diperingati oleh seluruh komunitas internasional pada tanggal 23 November 2012. Selama sepekan, kami komunitas keluarga korban di Indonesia, Bosnia dan Timor Leste akan mengisi berbagai kegiatan temu solidaritas korban, kegiatan resmi dengan beberapa pejabat negara yang relevan dengan masalah impunitas (kejahatan tanpa hukuman), dan beberapa kegiatan publik lainnya.
Masyarakat Sipil Menolak Deklarasi HAM ASEAN yang Tidak Sempurna
Tgl terbit: Jumat, 16 November 2012
Phnomh Penh, Kamboja - Sebanyak 62 kelompok masyarakat sipil, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menunda mengadopsi ketentuan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration) pada KTT ASEAN di Kamboja, yang secara keseluruhan isinya tidak mencerminkan standar-standar HAM internasional.
Pemberian "Human Rights Prize Emilio F Mignino 2012" dari Pemerintah Argentina kepada KontraS
Tgl terbit: Rabu, 14 November 2012
KontraS mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Argentin--dalam hal ini diwakili oleh Duta Besar Argentina untuk Indonesia Bapak Javier Sanz de Urquiza dan Pejabat tinggi di kedutaan Argentina seperti Bapak Martin Via, atas penghargaan "Human Rights Prize Emilio Mignino" yang diberikan kepada KontraS.
Defisit Abolisi Hukuman Mati di Indonesia dengan Tren Global Menuju Penghapusan Hukuman Mati
Tgl terbit: Selasa, 09 Oktober 2012
Menyambut satu dekade Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober 2012 Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Hukuman Mati Indonesia menyambut baik adanya tren global penghapusan hukuman mati yang berkembang secara signifikan. Dalam catatan yang dikeluarkan Hands Off Cain Info menegaskan bahwa sekitar 155 negara telah menghapus kebijakan hukuman mati dalam sistem hukum maupun praktiknya, di mana 99 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan (keseluruhan), 44 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati dalam praktiknya (de facto abolisionis) dan 7 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa (ordinary crimes), dan 5 negara telah melakukan penundaan (moratorium) eksekusi di tempat. Di tingkat Indonesia sendiri tahun ini merupakan tahun keempat di mana tidak terjadi eksekusi mati.
Asian and International Human Rights Groups Urge Malaysian Government to End Harassment against SUARAM
Tgl terbit: Senin, 17 September 2012
We, the undersigned national, regional and international human rights organizations express our strongest protest against the Malaysian government's ongoing harassment of Malaysia's leading human rights organization, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) through investigations, public vilification and threats to charge the NGO for alleged financial irregularities, non-registration as a society, and receipt of foreign funds.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org