Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 181 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 Next All

Indonesia: Bebaskan Johan Teterissa dan tahanan nurani lainnya
Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2015
Amnesty International, KontraS, LBH Rakyat Maluku, dan Humanum menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan aktivis politik Johan Teterissa delapan tahun setelah ia ditangkap karena memimpin sebuah aksi unjuk rasa damai di Ambon, Maluku. Pembebasannya akan konsisten dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 untuk membebaskan semua tahanan politik di Indonesia.
PRESIDEN, BUKA AKSES INFORMASI DAN KEMANUSIAAN BAGI PAPUA
(Aksi Global untuk Akses ke Papua dilakukan di 20 kota di dunia)

Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Organisasi-organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia meminta Presiden RI untuk segera membuka akses informasi dan kemanusiaan bagi Papua. Blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman.
Pernyataaan Sikap KontraS atas Eksekusi Mati Gelombang II Terhadap Terpidana Mati asal Brazil, Rodrigo Gularte Pernyataaan Sikap KontraS atas Eksekusi Mati Gelombang II Terhadap Terpidana Mati asal Brazil, Rodrigo Gularte
Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selaku organisasi advokasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, juga selaku Tim Kuasa Hukum terpidana mati asal Brazil, Rodrigo Gularte ingin menyampaikan beberapa informasi situasi dan kondisi terbaru terkait eksekusi mati yang telah dilaksanakan pada Rabu (29/04) dini hari.
Konferensi Kelompok Mayarakat Sipil ASEAN/Forum Penduduk ASEAN(ACSC/APF) 2015 (Kuala Lumpur, Malaysia)
Tgl terbit: Jumat, 24 April 2015
Pemerintah ASEAN Didesak Untuk Menghapus Hukuman Mati
Organisasi masyarakat sipil dari Negara-negara ASEAN mendesak kelompok pemerintah untuk segera melakukan moratorium dalam praktek hukuman mati dengan pandangan dalam penghapusan kekerasan terbesar pada hak untuk hidup-sanksi pembunuhan oleh Negara.
Pemerintah Indonesia Telah Abai atas Tanggung Jawab Internasional dengan Mengundang Presiden Sudan, Omar Al-Bashir, pada Konferensi Asia Afrika ke-60
Tgl terbit: Senin, 20 April 2015
Kami, organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, mengutuk Pemerintah Indonesia yang telah abai dalam keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang telah memutuskan untuk menangkap Presiden dari Republik Sudan, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir semenjak Juli 2008 dan Maret 2009. Kami menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia yang bersikeras untuk tetap mengundang Omar Al-Bashir mengikuti Konferensi Asia Afrika ke-60 sekaligus mengesampingkan suara para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia. Omar diduga kuat bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida pada Statuta Roma pasal 25 (3) (a).
Arab Saudi Eksekusi Mati Siti Zaenab, Pemerintah Harus Tentukan Sikap Tegas Untuk Melindungi Warga Negara Indonesia Lain yang Terancam Dieksekusi
Tgl terbit: Rabu, 15 April 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan warganya di luar negeri.Saat ini, buruh migran Indonesia bernama Siti Zaenab Bt. Duhri Rupa (46) asal Madura telah dieksekusi mati dengan cara pancung/qishasdi Arab Saudi pada tanggal 14 April 2015 pukul 10.00 waktu setempat.Konsulat Jenderal RI di Jeddah ternyata tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah Saudi dan hanya menerima informasi dari pengacaranya bernama Khudran Al Zahrani bahwa eksekusi telah dilaksanakan.
DUKUNGAN INTERNASIONAL YANG TAK PUTUS UNTUK MUNIR: PERTANGGUNGJAWABAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN TAK LEKANG OLEH TEMPAT DAN WAKTU
Tgl terbit: Sabtu, 11 April 2015
Peristiwa pembunuhan konspiratif terhadap Munir yang terjadi 11 tahun lalu seakan mengendap di tanah air. Penuntasan terhadap kasus ini dibenturkan pada hambatan hukum dan politik. Pelaku utama dalam peristiwa ini justru menjadi salah satu pihak yang memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan pemerintahan Jokowi-Kalla.
Respon KontraSatas Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika :
Mempertanyakan Komitmen Negara-Negara Asia Afrikan dalam Penegakan HAM danDemokrasi.

Tgl terbit: Rabu, 08 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan komitmen penegakan HAM dan demokrasi negara-negara kawasan Asia Afrika dalam peringatan 60 tahun KAA mendatang serta inklusifitas masyarakat sipil didalam ruang Konferensi Asia Afrika sendiri. Kami menyadari KAA dibangun dengan semangat anti kolonialisasi dan penentuan nasib sendiri (self determination), serta penghormatan atas Hak Asasi Manusia yang masih relevan dengan situasi Kawasan Asia Afrika kini meskipun dengan konteks yang berbeda, yang oleh karenanya harus ditunjukan oleh negara peserta konferensi pada peringatan KAA tahun ini.
Tantangan Kinerja Institusi Polri dalam Pemerintahan Jokowi – JK
Tgl terbit: Selasa, 04 November 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sangat kecewa dengan penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh institusi Polri di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, kami menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terhadap kasus-kasus yang mana proses penyelidikannya tidak menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM sehingga berpotensi mengkriminalisasi masyarakat dan mengaburkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi.
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Tgl terbit: Senin, 27 Oktober 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2015-2018. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, mewakili wilayah Asia Pasifik bersama tiga negara lainnya yakni India, Bangladesh, dan Qatar. Indonesia mendapatkan suara dukungan sebanyak 152, dibawah India yang mendapat suara terbanyak yakni 162.
Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum
Tgl terbit: Rabu, 08 Oktober 2014
Sebelas organisasi masyarakat sipil yaitu LBH Jakarta, YAPPIKA, PSHK, KontraS, Migrant Care, ICW, PERLUDEM, Transparency International Indonesia, JPPR, ELSAM dan FITRA menolak untuk hadir dan berbicara dalam forum internasional tentang demokrasi; Bali Civil Society Forum 2014.
Indonesia: Minimnya kebenaran, keadilan, dan reparasi di Aceh atas pelanggaran HAM masa lalu mengecilkan proses perdamaian
Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2014
Sembilan tahun setelah perjanjian damai Helsinki 2005 ditandatangani untuk mengakhiri konflik 29 tahun di Aceh, Amnesty International dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bergabung dengan para korban konflik dan keluarga mereka untuk menyerukan kembali kepada pihak berwenang untuk memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah terjadi, termasuk dengan membentuk sebuah komisi kebenaran di Aceh yang bekerja sesuai dengan hukum dan standar internasional.
Kritik Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap Kebijakan Pembangunan Pemerintah RI
Tgl terbit: Jumat, 30 Mei 2014
KontraS, HuMa, Walhi dan Sawitwatch menyambut baik terbitnyarekomendasi dan kritikdariKomite Ekonomi, Sosial dan Budaya(The Committee on Economic, Social and Cultural Rights) PBB terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia yang belum melakukan pendekatan HAM, baik dalam kebijakan maupun implementasinya.Pada 23 Mei 2014,
Pemilu Tanpa Perlindungan HAM: Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Menjelang Pemilu 2014
Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2014
KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengucapkan selamat atas terselenggaranya Pemilu 2014. Namun demikian, dibalik pesta demokrasi itu, KontraS menyayangkan masih minimnya perlidungan dan pemenuhan hak asasi manusia, baik yang terjadi menjelang maupun pada hari pemilihan, 9 April 2014. Tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak hidup, luka fisik, kerugian materil dan immateril.
Negara Belum Progresif Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya!
Tgl terbit: Sabtu, 26 April 2014
KontraS, Walhi, dan Forum Buruh Lintas Pabrik menyesalkan Pemerintah Indonesia yang hingga kini belum progresif dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi warga negara secara keseluruhan.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org