Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 139 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil - 8 Prioritas Kabinet Jokowi-JK
Tgl terbit: Selasa, 02 September 2014
Akuntabilitas Tim Transisi; Secara normatif, keberadaan tim ini adalah sesuatu hal yang positif karena berorintasi pada program (program based orientation). Namun prasyarat untuk membangun perbaikan tentu harus diawali dengan akuntabilitas khususnya dari sisi pendanaan. Prinsip dasar yang harus diimplementasikan Jokowi-JK dalam membangun transisi kultur pemerintahan baru dapat dimulai dari transparansi pendanaan tim transisi tersebut kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga, untuk mengoperasionalkan sebuah tim
Polda DIY Gagal Memidiasi, Florence tak Layak Ditahan dan Harus Dibebaskan!
Tgl terbit: Minggu, 31 Agustus 2014
Koalisi Masyarakat Sipil (KontraS, ICJR, SafeNet, PSHK, LBH Pers, ELSAM, LBH Jakarta, YLBHI, ICT Watch, ICW, Pil-Net, PBHI, ILRC, Arus Pelangi, MAPPI, LeiP, ILR ) mengecam tindakan Polda DIY yang menahan Florence Sihombing, seorang netizen dan mahasiswi yang menempuh pendidikan Notariat di Yogya, telah ditahan oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 29 Agustus 2014 pukul 14:00 WIB.
Mas Joko, Berani Nggak?
Tgl terbit: Minggu, 31 Agustus 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Joko Widodo dan M Jusuf Kalla, sebagai Presiden terpilih untuk periode 2014-2019. Selanjutnya kami memberikan masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih perihal penyelesaian atas berbagai peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang hingga kini belum diselesaikan.
Surat Terbuka Korban Pelanggaran HAM Berat kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019, Ir. H. Joko Widodo
Tgl terbit: Kamis, 28 Agustus 2014
Kami, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhamad Jusuf Kalla [JKW-JK] sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum [Pemilu] 2014.
Bebaskan Adrianus Meliala dari Tuduhan Pidana atas Dasar Kerja Kompolnas
Tgl terbit: Rabu, 27 Agustus 2014
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam tindakan Kapolri Jenderal Sutarman yang melaporkan dan memanggil Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala atas tuduhan tindakan menghina penguasa atau badan umum, pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 207, 310 dan/atau 311 KUHP.
Sepuluh Tahun SBY HAM tidak Bermakna, Pelajaran Penting untuk Jokowi
Tgl terbit: Minggu, 24 Agustus 2014
Berdasarkan pengalaman kerja KontraS dan isu yang jadi perhatian kerja KontraS, selama 10 tahun SBY berkuasa kami mencatat; Dimasa pemerintahan SBY hal positif terjadi, seperti, komunikasi dalam upaya pencarian keadilan pernah atau bisa terjadi. Pada masa SBY ada keleluasaan dalam mengembangkan ekspresi. Sementara, hal negatif yang terjadi dimasa SBY bisa dikategorikan kedalam beberapa hal
Lagi! Peradilan Militer Diskriminatif Terhadap Korban Sipil; Rekayasa Tindak Pidana Kasus Penganiayaan Berat Petani Suku Anak Dalam
Tgl terbit: Selasa, 19 Agustus 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Sawit Watch memprotes keras dugaan rekayasa tindak pidana dalam penyelidikan, penyidikan Denpom II/2 Jambi, tuntutan Oditur Militer 1-04 Palembang, dan putusan ringan Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam No Perkara : 98-K/PM 1-04/AD/VI/2014;
KPK TIDAK TEGAS KEPADA TNI! Memberantas korupsi tidak cukup sekedar wacana atau melahirkan piagam-
Tgl terbit: Sabtu, 16 Agustus 2014
Dalam konteks korupsi tidak ada istilah korupsi sipil dan korupsi militer. Juga tidak pembagian kerugian sipil dan kerugian TNI. Idealnya kesemuanya dalam posisi yang sama, korupsi yang terjadi dilingkungan sipil dan TNI tetap harus diperlakukan yang sama dan dijerat dengan regulasi yang sama yaitu dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi. Begitu juga soal kerugian yang timbul dari korupsi, semuanya harus dianggap sebagai kerugian negara dan bukan dibatasi pada kerugian sipil atau TNI.
Lindungi Masyarakat Sipil Papua; Minimalisir Penggunaan Kekuatan Berujung Kekerasan dan Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Sabtu, 16 Agustus 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Negara untuk secara sungguh - sungguh memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak – hak sipil politik masyakat Papua. Operasi dan/atau apapun kebijakan atas nama keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI dan Polri harus tetap memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia yang telah dijamin sejumlah perundang – undangan dan aturan hukum yang ada.
Mendorong Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; Membentuk Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2014
Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus membayar janjinya untuk tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi dimasa lalu. Sebagaimana dalam Visi & Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden [Capres dan Cawapres] yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pasangan Joko Widodo dan Muhamad Jusuf Kalla [JKW-JK] menyampaikan akan menyelesaikan kasus-kasus atau peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] yang berat yang terjadi di masa lalu [Orde Baru], sebagai berikut;
Indonesia: Minimnya kebenaran, keadilan, dan reparasi di Aceh atas pelanggaran HAM masa lalu mengecilkan proses perdamaian
Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2014
Sembilan tahun setelah perjanjian damai Helsinki 2005 ditandatangani untuk mengakhiri konflik 29 tahun di Aceh, Amnesty International dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bergabung dengan para korban konflik dan keluarga mereka untuk menyerukan kembali kepada pihak berwenang untuk memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah terjadi, termasuk dengan membentuk sebuah komisi kebenaran di Aceh yang bekerja sesuai dengan hukum dan standar internasional.
Penanganan Bentrok Maluku: Pengerahan Perbantuan Pasukan TNI [Belum] Tepat
Tgl terbit: Minggu, 10 Agustus 2014
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menilai tindakan pengerahan anggota TNI untuk mengatasi konflik horizontal yang terjadi di Maluku merupakan kebijakan yang tidak tepat.
16 Tahun Pencabutan Status Daerah Operasi Militer di Aceh Keadilan Bagi Korban dan Pengungkapan Kebenaran Masih Nihil
Tgl terbit: Kamis, 07 Agustus 2014
Hari ini tepat 16 (enam belas) tahun dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh (7 Agustus 1998). Sepanjang DOM diberlakukan terdapat banyak pelanggaran terhadap warga sipil dalam bentuk penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, Penculikan, Penghilangan Orang Secara Paksa, Penyiksaan, Pengusiran Paksa, pengrusakan rumah dan properti, kekerasan seksual, penembakan hingga pembunuhan yang mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh. Namun kami menyayangkan bahwa proses pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban masih diabaikan oleh Pemerintah.
Hasil Seleksi Peserta SeHAMA Angkatan ke VI 2014
Tgl terbit: Senin, 04 Agustus 2014
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah lulus seleksi SeHAMA VI 2014. Selanjutnya peserta akan segera dihubungi via email dan telepon oleh panitia SeHAMA VI terkait persiapan untuk mengikuti Sehama 2014.
Monas masih menjadi wilayah Rentan Kekerasan oleh TNI
Tgl terbit: Minggu, 27 Juli 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS ] mendesak Panglima TNI dan/atau Pomdan Jaya untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap Iqbal, seorang pengamen di wilayah Monumen Nasional [Monas] yang diduga dilakukan oleh dua orang dari anggota TNI dan dua masyarakat sipil pada tanggal 21 Juli 2014. Akibatnya, korban mengalami luka di tiga titik pada kepala bagian belakang serta mata bagian kiri bengkak dan memerah.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org