Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 79 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 All

SNUP DESAK PEMERINTAH SELESAIKAN KASUS FREEPORT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 04 Juni 2003
Empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP) mendesak pemerintah mengungkap dan menyelesaikan kasus tewasnya guru International School PT Freeport di Mile 62,5, Tembagapura, Timika, Papua tanggal 31 Agustus 2002.
Tajuk Rencana: MENGAPA HARUS ADA AKSI PENYERANGAN DAN KEKERASAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 29 Mei 2003
TERUS terang kita merasa kaget terhadap peristiwa penyerangan terhadap kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan serta kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Kita menyayangkan dan mengecam ketika tindakan itu diikuti dengan kekerasan.
DUA ANGGOTA PPM JADI TERSANGKA KASUS KONTRAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 29 Mei 2003
Dua anggota Pemuda Panca Marga (PPM), yakni William dan Furqon, ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang terjadi Selasa (27/5) lalu. Polisi berkeyakinan, dalam waktu dekat, akan ada tersangka lain yang menyusul seiring dengan makin banyaknya keterangan saksi dan bukti yang dihimpun. Polisi juga menjanjikan pengusutan tuntas kasus ini.
Menyembuhkan Amnesia Sejarah: KASUS PENGHILANGAN PAKSA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 28 Mei 2003
DHEK jaman berjuang//njur kelingan anak lanang; Biyen tak openi//ning saiki ono ngendi. Jare yen wis menang//keturutan sing digadhang; Bien ninggal janji//saiki opo lali. Ning gunung//tak ingoni (cadhongi) sega jagung; Yen mendhung//tak kudhungi (silihi) caping gunung. Sukur bisa nyawang//gunung desa dadi rejo; Dene ora ilang//nggone lara lapa.
SEGERA TERBITKAN UU PERLINDUNGAN SAKSI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 27 Mei 2003
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menuntut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
AKHIRI OPERASI MILITER: Buka Lagi Perundingan
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 27 Mei 2003
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kembali mendesak pemerintah agar segera mengakhiri operasi militer di Aceh yang telah berjalan seminggu. Selain tidak menyelesaikan masalah di Aceh, operasi militer mulai menunjukkan gelagat pelanggaran HAM berat. Pemerintah hendaknya membuka lagi peluang penyelesaian melalui perundingan.
PENGUASA DARURAT MILITER AGAR PERHATIKAN HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 21 Mei 2003
Sejumlah organisasi nonpemerintah, Selasa (20/5), mengingatkan pemerintah tentang perlunya perlindungan terhadap masyarakat sipil dan tawanan perang dalam pelaksanaan darurat militer di Aceh. Mereka mengingatkan agar penguasa darurat militer tetap memperhatikan penegakan hak asasi manusia, hukum humaniter, dan berbagai ketentuan
KEJAGUNG DINILAI TIDAK SERIUS TANGANI KASUS PRIOK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 21 Mei 2003
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, Kejaksaan Agung tidak serius memproses kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Tanjung Priok. Hal itu ditandai dengan lebih dari 30 bulan lamanya berkas penyidikan kasus Priok tersebut mengendap di Kejagung.
Kontak Senjata di Jayawijaya: DUA ANGGOTA OPM TEWAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2003
Sebanyak dua anggota kelompok separatis bersenjata yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua tewas dalam kontak senjata dengan anggota gabungan TNI di Kampung Koyawage Distrik Tiom, sekitar 250 km dari Wamena, Jayawijaya. Pasukan gabungan TNI berhasil mengambil dua pucuk senjata yang dibawa kabur anggota OPM beberapa waktu lalu dari Markas Kodim
LSM TOLAK OPERASI MILITER DI ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 06 Mei 2003
Sejumlah tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan wakil warga Aceh mendesak agar pemerintah tidak memilih opsi operasi militer untuk penanganan masalah Aceh. Mereka juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak memberi payung politik bagi pemerintah untuk melaksanakan operasi militer.
PROSES HUKUM PELANGGARAN HAM HARUS JALAN TERUS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 28 April 2003
Proses hukum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Timor Timur (Timtim) harus tetap berjalan, meski Komisi HAM Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB) telah memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang situasi HAM di Timtim. Keputusan Komisi HAM PBB itu tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk tidak
KORBAN KASUS TANJUNG PRIOK ANCAM SOMASI KEJAGUNG
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 26 April 2003
Sejumlah warga korban peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 mengancam akan melayangkan somasi kepada Kejaksaan Agung. Ancaman itu akan dilakukan jika dalam surat dakwaan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat Tanjung Priok, mantan Panglima Kodam Try Sutrisno, mantan Panglima ABRI LB Moerdani, dan mantan Presiden Soeharto tidak
PANGLIMA TNI AKAN PAPARKAN RENCANA OPERASI UNTUK ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 April 2003
Pemerintah meminta agar Gerakan Aceh Merdeka tetap menghormati Kesepakatan Penghentian Permusuhan. Operasi militer merupakan pilihan terakhir yang akan diambil pemerintah. Namun, untuk persiapan kemungkinan tersebut, Panglima Tentara Nasional Indonesia akan memaparkan rencana operasi TNI di Aceh dalam sebuah sidang terbatas minggu depan.
GEORGE W BUSH BERALIRAN POLITIK FUNDAMENTALIS HALUS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 10 April 2003
Ahli sosial demokrat dari Jerman, Thomas Meyer mengatakan, di Eropa politik Presiden Amerika Serikat (AS) George Walker Bush yunior dipandang sebagai aliran politik fundamentalis yang halus. Pandangan tersebut didasarkan pada dukungan untuk Bush yang berasal dari para fundamentalis Protestan yang terorganisir baik dan memiliki suara yang banyak.
MA HARUS SEGERA BEBASKAN ABDULLAH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2003
Mahkamah Agung (MA) diminta segera membebaskan Abdullah bin Andah (40), narapidana yang telah menjalani hukuman 14 tahun tetapi ternyata tidak bersalah. Semakin lama Abdullah mendekam di penjara, semakin besar pula kesalahan negara terhadap korban peradilan itu. Demikian Mouvty Makaarim dan Abusaid Pelu dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Ketua Yayasan

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org