Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 154 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Next All

Kasus Pencemaran Lingkungan PT QL di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu hak asasi manusia menerima pengaduan dari masyarakat Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional PT. QL. Agrofood.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM  Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara
Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak DPR RI untuk meninjau kembali kebutuhan perumusan RKUHP, khususnya terkait pasal-pasal pemidanaan yang sebelumnya diatur di luar KUHP. Sejak menerima pelimpahan draft RKUHP dari pemerintah, DPR RI memiliki tanggung jawab membahas 786 pasal dalam RKUHP. Dengan jumlah pasal yang begitu banyak, RKUHP pun menjadi tantangan terbesar pembuatan UU bagi DPRI RI pasca reformasi. Selain itu RKUHP juga memiliki prestise yang tinggi karena apabila disahkan maka akan menjadi pedoman utama hukum materil dalam sistem peradilan pidana yang mungkin berlaku hingga puluhan tahun kemudian. Tingginya keutamaan tersebut menjadikan aturan dalam RKUHP sulit diubah kembali apabila sudah disahkan. Hal itu membuat seluruh pihak yang berkepentingan wajib berhati-hati mengenai apa yang dirumuskan dalam RKUHP.
Cabut Pencekalan Terhadap Tom Iljas! Cabut Pencekalan Terhadap Tom Iljas!
Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015
Kami menyesalkan tindakan Polres Pesisir Selatan yang melakukan penangkapan dan intimidasi terhadap Tom Iljas (77 th), Yulia Evina Bhara (33 th), AI (81 th), AK (36 th), AM (41 th) dan OP, di Pesisir Selatan Sumatera Barat, Minggu, 11 Oktober 2015.
Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015
Pada 20 Oktober 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki periode 1 tahun, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Dalam kesempatan ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebagai organisasi advokasi dibidang Hak Asasi Manusia memberikan catatan, sebagai tolok ukur sejauh mana kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang pemenuhan, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai kewajiban Presiden Widodo, yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945[1].
Pernyataan Sikap Terbuka: Atas Penangkapan, Pemeriksaan Sewenang-wenang Rombongan Ziarah Keluarga Tom Iljas di Sumatra Barat
Tgl terbit: Jumat, 16 Oktober 2015
Tom Iljas (77Th) adalah salah satu mahasiswa tehnik (mekanisasi pertanian) tahun 1960-an yang dikirim oleh Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat untuk melanjutkan studi-nya dan kemudian terhalang pulang dan menjadi eksil karena dikaitkan dengan tragedi 30S. Semenjak saat itu ia bermukim di Swedia dan menjadi warga negara Swedia. Saat ini Tom Iljas adalah salah satu anggota Diaspora Indonesia di Swedia.
Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan adalah Kurang Tepat Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan adalah Kurang Tepat
Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2015
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana akan membentuk wajib bela negara. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dalam 10 tahun kedepan akan ada wajib bela negara terhadap 100 juta penduduk Indonesia dengan tujuan untuk membangun rasa nasionalisme dan mempertahankan kedaulatan negara. Wajib bela negara tersebut akan diterapkan bagi setiap warga negara yang berada dibawah usia 50 tahun.
Hentikan Kebijakan Diskriminatif Rumah Ibadah Di Aceh Singkil
Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kebijakan diskriminatif Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait rencana pembongkaran gereja yang menimbulkan penyerangan dan pembakaran gereja oleh massa intoleran. Pada Selasa, 13 Oktober 2015, sekelompok massa yang mengatasnamakan berasal dari kelompok Pemuda Aceh Singkil Peduli Islam membakar sebuah bangunan Gereja Huria Kristen Indonesia di Desa Dangguren Kabupaten Aceh Singkil. Tindakan tersebut dilatarbelakangi penolakan mereka akan keberadaan gereja di desa tersebut. Hal itu memicu terjadinya bentrok lebih besar antara massa penyerang dan warga yang menjaga gereja yang menimbulkan korban 1 orang meninggal dan 4 korban luka-luka.
Menolak Ancaman 'Pembunuhan' KPK, Hentikan Revisi Undang-Undang KPK Menolak Ancaman 'Pembunuhan' KPK, Hentikan Revisi Undang-Undang KPK
Tgl terbit: Senin, 12 Oktober 2015
Koalisi Bersih dengan ini menyayangkan adanya rencana Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh segelintir anggota DPR RI. Hal ini menandakan bahwa pemberantasan korupsi, dalam hal ini yang dilakukan oleh KPK, masih mendapat perlawanan. Patut diduga bahwa upaya ini adalah titipan para koruptor atau sebut saja, pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka KPK. Kami khawatir bahwa institusi DPR semakin dijadikan arena bagi para koruptor untuk melemahkan musuh-musuhnya.
Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati  dan Pemidanaan yang Dipaksakan Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati dan Pemidanaan yang Dipaksakan
Tgl terbit: Jumat, 09 Oktober 2015
Pada peringatan 13 Tahun Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2015, KontraS ingin memberikan suatu paparan komprehensif terkait tren global yang menjauhi praktik usang ini, dengan situasi hari ini di Indonesia terkait dengan advokasi anti hukuman mati guna menyelaraskan tren global dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia, utamanya hak atas hidup.
Kemana Pasir Besi Lumajang Mengalir? Kemana Pasir Besi Lumajang Mengalir?
Tgl terbit: Selasa, 06 Oktober 2015
Jakarta, 5/10/2015 Berdasarakan pernyataan Polda Jatim telah menetapkan 24 (dua puluh empat) tersangka dan menahan pembunuh Salim als Salim dan penganiayaan Tosan. Penetapan tersangka bertambah dua orang yang menyewakan alat berat pada Kepala Desa Selok Awar Awar Hariyono. Alat berat itu digunakan untuk mengeruk pasir di desa tersebut, sampai akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan pejuang lingkungan yang menolak penambangan, Salim Kancil.
Berkedok Penghinaan dan Pencemaran Nama baik, Polisi Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi
Tgl terbit: Senin, 05 Oktober 2015
RUU Perubahan UU ITE (versi Pemerintah Presiden Jokowi) harus Menghapuskan Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan Memperkuat Posisi Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Sebagai Mekanisme Kontrol Dan Pengawasan Dari Kewenangan Upaya Paksa. Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berekspresi dan Tolak Kriminalisasi (Tim Advokasi), prihatin dengan kasus yang menimpa Adlun Fiqri, seorang mahasiswa di Ternate, ia mengupload video dugaan suap yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Resort Ternate (Polres Ternate) saat melakukan tilang kendaraan bermotor. Perbuatan yang seseungguhnya ditujukan untuk mengungkapkan dan mengkoreksi prilaku aparat penegak hukum demi kepentingan umum di respon berbeda oleh Polisi. Ia malah mendapat penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka oleh Polres Ternate atas dasar tindak pidana Penghinaan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Jokowi dan Sebuah Pertanyaan Profesionalisme TNI: Mampukah Joko memodernisasikan militer Indonesia tanpa bayang-bayang Orde Baru?
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Dalam 17 tahun terakhir, kita bisa melihat pasang surut relasi sipil-militer khususnya dalam konteks bagaimana pemerintahan sipil secara strategis mampu menempatkan militer TNI sesuai dengan kerangka profesionalitas, standar akuntabilitas dan sekaligus menghadirkan infrastruktur yang mampu memodernisasikan kinerja TNI dalam fungsinya untuk menjaga dinamika pertahanan negara.
SURAT TERBUKA: Pengusutan Pembunuhan, Penganiayaan Berat Terhadap Salim Kancil dan Tosan
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Polres Lumajang untuk mengusut secara tuntas, profesional dan akuntabel perkara pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap Sdr. Salim Kancil (korban) dan penganiayaan berat serta tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap Sdr. Tosan (korban) pada Sabtu, 26 September 2015.
Konflik Tambang Memakan Korban Konflik Tambang Memakan Korban
Tgl terbit: Senin, 28 September 2015
Jakarta, 28/9/2015. Pada hari sabtu 26 September 2015 pagi hari, telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap petani penolak tambang di Desa, Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Korban yang mati terbunuh yakni Salim Kancil (46 th). Dia dijemput oleh sejumlah preman dari rumahnya dan dibawa ke Kantor Desa Selok Awar-Awar. Dia dianiaya secara beramai-ramai dengan kedua tangan terikat. Kemudian disiksa dengan cara, dipukul dengan batu dan benda keras lainnya. Setelah meninggal, mayatnya dibuang di tepi jalan dekat areal pemakaman.
Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati
Tgl terbit: Minggu, 13 September 2015
Pemerintahan Jokowi-JK melabeli salah satu program di RPJMN sebagai reforma agraria. Program tersebut meliputi redistribusi tanah, legalisasi aset dan bantuan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah 9 juta hektar tanah dialokasikan untuk redistribusi dan legalisasi. Pemerintah menetapkan tanah seluas 4,5 juta hektar lewat legalisasi asset (sertifikasi), sementara 4,5 juta hektar tanah lewat redistribusi tanah yang sebagian besar melalui proses pelepasan kawasan hutan.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org