Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2036 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 136 Next All

Tindakan Represif Polri Watak Anti Demokrasi Penguasa
Tgl terbit: Sabtu, 16 September 2017
Tindakan represif Polri terhadap peserta dan penyelenggaraan seminar Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965 hari ini di YLBHI kembali menunjukan watak anti demokrasi penguasa negara ini.
Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar
Tgl terbit: Rabu, 06 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memastikan pentingnya peran dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam mendorong upaya penyelesaian kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Seperti yang kita ketahui, situasi di Rakhine, Myanmar terus mengalami krisis yang tidak berkesudahan. Oleh karenanya, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak aktif dalam mengawal kasus yang terjadi di Rakhine, Myanmar.
Merespons Situasi Luwuk: Pentingnya Sistem Deteksi Dini oleh Kepolisian demi Mencegah Konflik Sosial Merespons Situasi Luwuk: Pentingnya Sistem Deteksi Dini oleh Kepolisian demi Mencegah Konflik Sosial
Tgl terbit: Senin, 04 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan terjadinya serangkaian konflik di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Kejadian tersebut bermula dari adanya perkelahian dan pengeroyokan kepada korban a.n. NH yang diketahui sebagai petugas pemadam kebakaran pada tanggal 22 Agustus 2017 di Komplek Dinas Kehutanan (mayoritas dihuni oleh Etnis Muna), Luwuk. Meski polisi telah menetapkan 3 (tiga) tersangka AB (17), HP (17), dan AD (19), namun konflik merambah ke arah yang lebih besar. Setidaknya, telah terjadi dua konflik horizontal dalam satu minggu antara dua suku (Muna dan Saluan) dan meluas antara warga dan aparat kepolisian.
Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas
Tgl terbit: Rabu, 30 Agustus 2017
Bersamaan dengan diperingatinya Hari Anti Penghilangan Paksa sedunia hari ini, AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearances), AJAR (Asia Justice and Rights), Amnesty International, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak Presiden Joko ?Jokowi? Widodo untuk segera mengungkap kebenaran, serta menjamin keadilan dan reparasi pada keluarga korban penghilangan paksa seperti direkomendasikan beberapa instasi pemerintah. Organisasi kami juga mendesak Presiden Jokowi untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas dasar hukum internasional, termasuk komitmen yang disampaikannya pada pidato Hari Kemerdekaan 2015 ? untuk ?mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu?.?
Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 22 Agustus 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), selaku kuasa hukum mantan terpidana mati Yusman Telaumbanua mendesak Pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan koreksi secara menyeluruh terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. Kami meyakini bahwa masih banyak terpidana mati lainnya yang saat ini tengah menghadapi ancaman hukuman mati akibat adanya rekayasa kasus atau proses peradilan yang tidak adil (unfair trial) sejak di tingkat penyidikan.
Membiarkan Menkopolhukam yang Melanggar Hukum, Menurunkan Kualitas Hukum Kita
Tgl terbit: Jumat, 18 Agustus 2017
KontraS merespons sikap dan pernyataan yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, dengan pernyataan menyimpang terkait: (1) ketiadaan bentuk pelanggaran HAM pada peristiwa Deiyai Papua,(2) sikap perlawanan hukum yang ia sampaikan di Lembaga Pertahanan Nasional tentang ketidakterkaitannya pada kasus pelanggaran HAM serius di Timor Leste jelang pelaksanaan dan pasca Jajak Pendapat 1999, dan yang terakhir (3) pernyataan Menkopolhukam yang menyatakan bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang terinspirasi untuk melakukan tindakan tembak ditempat sebagaimana yang terjadi pada Peristiwa Penembakan Misterius 1983-1985. Ketiga sikap yang kontroversial itu menjadi sulit dibayangkan keluar oleh posisi jabatan publik yang idealnya mengampu pelaksanaan peta pembaharuan hukum, politik dan keamanan di Indonesia.
Mahkamah Agung Kembali Menjadi Sarana Impunitas Kasus Munir Mahkamah Agung Kembali Menjadi Sarana Impunitas Kasus Munir
Tgl terbit: Rabu, 16 Agustus 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Suciwati Munir dan sejumlah LSM seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Omah Munir, Imparsial, Setara Institute, Amnesty Internasional Indonesia dan YLBHI sangat kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi atas permohonan informasi dokumen TPF Munir. Kami menganggap putusan ini memutus harapan bahwa Mahkamah Agung dapat membuka kembali kesempatan mengungkap kasus Munir karena faktanya, MA gagal menggunakan kewenangannya mengoreksi pemerintah.
Mendesak Dilakukannya Penyelidikan atas Peristiwa Penembakan di Deiyai, Papua
Tgl terbit: Jumat, 04 Agustus 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolda Papua untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat Polri di Kabupaten Deiyai, Papua pada 1 Agustus 2017. Atas peristiwa tersebut, (satu) orang warga dinyatakan tewas a.n Yulius Pigai, sementara 13 (tiga belas) orang lainnya mengalami luka ? luka. Namun, tiga hari berselang pasca peristiwa tersebut, kami melihat belum adanya langkah konkrit yang dilakukan untuk memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi konflik yang lebih besar lagi.
14 Nama Calon Anggota Komnas HAM: Hasil Seleksi Pansel Komnas HAM Masih Diisi Calon Bercatatan Buruk
Tgl terbit: Jumat, 04 Agustus 2017
Pada Rabu, 2 Agustus 2017, Tim Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komnas HAM periode 2017 ? 2022 telah mengumumkan 14 nama calon anggota Komnas HAM yang dinyatakan lulus seluruh rangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Pansel. 14 nama ini selanjutnya diserahkan ke DPR guna mengikuti proses fit and proper test sebelum akhirnya terpilih 7 orang komisioner Komnas HAM periode 2017 - 2022.
Surat Terbuka: Gubernur Maluku Harus Menutup Tambang Emas di Romang
Tgl terbit: Senin, 31 Juli 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan tindakan Gubernur Maluku, Said Assagaff, yang sangat terburu-buru dan spekulatif ketika mengumumkan pencabutan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 70 tahun 2017 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Operasi Pertambangan Emas PT. Gemala Borneo Utama di Pulau Romang, Maluku Barat Daya, Maluku. Pencabutan SK No. 70 tahun 2017 ini didasari oleh ketiadaan mercuri yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat di Pulau Romang. Padahal Gubernur tahu persis bahwa hasil penelitian Tim gabungan belum menjamin keamanan kesehatan masyarakat di Pulau Romang. Karena terdapat dua versi hasil penelitian Tim Gabungan. Maka keputusan Gubernur Maluku mencabut SK terdahulu dirasa sangat tergesa-gesa.
Perppu Ormas Ancaman bagi Demokrasi dan Negara Hukum Perppu Ormas Ancaman bagi Demokrasi dan Negara Hukum
Tgl terbit: Senin, 24 Juli 2017
Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Alasan diterbitkannya Perppu dikarenakan UU Ormas yang ada dinilai belum memadai untuk menindak ormas-ormas yang kegiatannya dianggap bertentangan dengan Pancasila, menganut faham radikalisme, dan alasan lainnya.
Laporan Hasil Pemantauan Sementara Pada Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017 - 2022 Hari Ketiga
Tgl terbit: Jumat, 21 Juli 2017
Pelaksanaan tes wawancara 9 (sembilan) calon anggota Komnas HAM pada hari ketiga, 21 Juli 2017 sekaligus mengahiri pelaksanaan tes wawancara calon anggota Komnas HAM periode 2017 ? 2022 yang telah berlangsung pada tanggal 19 -21 Juli 2017, di Aula Mahkamah Konstitusi RI. Keseluruhan calon anggota Komnas HAM telah menjalani keseluruhan tahapan seleksi Tahap IV (Kesehatan, Psikotest dan Wawancara).
Laporan Hasil Pemantauan Sementara Pada Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017 - 2022 Hari Kedua
Tgl terbit: Kamis, 20 Juli 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali menyampaikan laporan hasil pemantauan sementara dari pelaksanaan tes wawancara calon anggota Komnas HAM periode 2017 ? 2022 yang dilangsungkan pada tanggal 19 -21 Juli 2017 di Aula Mahkamah Konstitusi RI. Pada tes wawancara hari kedua ini, 10 (sepuluh) orang calon anggota Komnas HAM menjalani tes wawancara dihadapan Anggota Tim Pansel Komnas HAM.
Laporan Hasil Pemantauan Sementara Pada Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017 - 2022 Hari Pertama Laporan Hasil Pemantauan Sementara Pada Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017 - 2022 Hari Pertama
Tgl terbit: Rabu, 19 Juli 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti pelaksanaan tes wawancara sebagai bagian dari seleksi Tahap IV Calon Anggota Komnas HAM periode 2017 - 2022 yang dilangsungkan pada tanggal 19 ? 21 Juli 2017 di Aula Mahkamah Konstitusi RI. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) calon anggota Komnas HAM telah dijadwalkan untuk mengikuti tes yang akan dilakukan langsung oleh Anggota Tim Panitia Seleksi sejak hari ini hingga 2 hari ke depan.
Satu Tahun Vaksin Palsu: Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara Satu Tahun Vaksin Palsu: Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara
Tgl terbit: Selasa, 18 Juli 2017
Satu tahun lalu (14/07/2016), Kementerian Kesehatan mengumumkan secara resmi 14 nama Rumah Sakit yang terdapat vaksin palsu, salah satunya RS Harapan Bunda. Kabar tersebut jelas membuat resah para orang tua yang sedang melakukan vaksinasi terhadap anak-anaknya. Di hari yang sama, orang tua korban mendatangi rumah sakit untuk meminta klarifikasi atas berita tersebut hingga akhirnya keluar surat pernyataan pertanggungjawaban dari rumah sakit terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban. Namun, hingga kini pertanggungjawaban itu tidak kunjung ditunaikan padahal statusnya sudah dinaikkan ke level nasional.?

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org