Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 1918 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 128 Next All

RUU peradilan militer tidak masuk Prolegnas DPR
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Sampai sekarang ini, RUU Peradilan Militer yang telah dibahas sejak 5 silam belum masuh dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR 2011.
Tinjauan Pers 20 Desember 2010
Sumber: http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/tinjaua | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
Berbagai harian Australia mengangkat temuan WikiLeaks yang berisi laporan kedutaan Amerika tentang kasus Munir. Harian The Sydney Morning Herald melaporkan beberapa dokumen yang menyebutkan diplomat Amerika Serikat menduga beberapa pejabat tinggi Badan Intelejen Nasional (BIN) berada di balik pembunuhan aktivis HAM Munir.
EVALUASI DAN PROYEKSI HAM
Pelanggaran HAM Tak Terselesaikan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA (Suara Karya): Meski tak seheboh perang antargeng narkoba di Amerika Latin, namun beragam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berupa aksi kekerasan terjadi di hampir sepanjang 2010. Hal itu menyulitkan sebagian warga Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya.
Dokumen WikiLeaks Perkuat Temuan TPF Munir
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan anggota Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir, Usman Hamid, menyatakan dokumen yang dibocorkan WikiLeaks berkaitan dengan pembunuhan aktivis hak asasi Munir Said Thalib memperkuat temuan timnya. "Dokumen WikiLeaks memperkuat apa yang ditemukan dan diyakini oleh TPF saat itu," ujar Usman kepada Tempo kemarin.
Disayangkan, RUU Peradilan Militer Tak Masuk Prolegnas
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Prolegnas Tidak mencantumkan memasukan RUU Perubahan UU tentang Peradilan Militer dan Rencana Ratifikasi Konvensi Pencegahan Penghilangan Orang Secara Paksa.
Kontras: Peraturan HAM Harus Dinaturalisasi
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Program Legislasi nasional (Prolegnas) tidak mencantumkan RUU Perubahan Undang-Undang Peradilan Militer dan Rencana Ratifikasi Konvensi Pencegahan Penghilangan Orang Secara Paksa.
Polantas Harus Bersih
Sumber: hariansumutpos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA- Kucuran uang negara untuk remunerasi aparat Polri disambut kritik dan harapan kalangan aktivis. Mereka berharap, Korpas Bhayangkara bisa benar-benar profesional dan bersih.
Dokumen WikiLeaks Perkuat Temuan TPF Kasus Munir
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid, menyatakan dokumen yang dibocorkan WikiLeaks terkait pembunuhan Munir bakal memperkuat temuan TPF. "Dokumen ini memperkuat apa yang ditemukan dan diyakini oleh TPF saat itu," ujar Usman saat dihubungi Tempo, Ahad 19 Desember 2010.
Usman : Dokumen WikiLeaks Buka Fakta yang Ditutupi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid berharap dokumen yang dibocorkan WikiLeaks dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kasus pembunuhan Munir. "Dokumen ini membuka fakta yang selama ini ditutup-tutupi kepada masyarakat," ujar Usman saat dihubungi Tempo, Ahad 19 Desember 2010. Ia juga meyakini kebenaran isi dokumen yang dibocorkan Situs WikilLeaks. "Dokumen ini sulit dibantah faktanya."
Reformasi militer bukan prioritas pemerintah
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA - Tidak masuknya pembahasan UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2011 di DPR dinilai sebagai bentuk tidak pahamnya DPR dan Pemerintah terhadap agenda reformasi TNI dan reformasi peradilan. Berlarutnya pembahasan UU itu dinilai akan terus menguntungkan militer.
TINDAK KEKERASAN
Pemerintah Dinilai Gagal Kelola Kemajemukan Bangsa

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah dianggap gagal mengelola kemajemukan bangsa. Hal ini mengingat tingginya angka tindak kekerasan, termasuk yang berlatar belakang agama, yang terkesan mendapatkan pembiaran dari pemerintah.
Bongkar Kasus Munir, Butuh Keberanian Politik Presiden
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Mantan anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya membutuhkan sedikit keberanian politik untuk membongkar misteri pembunuhan Munir. "Ini karena kasus ini sudah semakin terang dengan bocornya dokumen kawat diplomatik pejabat Amerika Serikat terkait pembunuhan aktivis HAM ini," katanya Minggu
Akan Diperiksa TPF, Hendro Malah Laporkan Usman
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid mengatakan, TPF pernah memanggil Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono karena dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. "Kami (TPF) sempat panggil untuk mengklarifikasi apakah ia (Hendropriyono) terlibat atau tidak," ujarnya kepada Tempo melalui telepon, Ahad 19 Desember 2010.
Bocoran WikiLeaks Soal Munir Tegaskan Temuan TPF
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
INILAH.COM, Jakarta - Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Munir menilai dokumen yang dibocorkan WikiLeaks mengenai Munir bukan hal baru. Namun, dokumen itu bisa memperkuat hasil temuan TPF yang sempat ditutup-tutupi.
Usman Hamid
Selidiki Kawat WikiLeaks soal Munir

Sumber: internasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Aktivis International Center for Transitional Justice, Usman Hamid, yang juga mantan anggota Tim Pencari Fakta Kasus Munir, mengatakan, kawat diplomatik AS yang menengarai keterlibatan Badan Intelijen Negara dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, sebagaimana dibocorkan WikiLeaks, harus dilihat secara positif.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org