Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 753 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 51 Next All

Pemerintah Myanmar Harus Segera Melakukan Kewajiban Untuk Melindungi kepada Etnis Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ? mengecam penyerangan yang terjadi di desa-desa etnis Rohingya. Rangkaian peristiwa yang terjadi antara tanggal 10-18 November 2016. Berdasarkan data dan observasi dari jaringan komunitas internasional, terdapat 820 bangunan yang dihancurkan di lima desa berbeda, diantaranya distrik Maungdaw, 255 berada di desa Yae Khat Chaung Gwa Son, 265 di Dar Gyi Zar, 65 di Pwint Hpyu Chung, 15 di Myaw Taung dan 220 di Wa Peik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah baru di Myanmar yang seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat telah gagal untuk meredam konflik dan mempromosikan stabilitas di bagian Rakhine.
Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional
Tgl terbit: Sabtu, 10 Desember 2016
KontraS bersemarak dengan peringatan Hari HAM Internasional, yang diperingati setiap tanggal 10 Desember 2016. Pada sejarahnya, tanggal ini diperingati dengan momentum pengesahan Deklarasi HAM pada 1948. Dalam perkembangannya, Peringatan hari HAM menjadi upaya global dalam meminta setiap negara untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan melalui upaya keadilan dan jaminan kesejahteraan.?
Presiden Joko Widodo #MasihIngat: Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Masa Lalu? Presiden Joko Widodo #MasihIngat: Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Masa Lalu?
Tgl terbit: Kamis, 08 Desember 2016
Pada momentum hari HAM sedunia-10 Desember 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama para korban menanyakan kepada Presiden Joko Widodo apakah #MasihIngat dengan janjinya untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu?
Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat atas bertahannya rezim pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memimpin di tengah banyak skandal hukum dan hak asasi manusia yang belum terselesaikan dengan baik hingga hari ini. Secara umum, kami ingin menyampaikan tidak ada suatu pencapaian penting, signifikan bahkan membawa terobosan dalam memperkuat agenda penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Kecerobohan dan ketidakkonsistenan pemerintahan ini tidak banyak berubah jika kita bandingkan dengan periode awal pemerintahan ini berjalan (20 Oktober 2014-20 Oktober 2015); di mana KontraS juga telah memberikan kritik dan evaluasi keras.
Dilema Profesionalisme Serdadu Militer Indonesia: Pengingkaran Akuntabilitas yang Menguat Dilema Profesionalisme Serdadu Militer Indonesia: Pengingkaran Akuntabilitas yang Menguat
Tgl terbit: Rabu, 05 Oktober 2016
Pada hari jadi TNI ke-71 tahun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan menggunakan hak masyarakat untuk berpartisipasi sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak berpartisipasi ini akan kami hadirkan dalam bentuk catatan publik atas kinerja mekanisme pertahanan yang dihadirkan oleh TNI sepanjang periode Oktober 2015 hingga Oktober 2016. Sebelumnya kami telah melakukan polling di 2 akun media sosial KontraS yakni di akun Twitter @KontraS dengan pertanyaan, ?Sepakatkah kamu bahwa TNI telah bergerak maju menuju profesional dan transparan dalam kerja dan kebijakannya?? Polling ini diikuti 550 responden dengan komposisi jawaban 52% tidak sepakat, 28% sepakat dan 20% tidak tahu. Di akun Facebook KontraS kami juga menanyakan pertanyaan terbuka kepada followers KontraS dengan pertanyaan, ?Apa tantangan TNI dalam membangun profesionalisme institusi pertahanan di Indonesia??
Kasus Kekerasan Jurnalis Di Madiun, Cermin Brutalitas Aktor Keamanan di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyampaikan protes keras terkait dengan tindakan penganiyaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI AD Bataliyon Infantri Lintas Udara 501 Madiun pada minggu 02 Oktober 2016 terhadap seorang jurnalis Net. Tv a.n Soni Misdananto (yang selanjutnya disebut sebagai korban) yang sedang melakukan peliputan terkait dengan peristiwa Lakalantas yang melibatkan Perguruan Pencak Silat dengan Masyarakat.
Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Lawan Perampasan Tanah Rakyat Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Lawan Perampasan Tanah Rakyat
Tgl terbit: Selasa, 27 September 2016
Pada 24 September 1960, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan. Tiga tahun sesudahnya, Presiden Sukarno melalui Kepres No. 169 Tahun 1963, menetapkan bahwa 24 September sebagai Hari Tani Nasional. Simbol bahwa kelahiran UUPA 1960 dimaksudkan untuk merombak nasib kaum tani dengan menyediakan tanah bagi kaum tani.
#MasihIngat Salim Kancil: Menagih Janji Negara untuk Melindungi Lingkungan dan Pembela Kepentingan Umum #MasihIngat Salim Kancil: Menagih Janji Negara untuk Melindungi Lingkungan dan Pembela Kepentingan Umum
Tgl terbit: Senin, 26 September 2016
Dengan tangan terikat, Salim Kancil mendapat penganiayaan hebat: disetrum, digergaji dibagian lehernya, dipukuli dengan cangkul, hingga akhirnya ia tewas setelah kepalanya dipukul dengan batu nisan.
Hukum Seberat-beratnya, Jangan Beri Jabatan pada Para Pelaku Kejahatan Kemanusiaan
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2016
Jakarta, 30 Agustus 2016. Hari ini keadilan diputarbalikkan saat para pelaku kejahatan kemanusiaan malah diapresiasi dengan pemberian jabatan strategis. Inilah yang terjadi saat 4 dari 11 anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat langsung dalam penculikan dan penyekapan 9 aktivis prodemokrasi menjelang kejatuhan rezim Presiden Soeharto di tahun 1998 dianugerahi jabatan tinggi sebagai jenderal.
Surat Terbuka: Tindak Kekerasan TNI AU Kepada Jurnalis dan Warga
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Panglima TNI mengambil tindakan yang pro aktif, profesional dan signifikan untuk penyelesaian kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM terhadap jurnalis danw arga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan.
Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor
Tgl terbit: Jumat, 19 Agustus 2016
Koalisi Anti Mafia Narkoba sejak 4 Agustus 2016 telah mendirikan Posko Darurat Bongkar Aparat di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Posko tersebut bertujuan memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai keterlibatan aparat (Polri, TNI, BNN, dsb) dalam kejahatan narkotika. Posko ini melindungi kerahasiaan identitas dari setiap pelapor. Setiap tindak lanjut atas informasi dari laporan tersebut juga akan meminta persetujuan pelapor terlebih dahulu untuk menjaga keselamatan pelapor.
Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman
Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2016
Skandal testimoni Fredy Budiman yang muncul dalam kesaksian Koordinator KontraS, Haris Azhar layak untuk ditelusuri; utamanya dalam menguji beberapa pernyataan Fredy Budiman yang kini membuat gerah setidaknya 3 institusi penegakan hukum dan keamanan negara yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI. Salah satunya adalah dengan membongkar peta penangkapan jaringan narkoba ditahun 2012 yang melibatkan pengagalan penyebaran 1,412, 476 juta pil MDMA di Indonesia. Kasus tersebut amat menarik untuk diperiksa kembali. Tidak hanya bahwa kasus ini memiliki jumlah barang bukti yang fantastis, namun juga di dalam kasus 2012 dari keterlibatan sejumlah nama termasuk Fredy Budiman, kami memandang ada sejumlah situasi hukum yang nampak tidak maksimal untuk dikejar pada beberapa bukti-bukti petunjuk lainnya.
KontraS Berkomitmen Berpartisipasi dalam Penataan Sistem dan Kinerja Hukum di Indonesia: Kasus Kesaksian Freddy Budiman #SayaPercayaKontraS KontraS Berkomitmen Berpartisipasi dalam Penataan Sistem dan Kinerja Hukum di Indonesia: Kasus Kesaksian Freddy Budiman #SayaPercayaKontraS
Tgl terbit: Jumat, 05 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan apresiasi sedalam ? dalamnya kepada masyarakat luas yang telah memberi dukungan kepada KontraS untuk bersama ? sama mendorong negara mengambil langkah ? langkah tepat dan konstrukstif dalam memerangi darurat kejahatan narkotika.
Darurat Mafia Narkoba: Persoalan Bangsa Harus dengan Penyelesaian Konstruktif Darurat Mafia Narkoba: Persoalan Bangsa Harus dengan Penyelesaian Konstruktif
Tgl terbit: Kamis, 04 Agustus 2016
Kami yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba amat menyayangkan sikap reaktif dari 3 lembaga penegak hukum dan keamanan yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI atas pelaporan kepada Bareskrim Polri untuk melawan kesaksian Koordinator KontraS Haris Azhar dari testimoni yang diberikan Freddy Budiman kepadanya. Terendusnya skandal kartel narkotika telah memancing sikap reaktif ini. Kami meyakini bahwa kesaksian yang dilakukan oleh Haris Azhar tidak dalam kerangka menyudutkan suatu instansi penegak hukum dan keamanan apapun, termasuk di dalamnya individu-individu tertentu. Pada semangatnya maka gerakan ini ditujukan untuk menggalang dukungan publik yang solid untuk membongkar keterlibatan aparat dari bisnis narkotika di Indonesia. Lebih jauh, langkah ini sebagai upaya kontributif untuk mendukung langkah ? langkah korektif dalam pemberantasan kejahatan narkoba dan reformasi penegakan hukum.
Pelaksanaan Eksekusi Tahap III Juli 2016: Jaksa Agung Melanggar Hukum dan HAM!!
Tgl terbit: Kamis, 28 Juli 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Masyarakat mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap akan melakukan eksekusi Mati tahap III dini hari ini (29/07). Pasca notifikasi diberlakukannya notifikasi 3x24 jam pada hari Selasa, 26 Juli 2016 maka rencana pelaksaan eksekusi mati dini hari telah melanggar batas waktu dari yang seharusnya masih dimiliki oleh para terpidana mati untuk menunggu upaya hukumnya yakni Grasi diputus oleh Presiden, apakah diterima atau ditolak. Namun Jaksa Agung justru mempercepat pelaksanaan eksekusi mati.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org